Sumatif Harian Kelas XI

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal – hal mengenai penyelenggaraan negara. Di Indonesia, hukum yang berperan sebagai konstitusi ialah ….

• Pancasila

• Undang – Undang Dasar 1945

• Undang – Undang Dasar

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Peraturan Pemerintah

Konstitusi tidak tertulis ialah nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal, tapi tidak terdokumentasi dalam naskah atau dokumen tertentu. Meski demikian, konsepnya selaras dengan konstitusi tertulis di dokumen resmi. Dalam ilmu hukum tata negara, konstitusi tidak tertulis juga sering disebut dengan istilah ….

• Konvensi

• Kohensi

• Konjungsi

• Konstitusi

• Konstutuen

Dalam penyusunan regulasi kita dikenalkan oleh konsep heirarki. Hierarki Peraturan dan Perundang – Undangan di Indonesia dapat kita lihat pada …..

• Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2010

• Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011

• Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011

• Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012

• Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu untuk apa – apa saja yang boleh, harus dan dilarang akan diatur dalam sebuah aturan yang bisa juga disebut sebagai regulasi. Berikut merupakan sebuah kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia ialah …

• Memiliki KTP ketika berusia 17 tahun

• Menyebarkan hoax

• Menebarkan ujaran kebencian

• Memiliki SIM

• Membayar pajak

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu untuk apa – apa saja yang boleh, harus dan dilarang akan diatur dalam sebuah aturan yang bisa juga disebut sebagai regulasi. Berikut merupakan sebuah kegiatan yang diwajibkan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia ialah …

• Memiliki KTP ketika berusia 17 tahun

• Menyebarkan hoax

• Menebarkan ujaran kebencian

• Memiliki SIM

• Menggunakan hak pilih Ketika PEMILU

Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu untuk apa – apa saja yang boleh, harus dan dilarang akan diatur dalam sebuah aturan yang bisa juga disebut sebagai regulasi. Berikut merupakan sebuah kegiatan yang dilarang berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia ialah …

• Memiliki KTP ketika berusia 17 tahun

• Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan

• Menghalangi, membatasi atau mengambil hak hidup orang lain

• Memiliki SIM

• Menggunakan hak pilih Ketika PEMILU

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia awalnya 10%. Berdasarkan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasal 7 ayat (1) Tahun 2021, mengkonfirmasi Pajak PPN sebesar 11% per 1 April 2022 dan tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang. Contoh kasus di atas ialah penerapan prinsip hubungan antarregulasi yang disebut ….

• Lex Posterior derogate Legi Priori

• Lex Superior derogate Legi Inferiori

• Lex Specialis derogate Legi Generali

• Lex Posterior derogate Legi Specialis

• Lex Superior derogate Legi Generali

Didalam Peraturan Daerah Tingkat Provinsi / Kota hanya mengatur mengenai otonomi daerah dan menjembatani aturan lainnya berdasarkan arahan pusat. Setidaknya ada 4 hal yang tidak dapat diatur secara otonom oleh Pemerintah Tingkat Provinsi / Kota, seperti halnya : Agama, Mata Uang, Militer dan Hubungan Internasional. Hal ini dikarekanakn 4 unsur tersebut sudah diatur oleh peraturan yangt lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Tingkat Provinsi / Kota. Contoh kasus di atas ialah penerapan prinsip hubungan antarregulasi yang disebut ….

• Lex Posterior derogate Legi Priori

• Lex Superior derogate Legi Inferiori

• Lex Specialis derogate Legi Generali

• Lex Posterior derogate Legi Specialis

• Lex Superior derogate Legi Generali

Di dalam pasal 9 Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 mengatur tentang persyaratan menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Salah satu persyaratannya ialah sudah berdomisili di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut – turut atau paling lama 10 tahun tidak berturut – turut. Akan tetapi persyaratan ini dapat dilewati apabila seseorang yang akan menjadi WNI merupakan warga diaspora atau orang Indonesia yang lahir dan besar di negara lain. Contoh kasus di atas ialah penerapan prinsip hubungan antarregulasi yang disebut ….

• Lex Posterior derogate Legi Priori

• Lex Superior derogate Legi Inferiori

• Lex Specialis derogate Legi Generali

• Lex Posterior derogate Legi Specialis

• Lex Superior derogate Legi Generali

Yang dimaksud Lex Specialis derogate Legi Generali ialah ….

• Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama

• Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah

• Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum

• Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum khusus

• Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum umum