Herarki per UU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan-peraturan yang memiliki kedudukan tertinggi adalah...

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah
  

• Undang-Undang Dasar 1945
  

• Ketetapan MPR

Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi adalah...

• Lex Superior Derogat Legi Inferiori
  

• Lex Specialis Derogat Legi Generali
  

• Lex Posterior Derogat Legi Priori
  

• Stare Keputusan

Contoh peraturan-undangan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota adalah...

• Undang-Undang
  

• Peraturan Pemerintah
  

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  

• Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi untuk...

• mengatur daerah tertentu
  

• Menjadi dasar pembuatan UUD
  

• Melaksanakan ketentuan Undang-Undang
  

• mengatur kebijakan Presiden

Jika terdapat konflik antara dua peraturan perundang-undangan, dan salah satu merupakan peraturan yang lebih khusus, maka peraturan tersebut dibatalkan yang lain. Hal ini sesuai dengan asas...

• Lex Superior Derogat Legi Inferiori
  

• Lex Specialis Derogat Legi Generali
  

• Lex Posterior Derogat Legi Priori

• Supremasi Hukum

Berikut ini adalah peraturan yang termasuk dalam hierarki peraturan-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, kecuali...

• Undang-Undang Dasar 1945
  

• Ketetapan MPR
  

• Instruksi Presiden
  

• Peraturan Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) ditetapkan oleh...

• DPR bersama Presiden
  

• Presiden
  

• Gubernur
  

• DPRD

Prinsip Lex Posterior Derogat Legi Priori berarti...

• Peraturan yang lebih tinggi membatasi peraturan yang lebih rendah
  

• Peraturan yang lebih baru membatasi peraturan yang lebih lama

• Peraturan yang lebih khusus membatasi peraturan yang lebih umum
  

• Peraturan daerah yang membatasi peraturan-undang

Peraturan Daerah (Perda) harus sesuai dengan...

• Undang-Undang Dasar 1945

• Keputusan Bupati
  

• Ketetapan DPRD
  

• Keputusan Presiden

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) termasuk dalam hierarki peraturan-undangan karena...

• Berisi peraturan teknis pelaksanaan undang-undang
  

• Mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah
  

• Bersifat mengikat dan mengatur hal-hal mendasar
  

• Ditentukan langsung oleh Presiden