Post Test: Manajemen Keuangan dan Pelaporan Unit Bisnis BLU

Apa yang menjadi keistimewaan pengelolaan pendapatan BLU dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya?

• Semua pendapatan harus disetorkan ke Kas Negara terlebih dahulu.

• Pendapatan dapat langsung digunakan tanpa harus disetor ke Kas Negara.

• Hanya sebagian pendapatan yang digunakan untuk belanja operasional.

• Tidak memerlukan laporan keuangan atas penggunaan pendapatan.

Tarif layanan untuk Unit Bisnis yang ideal pada Badan Layanan Umum ditetapkan oleh siapa?

• Kementerian terkait dan Pimpinan BLU

• Hanya Pimpinan BLU

• Hanya Kementerian terkait

• Kementerian Keuangan, Kementerian terkait, dan Pimpinan BLU

Apa tujuan utama dari pengelolaan rekening dan kas BLU secara umum?

• Meningkatkan utang BLU.

• Mengoptimalkan pengelolaan kas yang dimiliki.

• Mengurangi fleksibilitas pengeluaran BLU.

• Menghapuskan rekening operasional penerimaan BLU.

Apa perbedaan utama pengelolaan kas pada unit bisnis BLU dibandingkan pengelolaan umum BLU?

• Unit bisnis BLU tidak mengelola rekening penerimaan.

• Unit bisnis BLU mengelola dana secara mandiri dengan rekening khusus.

• Semua transaksi BLU harus melalui rekening negara.

• Kas unit bisnis BLU tidak diatur dalam peraturan Menkeu.

Salah satu indikator yang dapat menjadi penilaian kinerja unit bisnis pada BLU adalah

• Tingkat investasi dalam sektor pendidikan.

• Total pendapatan unit bisnis dibanding total pendapatan BLU

• Banyaknya pegawai profesional yang direkrut.

• Jumlah rekening operasional yang dimiliki.

Kapan paling lambat untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

• paling lama awal bulan berikutnya sebelum bulan saat jumlah  peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi  batasan Pengusaha kecil, pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran  bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000

• paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah  peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi  batasan Pengusaha kecil, pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran  bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 5.000.000.000

• paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah  peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi  batasan Pengusaha kecil, pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan  Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran  bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000, yang mendaftarkan diri secara sukarela

• paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah  peredaran neto dan/atau penerimaan netonya melebihi  batasan Pengusaha kecil, pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran  bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000, yang mendaftarkan diri secara sukarela

Yang bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21

• Tunjangan

• Upah

• Uang Pensiun

• Makanan yang diberikan oleh tempat pemberi kerja

Apa kewajiban utama unit bisnis BLU terkait perpajakan?

• Melaporkan pendapatan tanpa perlu mendaftar sebagai wajib pajak

• Mendaftar sebagai wajib pajak dan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika memenuhi syarat

• Tidak perlu melaporkan pendapatan karena pendanaan bersumber dari APBN

• Hanya membayar pajak jika diminta oleh instansi pemerintah

Berikut adalah yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, kecuali

• sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

• Jasa pengangkutan/ekspedisi yang dikenai PPh Pasal 15

• Jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21/PPh Pasal 4 ayat (2

• penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa apapun (selain konstruksi) kepada rekanan Badan

Penghasilan yang diterima oleh pegawai BLU atas honorarium dari APBN/APBD dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif

• 2% untuk semua golongan

• 5% untuk golongan tertentu

• 10% tanpa pengecualian

• 15% untuk golongan IV