Soal Penilaian PKN Kelas VIII

Menurut UU No. 12 Tahun 2011,tata urutan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945 adalah ...

• Ketetapan MPR

• Perppu

• Peraturan presiden

• Undang-undang

Prosedur untuk mengadakan perubahan UUD 1945 sesuai dengan pasal ...

• Pasal 36

• Pasal 37

• Pasal 38

• Pasal 39

UUD NRI Tahun 1945 di tetapkan dan di sahkan pada tanggal ...

• 18 Agustus 1945

• 19 Agustus 1945

• 20 Agustus 1945

• 21 Agustus 1945

Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah...

• UUD 1945

• Ketetapan MPR

• Undang-undang

• Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan presiden yang kemudian ditolak oleh DPR harus...

• dibiarkan

• direvisi

• dicabut

• ditangguhkan

Perencanaan penyusunan yang memuat daftar judul dan pokok materi untuk menjalankan undang-undang merupakan bagian dari proses ...

• peraturan daerah

• peraturan Pemerintah

• peraturan Presiden

• TAP MPR

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di sebut...

• peraturan Presiden

• peraturan Pemerintah

• keputusan Presiden

• instruksi Presiden

Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental, artinya...

• aturan yang menjadi acuan dalam berperilaku

• aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat

• kaidah negara yang berlaku untuk selamanya

• aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara

Pada hakekatnya nilai-nilai pancasila merupakan unsur-unsur yang di gali dari bangsa indonesia yang berupa nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa indonesia, hal ini termasuk asal mula ...

• asal mula bahan (kausa matrialis)

• asal mula bentuk (kausa formalis)

• asal mula karya (kausa efisien)

• asal mula tujuan (kausa finalis)

Berikut yang bukan isi pancasila sebagai dasar negara yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 adalah...

• hukum tata negara

• norma pertama

• cita-cita hukum

• pokok kaidah negara