UH PPKN XI BAB 2 UUD 45

Berikut ini termasuk asas demokrasi Pancasila adalah...

• Musyawarah untuk mufakat

• Harus dilaksanakan pemilihan umum

• Egoisme

• Pengambilan keputusan sesuai keinginan ketua

• Mentaati peraturan pimpinan

Pemilu tahun 1955 memilih anggota DPR dan ...

• MPR

• Perdana menteri

• Dewan Konstituante

• Presiden dan wakil presiden

• DPRD provinsi, kabuoaten dan kota

Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 antara lain, kecuali....

• Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang semangat penyelengraan agar sudah didukung ketentuan kostitusi yang memuat aturan dasar tentang kegidupan yang demokratis, suporemasi hukum, pemberdayaan rakyat penghormatan HAM dan otonomi daerah

• UUD NRI Tahun 1945mengandung pasal - pasal yang terlalu " luwes " sehingga dapat menimbulakn lebih dari satu tafsiran

• UUD NRI Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal - hal penting dengan Undang - Undang

• Karena kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR maka tidak terjadi cheks and balance pada lemba - lembaga kenegaraan

• Sistem yang dianut UUD NRI Tahun 1945adalah dominan eksekutif

UUD NRI Tahun 1945 yang kini berlaku di Indonesia telah mengaklami perubahan amandemen sebanyak 4X , yakni pada tahun ...

• 1997, 1998, 2000 dan 2002

• 1999 , 2002, 2004 dan 2005

• 1999, 2000, 2001 dan 2002

• 1945, 1949, 1950 dan 1966

• 1945, 2001 ,2002 dan 2004

Amandemen pertama terhadap UUD NRI tahun 1945ditunjukan untuk mengurangi kewenangan presiden. Hal ini karena sebelum era reformasi ...

• MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif

• Pertanggung jawaban presiden oleh lembaga negara lain

• Adanya dominan kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter

• Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga - lembaga negara lain

• DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja Presiden

Hasil terakhir dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

• Terdiri atas pembukaan , batang tubuh dan penjelasan

• Terdapat sub bab penjelasan pasal demi pasal

• Perubahan pasal 6A dan pasal 8

• Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

• Terdiri atas 4 pasal aturan tambahan

Konstitusi pertama yang diberlakukan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945 adalah...

• UUD Sementara 1950

• UUD 1945

• UUD RIS

• Dekrit Presiden 1959

• UUD NRI Tahun 1945

Dalam masa UUD RIS (1949-1950), bentuk negara Indonesia adalah...

• Kesatuan dengan sistem presidensial

• Serikat dengan sistem parlementer

• Kesatuan dengan sistem parlementer

• Serikat dengan sistem presidensial

• Federasi dengan sistem demokrasi terpimpin

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah….​

• Mahkamah agung

• Dewan perwakilan rakyat

• Dewan Pertimbangan Agung

• Badan pengawas keuangan

• Majelis permusyawaratan rakyat

Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara sesuai dengan konstitusi. Di era reformasi pembatasan dilakukan dengan memberdayakan daerah melalui sistem desentralisasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud di atas daerah melalui sistem desentralisasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud di atas dilakukan melalui....

• menyerahkan semua wewenang pada pemerintah pusat

• melakukan pemilihan presiden secara tidak langsung

• memusatkan kekuasaan pada kepala negara

• sentralisasi kekuasaan pada negara

• pelaksanaan otonomi daerah​