PAKET 5

Apa yang dimaksud dengan tanah negara menurut hukum pertanahan Indonesia?

• Tanah yang dimiliki oleh individu namun belum terdaftar

• Tanah yang dimiliki oleh negara dan tidak diperuntukkan untuk hak pribadi

• Tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan

• Tanah yang dimiliki oleh perusahaan swasta untuk kegiatan usaha

Peraturan yang mengatur tentang hak atas tanah di Indonesia adalah:

• Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

• Undang-Undang No. 17 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

• Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu tujuan dari pemetaan pertanahan adalah:

• Menentukan nilai pasar tanah

• Menyusun rencana pembangunan kawasan industri

• Menetapkan batas wilayah administrasi desa

• Mengidentifikasi lokasi tanah yang bisa diberikan hak atas tanah

Dalam sistem pertanahan Indonesia, sertifikat hak milik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali:

• Dapat diwariskan kepada ahli waris

• Dapat dipindahtangankan dengan jual beli atau hibah

• Tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan

• Dapat digunakan sebagai jaminan kredit di bank

Berikut ini yang termasuk dalam hak atas tanah berdasarkan hukum agraria Indonesia adalah:

• Hak milik, hak sewa, dan hak pakai

• Hak milik, hak sewa, hak bagi hasil, dan hak waris

• Hak pakai, hak sewa, hak usaha, dan hak gadai

• Hak milik, hak sewa, hak pakai, dan hak penguasaan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pembebasan lahan untuk kepentingan umum, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Salah satu tujuan pembebasan lahan adalah:

• Untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat

• Untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur

• Untuk meningkatkan harga jual tanah

• Untuk mendukung perkembangan sektor pertanian

Pengukuran tanah dilakukan dengan tujuan untuk:

• Mencatat batas tanah pada dokumen perjanjian jual beli

• Menyusun peta batas wilayah administrasi negara

• Menghitung nilai jual tanah untuk kepentingan pajak

• Menentukan batas fisik tanah agar dapat diberikan hak atas tanah

Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah negara dapat diberikan kepada individu atau badan usaha untuk maksud:

• Pengelolaan hutan dan perkebunan

• Kepemilikan pribadi yang dapat diwariskan

• Penggunaan tanah untuk tujuan pertanian dan perikanan

• Pemanfaatan tanah untuk keperluan industri

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang dimaksud dengan "tanah wakaf" adalah:

• Tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi

• Tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemerintah

• Tanah yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan agama, sosial, atau pendidikan

• Tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum

Dalam pelaksanaan pengaturan dan pembagian hak atas tanah, fungsi penataan pertanahan adalah untuk:

• Mengatur peralihan kepemilikan tanah antara individu

• Menyusun peraturan tentang harga tanah yang adil

• Menjamin kejelasan status hak atas tanah

• Meningkatkan investasi di sektor properti