PKPD - SEM 5

UU Nomor 15 Tahun 2004 adalah undang undang yang menagtur mengenai

• PERUBAHAN TATA KELOLA BIDANG KEUANGAN PEMERINTAHAN

• BIDANG PEMERINTAHAN PUSAT

• BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH

• PEMERINTAHAN DAERAH

Yang termasuk kedalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

yaitu :

• DPA, RKA

• KEPUTUSAN PEMERINTAH

• DIPA DAN PA

• RPJP, RPJMN

Yang termasuk unsur pokok keuangan negara diantaranya

• PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

• HAK DAN KEWAJIBAN

• NEGARA DAN PEMERINTAH

• KEPALA NEGARA DAN PEMDA

Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara di bagi ke dalam 2 bagian

yaitu :

• PENGELOLAAN DAN PENANGANAN

• PEMERIKSAAN DAN EVALUASI

• PENGELOLAAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

• PENGELOLAAN TIDAK LANGSUNG

Pengertian pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah

• LEGISLATIF & EKSEKUTIF

• EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF

• EKSEKUTIF & JAJARANNYA

• EKSEKUTIF, LEGISLATIF & YUDIKATIF

Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah adalah

• RENCANA KERJA PEMERINTAH

• ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

• ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

• RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia

terdapat 3 (tiga) lingkup pemerintahan, yaitu :

• PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DESA & PEMERINTAH PROVINSI

• PEMERINTAH PROVINSI, KECAMATAN & DESA

• PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH & KECAMATAN

• PEMERINTAH PUSAT,  PEMERINTAH PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Pemerintah Pusat

Dalam bentuk perencanaan, dikenal dengan nama :

• RPJPD, RPJMD, RKPD, RAPBD DAN APBD

• RKKP, RKA, RAPBN, APBN DAN RKP

• RPJP, RPJM, RKP, RAPBN DAN APBN

• RPJMN, RPJP, RAPBN, RKP DAN APBN

Pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dikelola oleh :

• SWASTA DAN PEMERINTAH

• BUMN DAN SWASTA

• BUMN DAN BUMD

• HANYA OLEH PIHAK SWASTA

PERWAKILAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH ADALAH

• PEMERINTAH DAERAH KOTA

• PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

• PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

• PEMERINTAH DAERAH PUSAT