Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut ini yang termasuk objek pajak PBB adalah...

• Jalan tol yang dikelola oleh negara

• Tanah milik pribadi di kawasan perumahan

• Bangunan milik organisasi internasional

• Hutan lindung yang dikelola pemerintah

Pajak PBB pada sektor perkebunan dan kehutanan dikelola oleh...

• Pemerintah kabupaten/kota

• Pemerintah pusat

• Badan Pajak dan Retribusi Daerah

• Pemerintah provinsi

Apa fungsi SPPT dalam pembayaran PBB?

• Sebagai surat izin

• Sebagai bukti pembayaran

• Sebagai surat pemberitahuan kewajiban pajak

• Sebagai surat pengurangan pajak

Jika NJOP suatu tanah adalah Rp500.000.000 dan NJOPTKP yang berlaku di wilayah tersebut adalah Rp12.000.000, berapakah nilai NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) dengan tarif NJKP 20%?

• Rp97.600.000

• Rp12.000.000

• Rp100.000.000

• Rp96.000.000

Dasar Hukum/UU yang mengatur PBB adalah...

• UU No. 12 Tahun 1985

• UU No. 28 Tahun 2009

• UU No. 36 Tahun 2008

• UU No. 7 Tahun 1983

Dasar Pengenaan Pajak untuk PBB adalah...

• Harga jual bangunan

• Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

• Nilai Pasar

• Harga Dasar

Berikut ini yang bukan merupakan subjek pajak PBB adalah...

• Pemilik tanah

• Penyewa tanah

• Pemilik bangunan

• Badan hukum

PBB memberikan fasilitas pembebasan pajak untuk objek pajak tertentu. Salah satu syarat agar fasilitas ini berlaku adalah...

• Wajib Pajak harus membayar denda terlebih dahulu

• Objek pajak digunakan untuk kepentingan umum tanpa tujuan komersial

• NJOP objek pajak harus di bawah Rp1.000.000

• Objek pajak berupa tanah kosong

Sebuah tanah seluas 2.000 m² di wilayah perkotaan memiliki NJOP Rp1.500.000/m². Jika NJOPTKP di wilayah tersebut adalah Rp24.000.000, berapakah PBB yang harus dibayarkan dengan tarif 0,1%?

• Rp276.000

• Rp276.500

• Rp300.000

• Rp320.000

Salah satu karakteristik PBB adalah bahwa pajak ini bersifat objektif. Maksudnya adalah...

• Dikenakan berdasarkan penghasilan wajib pajak

• Berdasarkan nilai objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak

• Ditetapkan berdasarkan lokasi tempat objek pajak berada

• Dihitung berdasarkan nilai pasar objek pajak