Search Header Logo

Pertanyaan Hukum dan Perundang-undangan

Authored by Yenny Setianingsinh

Education

8th Grade

Pertanyaan Hukum dan Perundang-undangan
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

15 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 5 pts

Apa yang dimaksud dengan negara hukum menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945?

Negara yang tidak memiliki hukum

Negara yang mengutamakan hukum

Negara yang bebas dari hukum

Negara yang hanya mengikuti hukum internasional

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Sebutkan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia!

Tata tertib sekolah

Peraturan di luar negeri

Hukum internasional

Peraturan yang tidak tertulis

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Apa yang terjadi jika peraturan perundang-undangan yang baru diterbitkan?

Mengesampingkan peraturan yang lama

Menguatkan peraturan yang lama

Tidak berpengaruh pada peraturan yang lama

Hanya berlaku untuk peraturan yang lebih rendah

4.

OPEN ENDED QUESTION

3 mins • 10 pts

Apa pengertian peraturan perundang-undangan?

Evaluate responses using AI:

OFF

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Apa yang dimaksud dengan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% +1 anggota dari seluruh anggota MPR.

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Apa yang harus dilakukan dalam sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal?

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% +1 anggota dari seluruh anggota MPR.

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Apa yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis.

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% +1 anggota dari seluruh anggota MPR.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?