ASESMEN AKHIR SEMESTER

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tuntutan atas asas

• Legalitas

• Diskresi

• Yurisdiksi

• Profesionalitas

•   Proforsionalitas

Berikut yang termasuksifat peraturan perundang-undangan adalah

• Tertulis dan mengikat secara umum

• Tertulis dan berlaku tanpa batas waktu

• Tertulis dan dapat ditetapkan oleh siapa pun

• Tidak tertulis dan ditetapkan oleh pihak berwenang

• Tidak mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang

1.    Perhatikan peraturan peraturan berikut.

(1)      Undang-undang

(2)      Peraturan Daerah Provinsi

(3)      Peraturan Presiden

(4)      Peraturan Pemerintahan

(5)      Peraturan Daerah kabupaten / Kota

Menurut UU RI No.12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.13 Tahun 2022,materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam peraturan yang ditunjukkan nomor

• (1), (2), dan (5)

• (1), (3), dan (4)

• (1), (4), dan (5)

•   (2), (3), dan (4)

• (2), (4), dan (5)

Peraturan yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah

• Perpu

• Perpres

• Pergub

• Keppres

• Perda

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh

• Gubernur

• Presiden RI

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dinegara Indonesia, Segala peraturan tidak boleh bertentangan dengan

• Nilai dan Norma

• Kebudayaan daerah

• Norma di masyarakat

• Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

• Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

Perubahan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus / mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan

• Bab

• Judul

• Bagian

• Paragraph

• Seluruh atau sebagian buku

Perubahan peraturan umumnya dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang tingkatnya

• Sama

• Lebih tinggi

• Lebih rendah

• Di atas peraturan tersebut

• Di bawah peraturan tersebut

Apabila sebuah undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka undang-undang tersebut

• Diganti

• Dihapus

• Di uji oleh MPR

• Di uji oleh Mahkamah Agung

• Di uji oleh mahkamah Konstitusi

Keputusan berdasarkan hasil pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dapat berupa

• Penggantian UU

• Penghapusan UU

• Peninjauan kembali UU

• Peninjauan kembali UU oleh MK

•   Pembatalan UU yang telah ditetapkan