SAS GANJIL 2024/2025 P PANCASILA X

Pada sidang pertama BPUPKI, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat mengajukan sebuah pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan selama empat hari berturut-turut. Apa pertanyaan tersebut yang kemudian menjadi dasar diskusi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia?

• Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia?

• Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?

• Siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia?

• Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain?

• Bagaimana strategi pertahanan Indonesia?

Ketuhanan sebagai dasar kelima dalam pidato Sukarno menekankan pentingnya apa?

• Negara yang tidak ber-Tuhan

• Negara yang memaksa satu agama untuk seluruh rakyatnya

• Negara yang menghormati keberagaman agama

• Negara yang mengabaikan ajaran agama

• Negara yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara

Sukarno dalam pidatonya menyatakan bahwa Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta. Apa arti dari kata "sila" dalam bahasa Sanskerta?

• Lima

• Dasar

• Kehidupan

• Persatuan

• Kebebasan

Internasionalisme menurut Sukarno adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bagaimana Sukarno menggambarkan hubungan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain dalam konteks internasionalisme?

• Bangsa Indonesia harus mendominasi bangsa lain

• Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persaudaraan dunia

• Bangsa Indonesia harus menarik diri dari urusan internasional

• Bangsa Indonesia harus menjadi teladan bagi bangsa lain

• Bangsa Indonesia harus fokus pada urusan dalam negeri saja

Sukarno mengusulkan dasar mufakat dan permusyawaratan (demokrasi) sebagai dasar ketiga. Apa tujuan utama dari dasar ini menurut Sukarno?

• Untuk memastikan keputusan diambil oleh satu orang

• Untuk menjamin negara dikuasai oleh golongan kaya

• Untuk membangun negara yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat

• Untuk menghapuskan sistem perwakilan rakyat

• Untuk memperkuat kekuasaan militer

Sukarno menyebutkan kesejahteraan sosial sebagai dasar keempat. Apa yang ditekankan Sukarno terkait dengan prinsip ini dalam pidatonya?

• Kesejahteraan hanya untuk kelompok tertentu

• Kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia

• Peningkatan kesejahteraan dengan cara militerisasi

• Pembatasan kesejahteraan untuk golongan elite

• Penundaan kesejahteraan hingga stabilitas politik tercapai

Bagaimana Sukarno menggambarkan pentingnya mufakat dan permusyawaratan dalam pidatonya?

• Sebagai cara untuk mempercepat pengambilan keputusan

• Sebagai alat untuk menguatkan kekuasaan pemerintah pusat

• Sebagai sarana untuk mendengar dan mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat

• Sebagai mekanisme untuk mengontrol oposisi politik

• Sebagai sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum agama

Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam pidatonya mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Bagaimana cara terbaik untuk menerapkan pandangan ini dalam negara yang memiliki banyak keyakinan beragama seperti Indonesia?

• Dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang diakui oleh negara.

• Dengan menciptakan undang-undang yang hanya berlaku untuk pemeluk agama Islam.

• Dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam yang universal diterapkan dalam kebijakan yang menghormati semua agama.

• Dengan mengabaikan pandangan dari pemeluk agama lain dalam pembuatan kebijakan.

• Dengan membatasi kegiatan keagamaan non-Islam di ruang publik

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Ketuhanan sebagai salah satu dasar negara. Bagaimana prinsip ini dapat diterapkan untuk mempromosikan toleransi beragama di Indonesia?

• Dengan menjadikan satu agama sebagai agama resmi negara.

• Dengan mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti satu keyakinan agama.

• Dengan mendorong dialog antaragama dan menghormati kebebasan beragama.

• Dengan melarang semua bentuk peribadatan selain yang diakui negara.

• Dengan menerapkan pendidikan agama yang seragam untuk semua siswa di sekolah

Salah satu unsur penting dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan dapat diwujudkan dengan...

• Menegakkan hukum hanya bagi kalangan tertentu

• Memberikan sanksi tegas pada setiap pelanggaran hukum

• Memperhitungkan dampak ekonomi dalam pemberian hukuman

• Menciptakan peraturan hukum yang berubah-ubah sesuai kebutuhan

• Mengutamakan kepentingan pemerintah di atas kepentingan masyarakat