Latihan soal Pancasila kelas 9

Simaklah gambar wacana ini !

Pernyataan yangTEPATtentangKemerdekaan Berpendapatberdasarkan bacaan tersebut adalah ....

• negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak kebebasan berpendapat yang bersifat mutlak

• setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat, meskipun terdapat ide-ide yang menyinggung dan berupa ujaran kebencian

• penggunaan kebebasan setiap orang berpendapat dapat digunakan tanpa batas karena dijamin oleh hukum nasional ataupun hukum internasional

• kebebasan berpendapat warga negara dapat dibatasi secara sah oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan publik dan reputasi orang lain

Dalam lingkup yang lebih luas, saat ini ada banyak website atau platform yang mencoba mengumpulkan dana untuk membantu kelompok masyarakat yang kesulitan. Di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi, solidaritas dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal tersebut juga merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu ....  

• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

• Persatuan Indonesia

• KeTuhanan Yang Maha Esa

• Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila keempat berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. 

Berdasarkan sila keempat, setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, setiap warga negara ....   

• tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, sehingga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama

• boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, sehingga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama

• tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, sehingga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan sendiri

• boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, sehingga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan sendiri

Dalam konteks yang lebih besar, setiap keputusan politik yang dihasilkan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai negara demokratis, setiap masukan dari rakyat perlu didengar oleh pemerintah. Oleh karena itu, kamu dapat melihat pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah juga mendengar aspirasi dari  ....

• Lembaga Yudikatif

• Lembaga Legislatif

• Lembaga Eksekutif

• Rakyat

Saat ini kamu dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi melalui media sosial. Kritik terhadap pemerintah terkait fasilitas dan pelayanan publik, akses kepada pendidikan dan kesehatan, dan lainnya dapat dengan mudah disampaikan kepada pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah pun menanggapi aspirasi tersebut. Selain itu, setiap lima tahun sekali negara Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (PEMILU). Hal tersebut dilakukan untuk .... 

• memilih wakil masyarakat, baik dalam pemerintahan eksekutif maupun legislatif

• memilih wakil masyarakat, baik dalam pemerintahan yudikatif maupun legislatif

• memilih wakil masyarakat, baik dalam pemerintahan eksekutif saja

• memilih wakil masyarakat, baik dalam pemerintahan legislatif saja

Sila kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila tersebut memiliki makna bahwa negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Setiap warga negara memiliki ....   

• peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan yang mencukupi. Semua warga negara berhak mendapatkan peluang yang sama tanpa melihat aspek gender, suku, agama, dan kelas sosial

• peluang yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan yang mencukupi. Semua warga negara berhak mendapatkan peluang yang sama tanpa melihat aspek gender, suku, agama, dan kelas sosial

• peluang yang diskriminatif dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan yang mencukupi. Semua warga negara berhak mendapatkan peluang yang sama tanpa melihat aspek gender, suku, agama, dan kelas sosial

• peluang yang kecil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan yang mencukupi. Semua warga negara berhak mendapatkan peluang yang sama tanpa melihat aspek gender, suku, agama, dan kelas sosial

Di bidang kesehatan, contoh kebijakan yang berdasarkan pada semangat Pancasila adalah pemenuhan fasilitas kesehatan oleh pemerintah melalui beberapa program. Salah satunya adalah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar masyarakat mendapat kepastian pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Program JKN ditujukan untuk ....   

• mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan

• mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan

• mendapatkan pelayanan biasa bagi masyarakat dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan

• membuat aturan yang rumit terhadap masyarakat mengenai aturan mengakses layanan fasilitas kesehatan

Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang melandasi batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, selain berkedudukan lebih tinggi dari UUD NRI Tahun 1945, Pancasila harus dijadikan pedoman baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, maka Pancasila ....   

• menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi aturan yang baku dalam setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan

• menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan

• menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan pemerintah sehingga menjadi acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan

• menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem Liberalisasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan mengalami perubahan meskipun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa perubahan (Amandemen). Hal yang mendasari pernyataan tersebut adalah ....

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sifatnya kaku yang tidak dapat diubah-ubah

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat dasar negara Pancasila sebagai dasar negara dan cita- cita serta tujuan berdirinya negara

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat universal sehingga tidak perlu diubah-ubah

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dan cocok dengan perkembangan zaman

Pancasila harus dijadikan pedoman baik pemerintah maupun warga negara dalam kehidupan sehari- hari. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi acuan dari  ....

• aturan perundang- undangan

• sistem demokrasi pemerintahan

• sistem sosial kemasyarakatan

• semua jawaban benar