1. Pemerintah negara A memutuskan untuk mengadopsi sistem ideologi tertutup sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh ideologi luar yang dianggap merusak stabilitas negara. Negara A menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan negara melalui kontrol ketat terhadap media dan pendidikan. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengakses informasi dari luar, dan semua bentuk komunikasi yang tidak sesuai dengan ideologi negara dianggap illegal. Apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika negara A terus mengadopsi ideologi tertutup seperti ini? a. Negara A akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan global. b. Negara A akan terbuka terhadap berbagai ideologi dan konsep baru. c. Terjadinya pengendalian sosial yang ketat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. d. Negara A akan mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi. e. Negara A akan menjadi pusat inovasi dan penemuan global.

Terjadinya pengendalian sosial yang ketat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.

Negara A akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan global.

Negara A akan terbuka terhadap berbagai ideologi dan konsep baru.

Negara A akan mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi.

Negara A akan menjadi pusat inovasi dan penemuan global.

Seorang pelajar di negara Y, yang menganut ideologi terbuka, sering mengakses berbagai sumber informasi dari luar negeri untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan. Pemerintah negara Y mendukung kebebasan ini dan mendorong masyarakatnya untuk beradaptasi dengan perkembangan global, baik dalam bidang teknologi, budaya, maupun ekonomi. Negara Y juga aktif menjalin hubungan internasional dengan berbagai negara untuk memperluas pengaruh dan peluang kerjasama.Pertanyaan: Bagaimana kebijakan ideologi terbuka yang diterapkan negara Y dapat memengaruhi masa depan generasi muda di negara tersebut?

Meningkatkan kemampuan adaptasi dan keterampilan generasi muda di dunia global.

Membuat generasi muda lebih terbatas dalam berinovasi karena terlalu bergantung pada luar negeri.

Menurunkan semangat kebebasan berekspresi dan kreativitas generasi muda.

Menghalangi generasi muda untuk mengenal budaya dan tradisi dalam negeri.

Mengurangi peran generasi muda dalam menentukan arah kebijakan negara.

pendekatan ideologi terbuka untuk meningkatkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Negara W memperkenalkan kebijakan yang memfasilitasi pertukaran Di negara W, pemerintah mengambil pelajar dan profesional dengan negara-negara lain. Pemerintah negara W juga memfokuskan pada pengembangan sektor pendidikan yang berbasis teknologi serta mendorong warganya untuk berinovasi dan berkompetisi di pasar global. Pertanyaan: Apa manfaat utama dari penerapan ideologi terbuka di negara W bagi perekonomiannya?

Mendorong pertumbuhan inovasi dan daya saing negara W di pasar global.

Meningkatkan isolasi ekonomi negara W dari dunia luar.

Menurunkan daya saing negara W di pasar global.

Memperburuk hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Menjaga stabilitas ekonomi negara W dengan cara mengurangi hubungan luar negeri.

Pada suatu diskusi di sekolah, seorang guru menjelaskan kepada siswa-siswanya bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara Indonesia, tetapi juga ideologi yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru tersebut menekankan bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu siswa, Tika, bertanya, "Bagaimana Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjaga persatuan meskipun ada banyak perbedaan di masyarakat?" Pertanyaan: Berdasarkan cerita tersebut, apa yang bisa disimpulkan tentang peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Pancasila menjadi pedoman yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila hanya berlaku dalam kehidupan politik, tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila hanya digunakan untuk membatasi kebebasan individu dalam masyarakat.

Pancasila bertujuan untuk mengubah seluruh nilai budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila hanya relevan untuk generasi tua, tidak lagi penting bagi generasi muda.

Di sebuah kota besar, terdapat berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Walaupun ada banyak perbedaan, masyarakat kota tersebut hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Dalam sebuah acara perayaan kemerdekaan, seorang pejabat daerah mengingatkan masyarakat bahwa keharmonisan ini terwujud berkat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu nilai penting yang ditekankan adalah bahwa setiap warga negara harus menghargai perbedaan dan berusaha untuk hidup berdampingan secara damai. Pertanyaan: Apa nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat membantu mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat yang multikultural seperti di kota tersebut?

a. Menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman.

Menyelesaikan masalah dengan kekerasan demi ketertiban negara.

Membatasi kebebasan beragama untuk menjaga keamanan nasional.

Menyatukan seluruh suku dan budaya dalam satu kesatuan yang seragam.

Mengedepankan dominasi salah satu kelompok atas kelompok lainnya

Suatu hari, dalam sebuah rapat pemerintah daerah, dibahas tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Salah satu pejabat mengatakan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting, terutama dalam menciptakan keadilan sosial. Pancasila mengharuskan setiap warga negara untuk memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, program-program pembangunan sosial dan ekonomi harus memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Pertanyaan: Menurut cerita di atas, bagaimana Pancasila mendukung terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

b. Dengan memastikan semua warga negara memiliki hak yang sama dalam kesempatan ekonomi dan kesejahteraan.

Dengan memberikan hak istimewa kepada golongan tertentu dalam masyarakat.

Dengan mengabaikan kepentingan ekonomi demi kepentingan politik.

Dengan mengutamakan satu kelompok sosial untuk mendapatkan akses lebih besar dalam kehidupan ekonomi.

Dengan membatasi hak-hak ekonomi bagi masyarakat yang tidak setia kepada negara.

Pada saat krisis sosial yang terjadi di sebuah daerah, warga negara Indonesia yang terlibat dalam konflik dengan cepat diajak untuk berdialog dan menemukan solusi bersama. Pemerintah daerah mengingatkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mendorong setiap warga negara untuk menyelesaikan permasalahan secara damai melalui musyawarah, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Pertanyaan: Mengapa musyawarah adalah cara yang dianjurkan dalam menyelesaikan konflik menurut Pancasila?

Karena musyawarah menghargai pendapat semua pihak dan mencari solusi bersama untuk kepentingan bersama.

arena musyawarah hanya dilakukan oleh golongan tertentu yang berkuasa.

Karena musyawarah dapat menghasilkan solusi yang sejalan dengan kepentingan negara luar.

Karena musyawarah hanya diterapkan dalam kondisi damai tanpa ada konflik.

Karena musyawarah mengabaikan pandangan individu demi kepentingan negara.

Dalam sebuah forum diskusi tentang peran generasi muda dalam pembangunan bangsa, seorang pemuda mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang demokratis. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta menghargai hak asasi manusia, adalah pondasi yang kuat untuk pembangunan negara yang adil dan beradab. Pertanyaan: Apa peran utama Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia seperti yang dijelaskan dalam cerita di atas?

Menyediakan landasan bagi pelaksanaan demokrasi yang adil, dengan menghargai kebebasan dan hak asasi manusia.

Menjamin kebebasan penuh tanpa batas dalam setiap aspek kehidupan.

Mengatur masyarakat untuk hanya mengikuti satu pandangan ideologi.

. Menekan kebebasan berpendapat agar tidak terjadi konflk

Menjamin bahwa semua warga negara harus mengikuti pemimpin tanpa kritik.

untuk selalu bekerja sama dalam proyek kelompok. Salah satu proyek besar yang dilakukan adalah membuat sebuah aplikasi yang Di sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK), para siswa diajarkan bermanfaat bagi masyarakat. Setiap siswa bekerja dengan penuh tanggung jawab, saling menghargai pendapat satu sama lain, dan menjaga semangat kebersamaan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka juga memastikan bahwa aplikasi yang mereka buat tidak hanya bermanfaat, tetapi juga mematuhi norma-norma etika yang berlaku di masyarakat. Pertanyaan: Nilai Pancasila yang paling sesuai dengan penerapan kerja sama ini adalah:

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," karena menekankan pentingnya persatuan dalam kelompok.

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," karena semua harus taat beragama.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," karena menghargai perbedaan antar individu.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," karena setiap orang harus mematuhi keputusan bersama.

Seluruh Rakyat Indonesia," karena semua kelompok harus dibantu secara adil.

Seorang pemimpin di sebuah kota besar selalu mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Ketika merencanakan pembangunan infrastruktur, ia memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Proyek ini juga tidak menyinggung hak-hak warga yang kurang mampu. Pertanyaan: Nilai Pancasila yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah:

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," yang menjamin kebebasan berpendapat.

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," yang menjamin kebebasan beragama.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menjamin perlakuan yang adil untuk setiap warga negara.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," yang mendahulukan kepentingan bersama.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menjamin pemerataan kesejahteraan.

Di sebuah perusahaan, setiap karyawan diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide dan kritik yang konstruktif dalam rapat bulanan. Setiap pendapat dihargai, dan keputusan-keputusan penting selalu diambil melalui musyawarah agar semua pihak merasa didengar dan terlibat. Selain itu, perusahaan juga menerapkan kebijakan yang adil terhadap setiap karyawan, baik dalam hal promosi maupun tunjangan kesejahteraan. Pertanyaan: Prinsip Pancasila yang paling tepat diterapkan di perusahaan ini adalah:

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," karena keputusan diambil melalui musyawara

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," karena perusahaan mengutamakan spiritualitas.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," karena mengedepankan perlakuan adil terhadap karyawan.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," karena setiap karyawan di perusahaan bekerja dengan semangat kebersamaan.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," karena kebijakan yang diambil memerhatikan kesejahteraan sosial karyawan.

Seorang guru di sebuah sekolah SMK mendidik siswanya dengan menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Ia selalu memberikan contoh baik dalam berinteraksi dengan siswa dan rekan kerja, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang mencerminkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan negara. Guru ini berharap siswa-siswanya dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya berkompeten dalam bidang keahlian, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Pertanyaan: Penerapan nilai Pancasila yang paling relevan dengan pendekatan guru tersebut adalah:

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," karena mendorong siswa untuk tidak berpecah belah.

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," karena mengajarkan hidup beragama dengan baik.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," karena mengajarkan rasa saling menghormati dan bertanggung jawab.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," karena mengajarkan nilai musyawarah.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," karena mendorong rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat

Dalam sebuah acara komunitas lingkungan, warga dari berbagai latar belakang sosial dan budaya berkumpul untuk bersama-sama membersihkan taman kota. Semua orang bekerja dengan penuh semangat, tanpa membedakan status sosial atau latar belakang mereka. Beberapa warga yang lebih berpengalaman dalam kegiatan kebersihan memberi arahan kepada yang lebih muda, dan semua warga merasa bangga dapat berkontribusi pada kebersihan dan keindahan kota mereka. Pertanyaan: Nilai Pancasila yang tercermin dalam kegiatan ini adalah:

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," karena semua warga bekerja bersama untuk kepentingan bersama.

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," karena kegiatan ini didasari oleh nilai-nilai keagamaan.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," karena semua warga saling bekerja sama tanpa membedakan satu sama lain.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," karena keputusan dibuat bersama.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kare

Perubahan UUD 1945 yang terjadi pada periode awal Reformasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tersebut adalah kebutuhan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan menjamin hak-hak rakyat. Apa alasan utama yang mendasari perubahan UUD 1945 di awal era Reformasi?

Kebutuhan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan menjamin hak-hak rakyat.

Sistem presidensial yang terlalu kuat membuat Presiden menjadi otoriter.

Adanya tekanan dari negara-negara luar untuk mengikuti sistem demokrasi barat.

Keinginan untuk memperbarui undang-undang agar mencerminkan nilai-nilai sosialisme.

. Meningkatnya konflik antar etnis yang membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat.

. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya penambahan aturan mengenai pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan, Presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah reformasi, proses ini berubah. Bagaimana perubahan UUD 1945 mengubah mekanisme pemilihan Presiden di Indonesia?

Presiden dipilih langsung oleh rakyat tanpa peran MPR.

. Pemilihan Presiden dilakukan oleh DPR.

Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR berdasarkan usulan partai politik.

. Presiden dipilih oleh anggota kabinet untuk memastikan pemerintahan yang stabil.

Presiden hanya dipilih melalui suara partai-partai besar.

Setelah perubahan UUD 1945, terdapat penambahan amandemen yang memberikan ruang bagi perubahan dan penyempurnaan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini termasuk juga mengenai pengaturan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara. Bagaimana perubahan UUD 1945 terkait dengan pembagian kekuasaan di Indonesia setelah amandemen?

Pembagian kekuasaan negara menjadi lebih tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif sepenuhnya dikuasai oleh MPR.

Kekuasaan Presiden tidak dibatasi oleh konstitusi.

MPR diberi kekuasaan untuk mengubah UUD 1945 tanpa batas.

Kekuasaan kehakiman sepenuhnya dikuasai oleh Presiden.

1. Dalam sejarah perubahan UUD 1945, salah satu yang menjadi perhatian adalah pengaturan tentang hak asasi manusia. Perubahan ini memperkenalkan pengakuan yang lebih jelas terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat Indonesia. Apa tujuan utama dari perubahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam amandemen UUD 1945? a. Menjamin kebebasan individu tanpa batasan apapun. b. Menegakkan hak asasi manusia tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial. c. Memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak warga negara. d. Menghapuskan hak asasi manusia untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien. e. Menekankan kewajiban sosial warga negara di atas hak-hak individu.

Memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak warga negara

Menjamin kebebasan individu tanpa batasan apapun.

Menegakkan hak asasi manusia tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial.

Menghapuskan hak asasi manusia untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.

. Menekankan kewajiban sosial warga negara di atas hak-hak individu.

Setelah perubahan besar yang terjadi pada tahun 1950, Indonesia kembali mengadopsi UUD 1945 sebagai dasar negara. Salah satu penyebab utama perubahan tersebut adalah ketidakpuasan terhadap sistem negara federasi yang diterapkan dalam UUD RIS. Apa yang menjadi faktor utama ketidakpuasan terhadap UUD RIS yang berujung pada perubahan menjadi negara kesatuan?

Konflik antara negara-negara bagian yang ingin memiliki kemerdekaan penuh dan negara pusat.

Ketidaksetujuan antara negara-negara bagian mengenai pembagian sumber daya alam.

Adanya dorongan dari masyarakat untuk memiliki satu sistem pemerintahan yang lebih efisien.

Perubahan sikap dari negara-negara bagian yang menginginkan sistem monarki.

Ketidakmampuan negara bagian dalam mengelola administrasi pemerintahan yang kompleks.

Salah satu dampak dari pengesahan UUD RIS adalah adanya pembagian kewenangan antara negara pusat dan negara bagian. Namun, UUD RIS dianggap kurang efektif dalam mengelola negara secara menyeluruh, sehingga pada tahun 1950, Indonesia kembali menerapkan UUD 1945. Bagaimana proses transisi dari UUD RIS ke UUD 1945 menggambarkan perkembangan politik Indonesia pasca kemerdekaan?

Transisi ini bertujuan untuk menguatkan dominasi negara bagian dalam sistem pemerintahan.

Transisi ini mencerminkan keinginan untuk menjaga kesatuan dan integritas nasional setelah pengalaman sistem federal.

Transisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu mengelola negara federal dengan baik.

Proses ini menggambarkan konflik internal yang menyebabkan Indonesia memilih untuk menjadi negara monarki.

Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia beralih ke sistem pemerintahan parlementer yang lebih demokratis.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia mengesahkan UUD RIS yang memberikan bentuk negara federasi. Dalam sistem federasi ini, negara-negara bagian memiliki kewenangan tertentu yang diatur oleh konstitusi. Namun, sistem ini hanya bertahan selama beberapa tahun. Apa alasan utama pembentukan negara federasi dalam UUD RIS hanya bertahan beberapa tahun?

Negara-negara bagian tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk memerintah

Perbedaan pendapat antara negara bagian dan negara pusat mengenai pembagian kekuasaan menyebabkan ketegangan.

Negara-negara bagian sepakat untuk bergabung kembali dalam negara kesatuan

UUD RIS dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemerdekaan yang digagas oleh para pendiri negara.

Sistem ekonomi yang diterapkan dalam UUD RIS tidak mendukung stabilitas negara.

UUDS 1949 adalah produk dari perjanjian internasional yang mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda. Meskipun berlaku hanya sementara, UUDS memiliki beberapa pengaturan penting mengenai struktur pemerintahan. Apa yang menjadi tujuan utama UUDS 1949 dalam pembentukan sistem pemerintahan Indonesia?

Menyusun aturan yang mengakomodasi pembagian kekuasaan antara negara bagian dan negara pusat.

Menyusun dasar negara yang lebih mengutamakan kewenangan legislatif dibanding eksekutif

Menyusun sistem ekonomi yang mengutamakan industri negara sebagai pendorong utama Pembangunan.

Menjamin kemerdekaan bagi negara bagian untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia sempat memiliki UUDS yang digunakan selama periode 1949 hingga 1950. UUDS diterapkan setelah Indonesia membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu tujuan penerapan UUDS adalah untuk memberikan ruang bagi penyusunan sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan keadaan setelah merdeka. Apa yang menjadi alasan utama diterapkannya UUDS di Indonesia pada tahun 1949?

Untuk mengakomodasi pembentukan negara federasi dan memberikan otonomi pada negara bagian.

Untuk membentuk sistem pemerintahan yang terpusat dengan kekuasaan yang besar di tangan Presiden.

Untuk menegakkan prinsip demokrasi yang lebih ketat dan memperkuat sistem monarki.

Untuk memperkenalkan sistem parlementer sebagai bentuk pemerintahan yang lebih efisien.

Untuk menggantikan UUD 1945 yang dinilai terlalu kaku dalam menghadapi situasi pasca-perang.

Pada amandemen UUD 1945, salah satu perubahan besar adalah mengenai sistem pemerintahan. Pembagian kekuasaan antara lembaga negara menjadi lebih jelas, terutama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa yang menjadi hasil dari perubahan UUD 1945 dalam hal pembagian kekuasaan negara?

Pembagian kekuasaan negara menjadi lebih jelas dan tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan masing-masing memiliki kewenangan yang terbatas.

Kekuasaan Presiden semakin diperkuat, dan MPR tidak lagi memiliki kekuasaan legislatif.

Kekuasaan legislatif diberikan sepenuhnya kepada DPR tanpa pengawasan dari Presiden.

Pembagian kekuasaan tidak mengalami perubahan dan tetap pada struktur yang lama.

Sistem pemerintahan berubah menjadi pemerintahan parlementer tanpa peran Presiden.

Perubahan besar terjadi pada struktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan tersebut adalah tentang peran dan kewenangan DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Apa yang menjadi perubahan utama dalam kewenangan DPR setelah amandemen UUD 1945?

DPR diberikan kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

DPR tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

DPR mendapatkan hak untuk mengawasi dan menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh Presiden.

DPR tidak lagi terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kabinet.

DPR hanya berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang tanpa peran dalam pengawasan pemerintahan.

Setelah Reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam konstitusinya. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah amandemen terhadap UUD 1945. Proses amandemen ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui berbagai tahapan yang melibatkan partisipasi banyak pihak. Apa yang menjadi alasan utama proses amandemen UUD 1945 dilakukan setelah Reformasi 1998?

Untuk mengembalikan Indonesia pada sistem pemerintahan monarki yang lebih stabil.

Untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Presiden agar dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahannya. .

b. Untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Untuk memperkuat peran militer dalam kehidupan politik Indonesia.

Untuk menciptakan sistem pemerintahan parlementer yang lebih efisien dengan mengurangi peran Presiden.

Salah satu perubahan signifikan yang dilakukan dalam amandemen UUD 1945 adalah peran dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam perubahan ini, peran MPR tidak lagi sebatas lembaga yang memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana perubahan kedudukan MPR dalam proses amandemen UUD 1945?

MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945.

MPR diberi kewenangan untuk mencabut jabatan Presiden dalam keadaan tertentu.

MPR hanya berfungsi sebagai lembaga yang memilih anggota legislatif, tanpa peran dalam pemilihan Presiden.

MPR memiliki peran lebih besar dalam sistem pemerintahan, termasuk menyetujui kebijakan Presiden secara langsung. n.

MPR tidak lagi memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik dan lebih berfokus pada pengawasan kebijakan Preside

Proses amandemen UUD 1945 yang dimulai setelah Reformasi 1998 bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Salah satu hal yang sangat diubah dalam amandemen adalah sistem pemilihan Presiden. Apa tujuan utama dari perubahan sistem pemilihan Presiden dalam amandemen UUD 1945?

Agar Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk meningkatkan partisipasi politik dan akuntabilitas pemerintahan.

Agar Presiden dipilih oleh MPR untuk menjaga kestabilan politik melalui keputusan musyawarah.

Agar Presiden hanya dipilih oleh kalangan elite politik untuk mengurangi intervensi rakyat.

Agar Presiden dapat mengangkat Wakil Presiden tanpa keterlibatan rakyat.

Agar Presiden diberikan hak untuk memilih calon Wakil Presiden secara langsung tanpa pemilihan umum

Dalam perubahan UUD 1945, ada penambahan dan perubahan penting terkait hak asasi manusia (HAM). Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa tujuan utama dari dimasukkannya pengaturan lebih jelas tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 setelah amandemen?

Untuk menjamin kekuasaan negara dalam membatasi kebebasan individu demi menjaga ketertiban umum.

Untuk menjamin perlindungan hak-hak individu sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Untuk menghapuskan kebebasan berpendapat dan membatasi hak-hak politik di Indonesia.

Untuk memberikan lebih banyak hak kepada negara dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Untuk memperkuat kekuasaan militer dengan mengabaikan hak asasi manusia demi stabilitas negara.

Amandemen UUD 1945 juga mengubah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebelum perubahan, Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pengawasan konstitusi dan kebijakan negara. Apa hasil perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen UUD 1945?

b. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan terkait konstitusionalitas undang-undang.

Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengawasi pelaksanaan anggaran negara dan tidak memiliki kewenangan lebih.

Mahkamah Konstitusi dihapuskan karena dianggap tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengawasi kegiatan ekonomi negara tanpa campur tangan legislatif.

Mahkamah Konstitusi hanya berfungsi untuk memberikan pendapat hukum kepada Presiden mengenai peraturan yang diusulkan.

Salah satu hasil perubahan besar dalam UUD 1945 pasca reformasi adalah pengaturan yang lebih tegas mengenai pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih seimbang dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana perubahan UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan negara setelah amandemen?

Pembagian kekuasaan lebih tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga masing-masing memiliki peran yang seimbang dalam pemerintahan.

a. Eksekutif memiliki kekuasaan tanpa batas, sementara legislatif dan yudikatif tidak memiliki kekuasaan yang signifikan.

Legislatif diberikan kekuasaan penuh untuk mengontrol kebijakan eksekutif dan yudikatif.

Pembagian kekuasaan tidak berubah sama sekali dan tetap diatur dengan cara yang sama sebelum amandemen.

Yudikatif tidak memiliki peran dalam pengawasan kebijakan eksekutif dan legislatif

Setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu perubahan besar adalah pengaturan mengenai kekuasaan Presiden. Apa dampak dari perubahan yang memperkuat peran DPR dalam amandemen UUD 1945?

b. DPR diberikan kewenangan lebih besar dalam menyetujui anggaran negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.

DPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan hanya berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.

DPR tidak lagi berperan dalam proses pemilihan Presiden dan hanya menjadi lembaga administratif.

DPR diberi kekuasaan penuh untuk memilih Presiden tanpa melalui pemilu. militer.

DPR hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengatur kebijakan

Dalam sistem demokrasi, penting untuk memiliki pemimpin yang mendengarkan suara rakyat dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan umum. Hal ini dapat menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak. Bagaimana pemimpin yang demokratis seharusnya bertindak dalam menghadapi berbagai isu yang muncul di masyarakat?

Mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan partai politik tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

Mengabaikan aspirasi rakyat dan mengambil keputusan sepihak demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Mendengarkan berbagai pandangan dari masyarakat dan berusaha mencari solusi yang adil serta memihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Mengambil keputusan dengan cara yang cepat dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

Mengutamakan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan mengabaikan hak-hak rakyat

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah negara melalui pemilihan umum dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, makna demokrasi tidak hanya terletak pada hak pilih, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana makna demokratis dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat?

Dengan memberikan hak istimewa kepada kelompok mayoritas untuk mengatur kebijakan negara.

Dengan membiarkan pemerintah mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari rakyat.

Dengan memastikan setiap individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya dan dihormati oleh orang lain.

Dengan memberikan kebebasan hanya bagi mereka yang setuju dengan kebijakan pemerintah.

Dengan membatasi kebebasan berbicara di ruang publik agar tidak terjadi ketegangan sosial

Demokrasi yang sehat bukan hanya berfokus pada pemilihan umum yang adil, tetapi juga pada pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah yang demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan demokratis?

Pemerintah hanya dapat mengambil keputusan setelah disetujui oleh partai politik yang berkuasa.

Pemerintah dapat membuat keputusan tanpa melibatkan rakyat dalam proses tersebut.

Pemerintah harus dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada rakyat terkait keputusan yang diambil dan penggunaan anggaran negara.

Pemerintah memiliki hak untuk membuat keputusan tanpa harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.

Pemerintah hanya bertanggung jawab kepada pihak luar negeri, bukan kepada rakya

Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini membawa tantangan baru dalam berperilaku demokratis. Suatu hari, di sebuah forum diskusi, seorang individu menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai kebijakan pemerintah yang kontroversial. Informasi tersebut cepat menyebar dan mempengaruhi banyak orang. Bagaimana seharusnya seseorang yang berperilaku demokratis merespons situasi ini?

Menyebarkan informasi tersebut hanya kepada orang-orang yang sependapat dengan pendapatnya.

Menyebarkan kembali informasi tersebut tanpa memverifikasi kebenarannya agar masyarakat lebih cepat tahu.

Mengabaikan informasi tersebut dan tidak peduli dengan dampaknya terhadap masyarakat

Memverifikasi kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya agar tidak menyesatkan masyarakat.

Menyalahkan pihak yang menyebarkan informasi tersebut tanpa mencari tahu sumbernya

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak individu yang semakin aktif dalam mengungkapkan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, tidak semua kritik dilakukan dengan cara yang konstruktif. Salah satu contoh adalah adanya debat sengit di media sosial tentang kebijakan pendidikan, yang berujung pada hujatan dan ujaran kebencian. Apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga perilaku demokratis dalam situasi ini?

Memblokir orang yang memiliki pendapat berbeda untuk menjaga kedamaian.

Menanggapi setiap kritik dengan emosi dan membalas hujatan untuk membela pendapat pribadi.

Menghargai pendapat orang lain, bahkan jika tidak setuju, dan berusaha untuk berdiskusi secara rasional dan sopan.

Menghindari topik tersebut di media sosial untuk mencegah konflik.

Menyebarkan hujatan lebih lanjut untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut.

Di sebuah negara demokratis, media massa memegang peranan penting dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Namun, beberapa media terkadang lebih memilih untuk menonjolkan berita sensasional yang bisa memecah belah masyarakat. Sebagai warga negara yang berperilaku demokratis di era keterbukaan informasi, bagaimana sikap yang seharusnya diambil?

Memilih untuk tidak mengakses informasi apapun untuk menghindari kebingungannya.

Mengandalkan hanya pada media yang sejalan dengan pendapat pribadi untuk memastikan informasi yang sesuai dengan pandangan kita.

Menilai informasi dengan kritis dan mencari sumber informasi yang dapat dipercaya dari berbagai perspektif.

Menyebarkan informasi yang sensasional dan kontroversial karena dianggap menarik perhatian banyak orang.

Mengabaikan berita yang dianggap tidak penting dan hanya mengikuti informasi yang sedang tren.

Di sebuah negara demokratis, media massa memegang peranan penting dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Namun, beberapa media terkadang lebih memilih untuk menonjolkan berita sensasional yang bisa memecah belah masyarakat. Sebagai warga negara yang berperilaku demokratis di era keterbukaan informasi, bagaimana sikap yang seharusnya diambil?

Menilai informasi dengan kritis dan mencari sumber informasi yang dapat dipercaya dari berbagai perspektif.

Mengandalkan hanya pada media yang sejalan dengan pendapat pribadi untuk memastikan informasi yang sesuai dengan pandangan kita.

Memilih untuk tidak mengakses informasi apapun untuk menghindari kebingungannya

Menyebarkan informasi yang sensasional dan kontroversial karena dianggap menarik perhatian banyak orang.

Mengabaikan berita yang dianggap tidak penting dan hanya mengikuti informasi yang sedang tren

Sumatif Akhir Semester 1 Kuis

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Ideologi berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, ideologi memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial. Apa yang dimaksud dengan ideologi dalam konteks tersebut?

Pandangan hidup yang mengatur moral dan etika setiap individ.

nilai yang dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu Masyarakat.

Sekumpulan hukum yang harus dipatuhi oleh Masyarakat.

Sistem politik yang mengatur pemerintahan negara.

Doktrin agama yang diterima oleh setiap individu dalam suatu Masyarakat.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam suatu negara, ideologi berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jika sebuah ideologi tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya suatu negara, maka bisa menimbulkan ketegangan. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Karena ideologi yang tidak sesuai akan menghasilkan sistem pemerintahan yang lemah.

Karena ideologi yang tidak sesuai akan menimbulkan ketidakadilan sosial.

Karena ideologi yang tidak sesuai akan menyebabkan pertentangan antara individu dan negara.

Karena ideologi yang tidak sesuai akan menyesatkan keyakinan Masyarakat.

Karena ideologi yang tidak sesuai akan menyebabkan perubahan cepat dalam pemerintahan

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam memahami ideologi, terdapat beberapa elemen yang perlu dipahami, salah satunya adalah nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar dalam konteks ideologi?

Kepercayaan yang diterima oleh individu tanpa pertimbangan rasional.

Prinsip-prinsip yang mendasari pandangan hidup dan kehidupan suatu Masyarakat.

Norma-norma yang harus diikuti oleh semua warga negar .

Hukum yang berlaku di dalam sistem pemerintahan

Doktrin agama yang wajib diterima oleh semua pihak

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Ideologi memiliki sifat yang dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Apa yang menyebabkan ideologi suatu bangsa bisa berubah?

Tuntutan globalisasi dan perubahan zaman

Ketidaksetujuan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi yang ada

Pengaruh kekuatan militer dari negara lain

Proses adopsi teknologi yang semakin canggih

Semua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebu.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebagai elemen yang mengatur kehidupan sosial dan politik, ideologi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh ideologi yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Pancasila mengatur cara-cara beribadah sesuai dengan agama tertentu

Pancasila menjadikan negara sebagai negara yang bersifat teokratis

Pancasila memberikan dasar hukum dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya

Pancasila hanya berlaku untuk kalangan tertentu dalam masyarakat

Pancasila menjamin kebebasan tanpa batas bagi individu dalam Masyarakat

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Ideologi tertutup cenderung memiliki ciri-ciri yang membatasi perubahan dan perkembangan. Ideologi ini biasanya tidak menerima ide-ide baru dari luar. Salah satu contoh ideologi yang tergolong ideologi tertutup adalah …

Pancasila

Kapitalisme

Komunisme

Nazisme

Demokrasi Pancasila

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Ideologi yang menerima perubahan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan zaman, serta tidak terikat pada suatu doktrin yang rigid disebut sebagai …

Ideologi terbuka

Ideologi tertutup

Ideologi totaliter

Ideologi universal

Ideologi dinamis

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebuah negara yang memiliki ideologi tertutup cenderung menghindari interaksi dan pengaruh dari luar. Hal ini menyebabkan negara tersebut.

Memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Memiliki potensi konflik internal yang lebih rendah.

Memiliki kebijakan yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial

Mengalami keterbatasan dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Memiliki hubungan luar negeri yang lebih baik.

9.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Di suatu negara yang menerapkan ideologi tertutup, pemerintah dengan tegas mengontrol segala bentuk pemikiran, pendidikan, dan media massa. Semua informasi yang datang dari luar negara harus melalui seleksi ketat, dan hanya ideologi negara yang diperbolehkan disebarluaskan. Pemerintah juga menetapkan bahwa semua warga negara harus mengikuti aturan dan nilai yang suda h ditetapkan sejak lama tanpa mempertanyakan atau mengubahnya. Melihat keadaan tersebut, dampak yang paling mungkin terjadi pada negara tersebut dalam jangka panjang adalah.

erjadinya peningkatan kreativitas dan inovasi di kalangan Masyarakat

Masyarakat cenderung mengalami stagnasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran serta masyarakat dalam pemerintahan semakin diperkuat.

Negara tersebut akan menjadi pusat penelitian dan teknologi global.

Terdapat pertumbuhan pesat dalam hubungan internasional dan perdagangan.

10.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Di negara Z, kebijakan pemerintah sangat terbuka terhadap perubahan dan perbedaan ideologi. Pemerintah memberi kebebasan penuh kepada masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya, berpartisipasi dalam proses politik, dan menerima pengaruh dari berbagai negara serta budaya. Masyarakat di negara Z seringkali terlibat dalam diskusi terbuka mengenai kebijakan pemerintah dan aktif dalam merumuskan perubahan sosial yang mereka inginkan. Berdasarkan cerita tersebut, bagaimana pengaruh kebijakan ideologi terbuka terhadap kehidupan sosial dan politik di negara Z?

Membatasi kebebasan individu karena banyaknya peraturan yang mengikat.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial.

Menurunkan tingkat kemajuan dalam bidang teknologi dan pendidikan.

Menekan kemajuan ekonomi karena adanya ketergantungan pada ideologi luar.

Membuat masyarakat cenderung pasif terhadap perubahan sosial.

Sumatif Akhir Semester 1

50 questions

Ideologi berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, ideologi memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial. Apa yang dimaksud dengan ideologi dalam konteks tersebut?

Dalam suatu negara, ideologi berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jika sebuah ideologi tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya suatu negara, maka bisa menimbulkan ketegangan. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Dalam memahami ideologi, terdapat beberapa elemen yang perlu dipahami, salah satunya adalah nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar dalam konteks ideologi?

Ideologi memiliki sifat yang dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Apa yang menyebabkan ideologi suatu bangsa bisa berubah?

Sebagai elemen yang mengatur kehidupan sosial dan politik, ideologi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh ideologi yang ada di Indonesia adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Ideologi tertutup cenderung memiliki ciri-ciri yang membatasi perubahan dan perkembangan. Ideologi ini biasanya tidak menerima ide-ide baru dari luar. Salah satu contoh ideologi yang tergolong ideologi tertutup adalah …

Ideologi yang menerima perubahan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan zaman, serta tidak terikat pada suatu doktrin yang rigid disebut sebagai …

Sebuah negara yang memiliki ideologi tertutup cenderung menghindari interaksi dan pengaruh dari luar. Hal ini menyebabkan negara tersebut.

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Moral Science