PAKET 6: SKB HOTS PNTA PERTNHN

Jabatan Fungsional Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan...

• Teknis pertanahan, sengketa pertanahan, dan pengembangan pertanahan

• Teknis pertanahan, penggunaan tanah, dan pengembangan pertanahan

• Teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan

• Teknis pertanahan, tenurial dan sengketa pertanahan

• Teknis pertanahan, pengembangan pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan

Jabatan fungsional penata pertanahan termasuk kategori jabatan berdasarkan...

• Keterampilan

• Keahlian

• Kemahiran

• Profesi

• Gelar

Dalam UUPA, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali untuk keperluan ...

• Negara

• Peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

• Pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan

• Memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu

• Menjaga dan mempertahankan kelestarian kekayaan sumber daya alam

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan disebut...

• Hak sewa

• Hak pakai

• Hak guna-usaha

• Hak guna-bangunan

• Hak gadai

Hak yang hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indoensia adalah ...

• Hak milik dan hak pakai

• Hak pakai dan hak sewa

• Hak guna usaha

• Hak guna bangunan

• Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan

Yang bukan termasuk peraturan tentang pertanahan adalah ...

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

Tanah yang dapat diberikan dengan hak pengelolaan dapat berasal dari ...

• Tanah negara dan tanah ulayat

• Tanah negara dan tanah milik perorangan

• Tanah ulayat dan tanah milik perorangan

• Tanah ulayat dan tanah milik badan hukum

• Tanah ulayat dan tanah milik badan hukum

Hak yang tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah ...

• Hak milik

• Hak pakai

• Hak guna usaha

• Hak guna bangunan

• Hak pengelolaan

Jangka waktu pemberian hak guna bangunan, jangka waktu perpanjangan, dan pembaharuan berturut-turut paling lama yaitu ...

• 35 tahun, 25 tahun, 35 tahun

• 35 tahun, 25 tahun, 30 tahun

• 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun

• 30 tahun, 25 tahun, 30 tahun

• 25 tahun, 15 tahun, 25 tahun

Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai dengan jangka waktu meliputi...

• Tanah negara

• Tanah negara dan hak pengelolaan

• Tanah negara dan tanah hak milik

• Tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik

• Tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik