Ujian PPKN Kelas VII

Sejak sejarah awal sampai perjuangan merebut kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bukti nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu…

• adanya ketimpangan sosial dan ekonomi

• adanya punden berundak dan patung nenek moyang yang menunjukkan nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa

• menerapkan ideologi sosialisme atau komunisme

• kehidupan masyarakat yang tentram

Kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia yang diketahui berdasarkan bukti sejarah adalah...

• Kerajaan Sriwijaya

• Kerajaan Majapahit

• Kerajaan Kutai

• Kerajaan Mataram

Pahlawan nasional yang memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda pada tahun 1873-1904, adalah…

• Teuku Umar

• Chut Nyak Dhien

• Imam Bonjol

• Sultan Iskandar Muda

Tokoh yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20, adalah…

• Ir. Soekarno

• Budi Utomo

• R.A. Kartini

• Dr. Wahidin Sudirohusodo

Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan…

• Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

• Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

• Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi, yakni…

• sidang resmi pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 - 17 Juli 1945

• sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 1945

• pertama tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945

• pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 1945

Ir. Soekarno mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai "Panitia Sembilan". Panitia Sembilan ini terdiri dari…

• Ir. Soekarno (ketua), Mohammad Hatta (wakil ketua), Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo (golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam)

• Radjiman Wedyodiningrat (ketua), Mohammad Hatta, Sultan Iskandar Muda, A.A. Maramis, H. Agoes Salim, Pangeran Diponegoro, Mr. Soepomo, Muhammad Yamin, Wachid Hasyim

• Ir. Soekarno (ketua), Soebardjo (wakil ketua), Mr. Soepomo, Muhammad Yamin, Wachid Hasyim, Otto Iskandardinata, Sam Ratulangi, H. Agoes Salim, Kasman Singodimejo

• Mohammad Hatta, Otto Iskandardinata, Sam Ratulangi, H. Agoes Salim, Kasman Singodimejo, Soebardjo, Mr. Soepomo, Muhammad Yamin, Wachid Hasyim

Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter mukadimah disepakati oleh BPUPKI.

Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta, yaitu…

• Ketuhanan Yang Maha Esa; Kebangsaan persatuan Indonesia; Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Persatuan; Kekeluargaan; Keseimbangan Lahir dan Batin; Musyawarah

• Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan yang Berkebudayaan

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta, dibentuk bangsa Indonesia untuk ….

• melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh Hatta

• mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia

• untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar Negara