Search Header Logo

BAB 3 19 soal

Authored by ANDI MADYA PUTRA

others

8th Grade

19 Questions

Used 1+ times

BAB 3 19 soal
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

 

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Dasar”.Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut salah satu teori kedaulatan yang antara lain di gagas oleh…

Jean Bodin

Paul Laband

J. J Rousseau

Nicollo Machiavelli

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan ….

dipandang sebagai cirri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia.

memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD

memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah …..

Saling bertentangan

Satu kesatuan

Tidak Selaras

Berdiri sendiri

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dibawah ini yang bukan wujud sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :

bekerjasama dengan Negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi

Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.

Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.

Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut. kecuali …..

Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut :

Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR.

DPR bersama Pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden

DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.

Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda apabila …

nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.

Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?