BAB 3 19 soal

BAB 3 19 soal

8th Grade

19 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

E-LATIHAN TOPIKAL SEJARAH KSSM KERTAS 1 SPM - TINGKATAN 5 : BAB 2

E-LATIHAN TOPIKAL SEJARAH KSSM KERTAS 1 SPM - TINGKATAN 5 : BAB 2

6th - 8th Grade

20 Qs

Globalisasi

Globalisasi

8th Grade

20 Qs

Kuis PMR

Kuis PMR

6th - 8th Grade

15 Qs

IPAS Bab 3 Peta dan Kenampakan Alam

IPAS Bab 3 Peta dan Kenampakan Alam

4th Grade - University

20 Qs

Teks persuasi

Teks persuasi

8th Grade

20 Qs

Quiz Perbaikan Siswa kelas 8 Bahasa Indonesia

Quiz Perbaikan Siswa kelas 8 Bahasa Indonesia

8th Grade

20 Qs

SOAL PENGETAHUAN UMUM MPLS

SOAL PENGETAHUAN UMUM MPLS

6th - 8th Grade

15 Qs

Teks Persuasi

Teks Persuasi

8th Grade

20 Qs

BAB 3 19 soal

BAB 3 19 soal

Assessment

Quiz

others

8th Grade

Hard

Created by

ANDI MADYA PUTRA

Used 1+ times

FREE Resource

19 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

 

Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Dasar”.Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut salah satu teori kedaulatan yang antara lain di gagas oleh…

Jean Bodin

Paul Laband

J. J Rousseau

Nicollo Machiavelli

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan ….

dipandang sebagai cirri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia.

memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD

memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah …..

Saling bertentangan

Satu kesatuan

Tidak Selaras

Berdiri sendiri

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dibawah ini yang bukan wujud sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :

bekerjasama dengan Negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi

Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.

Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.

Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut. kecuali …..

Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut :

Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR.

DPR bersama Pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden

DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.

Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda apabila …

nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.

Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?