KELAS 8 Tata Urutan Perundang-Undangan Indonesia

Perundang-undangan adalah sekumpulan aturan yang mengatur masyarakat.

Perundang-undangan adalah panduan untuk kegiatan bisnis.

Perundang-undangan hanya berlaku untuk pemerintah.

Perundang-undangan adalah hukum yang tidak dapat diubah.

Pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.

Pengesahan Undang-Undang Dasar 1949

Pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Membatasi kebebasan berpendapat.

Menciptakan kepastian hukum dan keadilan sosial.

Meningkatkan pajak bagi masyarakat.

Mengurangi hak asasi manusia.

Undang-undang di Indonesia hanya perlu ditandatangani oleh presiden untuk berlaku.

Proses pembentukan undang-undang hanya melibatkan inisiatif dan pengesahan.

Pengesahan undang-undang dilakukan tanpa pembahasan di DPR.

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia meliputi inisiatif, pembahasan, pengesahan, penandatanganan, dan pengundangan.

Keputusan Mahkamah Agung (KMA)

Undang-Undang Internasional (UUI)

1) Undang-Undang Dasar (UUD), 2) Undang-Undang (UU), 3) Peraturan Pemerintah (PP), 4) Peraturan Presiden (Perpres), 5) Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Kementerian (PK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lembaga legislatif bertugas menegakkan hukum yang sudah ada.

Lembaga legislatif hanya mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang.

Lembaga legislatif tidak memiliki peran dalam pembuatan undang-undang.

Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD

Anggota MPR

Anggota KPU

Anggota BPK

Hak dan kewajiban warga negara hanya berkaitan dengan hak asasi manusia.

Hak dan kewajiban warga negara adalah hak yang dimiliki individu sebagai anggota negara dan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap negara.

Warga negara tidak memiliki kewajiban terhadap negara.

Hak dan kewajiban warga negara hanya berlaku untuk kelompok tertentu.

Hak untuk mendapatkan uang saku dari pemerintah

Hak untuk memilih presiden setiap tahun

Hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hak untuk memiliki senjata api