UAS GANJIL P.Kn KLS.XI SMASDIM TP.2014-2025

Seorang siswa bernama Andi sedang mempelajari hierarki peraturan perundang-undangan. Ia menemukan bahwa salah satu peraturan yang dibahas adalah Undang-Undang (UU). Guru menjelaskan bahwa undang-undang disahkan oleh lembaga tertentu. Siapa yang berwenang mengsahkan Undang-Undang di Indonesia….

A.    Presiden dan Mahkamah Agung

B.    Presiden dan DPR

C.    Presiden dan Menteri Hukum dan HAM

D.    Presiden dan MPR

E.     Mahkamah Agung dan DPR

Setelah memahami tentang UU, Andi mempelajari tentang Peraturan Pemerintah (PP). PP ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam UU tertentu. Siapa yang berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah ….

A.    DPR

B.    Mahkamah Agung

C.    Menteri Hukum dan HAM

D.    MPR

E.     Presiden

Di sebuah kabupaten, pemerintah setempat mengeluarkan aturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan dengan denda Rp500.000. Aturan ini berdasarkan otonomi daerah. Apa nama produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut ….

A.    Peraturan Presiden

B.    Undang-Undang

C.    Peraturan Daerah

D.    Keputusan Menteri

E.     Peraturan Pemerintah

Rani membaca berita bahwa Presiden telah mengeluarkan aturan baru tentang pelaksanaan tugas menteri. Aturan ini tidak membutuhkan persetujuan DPR. Adapun nama produk hukum yang dimaksud adalah ….

A.    Peraturan Presiden

B.    Peraturan Pemerintah

C.    Peraturan Desa

D.    Undang-Undang

E.     Keputusan Presiden

Denis belajar bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tata urutan yang harus dipatuhi. Salah satu tata urutan yang benar berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ….

A.    UUD 1945, UU, PP, Peraturan Menteri, Perda

B.    UUD 1945, Peraturan Menteri, PP, UU, Perda

C.    UUD 1945, UU, Perda, PP, Peraturan Menteri

D.    UUD 1945, UU, PP, Perda, Peraturan Menteri

E.     UUD 1945, UU, PP, Perda, Peraturan Presiden

Salah satu siswa bertanya kepada gurunya tentang Keputusan Presiden (Keppres). Gurunya menjelaskan bahwa Keppres adalah produk hukum yang berisi keputusan presiden mengenai kebijakan tertentu. Keputusan Presiden masuk dalam kategori peraturan yang bersifat ….

A.    Operasional

B.    Mengatur masyarakat umum

C.    Internal atau administratif

D.    Mengikat daerah

E.     Konstitusional

Salah satu siswa bertanya kepada gurunya tentang Keputusan Presiden (Keppres). Gurunya menjelaskan bahwa Keppres adalah produk hukum yang berisi keputusan presiden mengenai kebijakan tertentu. Keputusan Presiden masuk dalam kategori peraturan yang bersifat ….

A.    Operasional

B.    Mengatur masyarakat umum

C.    Internal atau administratif

D.    Mengikat daerah

E.     Konstitusional

Di kelas PPKn, guru menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang harus melalui berbagai tahapan. Salah satunya adalah penyusunan naskah akademik. Andi bertanya, siapa saja yang dapat mengusulkan rancangan undang-undang, siapa pihak yang mengajukan Rancangan Undang-Undang di Indonesia ….

A.    DPR, Presiden, dan DPD

B.    DPR dan MPR

C.    Presiden dan Menteri

D.    DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi

E.     Presiden dan DPR

Sinta mempelajari tentang proses pembahasan undang-undang. Ia membaca bahwa pembahasan dilakukan melalui sidang di DPR bersama Presiden atau perwakilannya. Tahap pembahasan RUU ini teremasuk dalam tahap mana dari pembentukan peraturan perundang-undangan ….

A.    Perencanaan

B.    Penyusunan

C.    Pembahasan

D.    Penetapan

E.     Pengesahan

Beni membaca bahwa dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang disusun. Di tahap apa masyarakat dapat teerlibat dalam pembentukan undang-undang ….

A.    Perencanaan dan Penyusunan

B.    Penyusunan dan Pembahasan

C.    Pembahasan dan Penetapan

D.    Penetapan dan Pengundangan

E.     Perencanaan dan Penetapan