Quizz 4

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, apa yang dimaksud dengan pengertian karantina?

• sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara kesatuan republik indonesia.

• pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara kesatuan republik indonesia.

• sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara kesatuan republik indonesia.

• lembaga yang bertugas untuk melakukan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara republik indonesia

• tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara republik indonesia.

Menurut Pasal 1 UU NO 21 tahun 2019 Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah

• Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi.

• Organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional

• Penyakit yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat

Dibawah ini contoh media pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK, Kecuali..

• Hewan

• Produk Tumbuhan

• PRG

• SDG

• Tumbuhan Asing

Contoh tempat pemasukan dan pengeluaran Hewan, Tanaman dan Ikan karantina, kecuali...

• Palabuhan laut

• Pelabuhan sungai

• Pelabuhan penyeberangan

• Perbatasan wilayah

• Pos perbatasan

Apa yang dimaksud dengan kawasan karantina ?

• suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK

• Daerah yang pada awalnya diketahui bebas dari Hama dan Penyakit Karantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu Hama dan Penyakit Karantina yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa dari dan/atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya

• Bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina

• Riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait

• Penyakit Karantina yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa dari dan/atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya.

Penyelenggaraan karantina berdasarkan asas, kecuali

• Keadilan

• Perlindungan

• Pelestarian Lingkungan

• Pengakuan

• Keperluan

Penyelenggaraan karantina ditujukan untuk...

• Mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Mengantisipasi keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu

• Melindungi tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan

• Mencegah keluarnya tumbuhan dan satwa Liar, tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG

Tindakan karantina 8P terdapat di UU 21 tahun 2019 pada pasal…

• 15

• 16

• 17

• 18

• 19

Pasal 35 dalam UU 21 tahun 2019 mengatur mengenai..

• Antar area

• Ekspor

• Impor

• Perdagangan luar negeri

• Media Pembawa yang dikuasai negara

MP yang dilakukan tindakan penolakan akan tetapi tidak segera dibawa keluar dari wilayah NKRI atau daerah tujuan oleh pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka terhadap MP tersebut dilakukan tindakan karantina…

• Penahanan

• Pembebasan

• Pemusnahan

• Pengasingan

• Pemeriksaan