Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menyebabkan dampak besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat peperangan. Hal ini memperlambat proses pembangunan dan menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun, upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut menumbuhkan semangat gotong-royong dan meningkatkan rasa persatuan antar masyarakat dalam membangun kembali bangsa. Dampak ekonomi jangka pendek dari kerusakan infrastruktur akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masyarakat Indonesia adalah …. pilih 3 jawaban benar

Kesulitan akses ke layanan publik. Infrastruktur yang rusak membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

Berkurangnya lapangan pekerjaan. Kerusakan fasilitas dan ekonomi yang terganggu menyebabkan banyak usaha, terutama di sektor produksi dan perdagangan, mengalami penurunan atau bahkan berhenti beroperasi.

Penurunan aktivitas ekonomi. Kerusakan jalan, jembatan, dan jalur transportasi menghambat distribusi barang dan jasa, sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta memperlambat perdagangan antar daerah.

Peningkatan ketahanan ekonomi local. Berbagai daerah yang terdampak kerusakan infrastruktur mulai berfokus pada pengembangan ekonomi lokal sebagai bentuk adaptasi pada ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Terbentuknya kemandirian ekonomi berbasis gotong-royong. Tantangan ekonomi yang dihadapi menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan gotong-royong dalam pembangunan ekonomi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya kembali berkuasa dengan melakukan agresi militer. Untuk mempertahankan kedaulatan, pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi, baik melalui perlawanan fisik maupun jalur diplomasi. Salah satu diplomasi penting adalah Perundingan Linggarjati pada tahun 1946 yang menetapkan pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Madura. Pemerintah Indonesia memilih strategi diplomasi seperti Perundingan Linggarjati, Renville, dsb meskipun dalam kenyataannya, hasil perundingan tersebut banyak dikritik karena dianggap kurang menguntungkan. Factor yang mendorong strategi tersebut adalah …. pilih 3 jawaban benar

Menghindari konflik berkepanjangan. Dengan situasi infrastruktur dan ekonomi yang masih lemah pasca-kemerdekaan, konflik berkepanjangan dengan Belanda akan membawa dampak buruk bagi rakyat Indonesia.

Menunjukkan eksistensi pemerintah Indonesia. Setiap perundingan diplomatik yang diakui oleh Belanda dan negara lain adalah pengakuan tidak langsung atas keberadaan dan eksistensi pemerintah Republik Indonesia.

Menunjukkan kesediaan untuk damai. Memilih jalur diplomasi, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia lebih memilih penyelesaian konflik secara damai guna membantu meningkatkan legitimasi dan dukungan internasional.

Penundaan kemerdekaan penuh. Perjanjian-perjanjian tersebut dianggap menghambat pencapaian kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Perjanjian Linggajati, misalnya, hanya mencakup pengakuan de facto, bukan pengakuan de jure.

Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakstabilan politik yang dipicu oleh berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda, termasuk upaya separatisme di beberapa daerah. Untuk menjaga keutuhan wilayah, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno melakukan berbagai langkah strategis, yaitu ….

Melakukan negosiasi dengan kelompok separatis dan menggabungkannya ke dalam pemerintahan pusat

Menerapkan kebijakan desentralisasi penuh untuk memberi kebebasan otonomi pada setiap daerah

Mengirimkan bantuan militer dari negara-negara sahabat untuk memerangi separatisme

Menggunakan pendekatan militer untuk menumpas semua gerakan separatis tanpa negosiasi

Menerapkan kebijakan ekonomi liberal untuk menarik investasi asing di wilayah separatis

Peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 membawa dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang baru merdeka. Pemberontakan ini mengakibatkan pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk meredam pergolakan dan menindak pihak-pihak yang terlibat. Dampak jangka panjangnya adalah munculnya pandangan negatif terhadap PKI di masyarakat Indonesia, yang mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan organisasi-organisasi berhaluan kiri di masa-masa selanjutnya. Penyebab pemberontakan PKI Madiun 1948 dianggap sebagai ancaman serius terhadap persatuan dan kedaulatan Republik Indonesia adalah …. pilih 3 jawaban benar

Munculnya potensi disintegrasi. Di tengah situasi politik yang masih belum stabil setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemberontakan ini memperburuk kondisi dengan memecah belah kesatuan nasional.

Gangguan terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian. Pemberontakan PKI menyebabkan kekacauan politik dan keamanan yang mengalihkan perhatian dan sumber daya negara yang baru merdeka.

Dampak jangka panjang terhadap hubungan politik. Setelah pemberontakan PKI Madiun, pemerintah dan masyarakat cenderung memiliki pandangan negatif terhadap PKI dan organisasi berhaluan kiri lainnya, sehinga menciptakan ketegangan politik di tahun-tahun berikutnya.

PKI Madiun dianggap sebagai perlawanan yang sejalan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sesuai tujuan untuk meraih kemerdekaan.Hal tersebut pernah dibuktikan dengan perlawanan terhadap kolonial Belanda pada tahun 1926

Karena PKI memiliki dukungan penuh dari negara-negara Barat yang ingin menguasai Indonesia. Partai Komunis mendapat bantuan dan dukungan dari Uni Soviet sebagai negara berfaham sama dan merasa memiliki kewajiban memperluas pahamnya ke negara lain.

Berbagai pemberontakan terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Pemerintah segera merespons dengan tindakan militer dan pendekatan non militer untuk menumpas pemberontakan dan merangkul mereka kembali ke pangkuan pertiwi. Dampak pemberontakan itu masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini, terutama dalam bentuk nilai dan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas nasional dan kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Beberapa dampak tersebut adalah …. pilih 3 jawaban benar

Sikap waspada terhadap paham radikal. Pengalaman pemberontakan yang didorong oleh ideologi tertentu membuat masyarakat dan pemerintah lebih waspada terhadap paham-paham radikal yang berpotensi mengancam kestabilan negara.

Pembelajaran sejarah yang menekankan nilai nasionalisme. Pendidikan sejarah di Indonesia selalu mencakup pelajaran tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan perlawanan terhadap ancaman disintegrasi.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan, seperti PKI Madiun (1948) dan PRRI/Permesta, menunjukkan pentingnya menjaga persatuan.

Penerapan kebijakan keamanan nasional yang tegas guna kepentingan golongan tertentu. Hingga kini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keamanan dan sistem pengawasan yang cukup ketat untuk menjaga stabilitas negara, seperti peraturan mengenai keamanan internal dan penanganan konflik lokal.

Pendidikan militer di kampus. Dibentuk Menwa (=Resimen Mahasiswa) sebuah organisasi yang beranggotakan mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia, yang berperan sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara danmenumbuhkan semangat cinta tanah air.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosoewirjo bertujuan mendirikan negara dengan dasar Islam, yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Pemerintah berusaha memadamkan pemberontakan ini melalui operasi militer besar-besaran dan strategi persuasif lainnya. Dalam beberapa kasus, anggota DI/TII yang menyerah diberikan kesempatan untuk kembali bergabung dengan masyarakat. alasan pemerintah Indonesia memberikan kesempatan bagi anggota DI/TII yang menyerah untuk kembali ke masyarakat, untuk mengurangi potensi konflik berkelanjutan. Langkah itu membantu upaya pemerintah dalam menjaga integrasi nasional dengan beberapa cara. Cara-cara tersebut adalah …. pilih 3 jawaban benar

Mengurangi ketegangan sosial. Merangkul mantan pemberontak DI/TII dan memberikan kesempatan mereka untuk bergabung kembali ke masyarakat dapat mengurangi ketegangan di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi basis pemberontakan.

Meminimalisasi potensi pemberontakan kembali. Kebijakan persuasif yang memberikan ruang reintegrasi membantu mengurangi risiko bahwa mantan pemberontak akan merasa termarginalisasi dan kembali mengangkat senjata.

Membangun rasa kepemilikan bersama terhadap negara. Memberikan kesempatan untuk berkontribusi kembali, para mantan pemberontak merasa diakui dan dihargai sebagai bagian dari bangsa.

Strategi menambah sumber daya untuk pembangunan nasional. Mengintegrasikan mantan pemberontak ke dalam masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi dalam pembangunan, pemerintah memanfaatkan keterampilan, tenaga, dan potensi mereka untuk membangun bangsa.

Meningkatkan dukungan rakyat kepada pemerintah. Kebijakan yang menunjukkan seakan-akan memiliki sikap welas asih dan rekonsiliasi sehingga memperkuat citra positif pemerintah di mata rakyat.

Pada akhir tahun 1950-an, terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah di Indonesia. Daerah-daerah tersebut merasa kurang mendapatkan perhatian, terutama dalam pembagian hasil sumber daya alam yang dianggap tidak merata. Selain itu, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap terlalu berpusat pada Pulau Jawa, mendorong sejumlah tokoh di Sumatra dan Sulawesi untuk melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Salah satu pemberontakan tersebut adalah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang dideklarasikan pada 1958 di Sumatra Barat. Faktor utama yang mendorong terjadinya pemberontakan PRRI terhadap pemerintah pusat pada tahun 1958 adalah ….

Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan pembagian sumber daya yang dinilai tidak adil

Tuntutan PRRI untuk menggantikan sistem pemerintahan menjadi monarki

Perbedaan pandangan politik yang kuat dengan negara-negara tetangga

Pengaruh ideologi komunis yang berkembang di kalangan tokoh PRRI

Keinginan daerah untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia

Pada tahun 1957, sekelompok tokoh militer dan politik di Sulawesi Utara mengumumkan pemberontakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap kurang adil terhadap pembangunan daerah-daerah di luar Jawa. Selain itu, pemberontakan ini didukung oleh beberapa negara asing, yang khawatir terhadap pengaruh komunis di Indonesia. Pemerintah pusat kemudian melancarkan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan ini. Pengaruh pemberontakan Permesta bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ….

Menimbulkan keretakan sosial di daerah Sulawesi dan menambah beban ekonomi pemerintah

Menguatkan sistem federal di Indonesia yang memperbolehkan otonomi daerah

Meningkatkan dukungan internasional bagi pemberontakan di wilayah Indonesia Timur

Mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pemekaran wilayah di luar Pulau Jawa

Menghasilkan perjanjian damai antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengurangi kewenangan pusat

Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul berbagai gerakan separatis dan pemberontakan di berbagai wilayah. Banyak dari gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak merata. Misalnya, perbedaan kebijakan pembangunan yang lebih terfokus di Pulau Jawa menimbulkan kesenjangan ekonomi di wilayah luar Jawa, yang pada akhirnya memicu rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat luar Jawa. Penyebab ketimpangan ekonomi antarwilayah menjadi faktor struktural yang signifikan dalam mendorong disintegrasi bangsa pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah ….

Perbedaan ideologi politik dapat menciptakan kelompok-kelompok yang saling bersaing dan menimbulkan konflik berkepanjangan yang mengancam persatuan bangsa

Perbedaan ideologi politik hanya berpengaruh pada masyarakat di wilayah perkotaan

Perbedaan ideologi politik menimbulkan perdebatan akademis di kalangan intelektual

Perbedaan ideologi politik membuat pemerintah pusat lebih fokus pada pembangunan ekonomi

Perbedaan ideologi politik mendorong terbentuknya partai-partai yang hanya berorientasi pada kepentingan lokal

Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul berbagai gerakan separatis dan pemberontakan di berbagai wilayah. Banyak dari gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak merata. Misalnya, perbedaan kebijakan pembangunan yang lebih terfokus di Pulau Jawa menimbulkan kesenjangan ekonomi di wilayah luar Jawa, yang pada akhirnya memicu rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat luar Jawa. Ketimpangan ekonomi antarwilayah menjadi faktor struktural yang signifikan dalam mendorong disintegrasi bangsa pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Penyebabnya adalah ….

Ketimpangan ekonomi antarwilayah memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat di wilayah-wilayah yang merasa terabaikan, sehingga meningkatkan risiko munculnya gerakan separatis atau keinginan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat.

Ketimpangan ekonomi menyebabkan perbedaan budaya yang sulit disatukan sehingga meningkatkan risiko munculnya gerakan separatis atau keinginan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat

Ketimpangan ekonomi hanya berdampak pada elite politik daerah saja, bukan meluas di masyarakat umum pada berbagai tingkatan yang akan mempengaruhi akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Ketimpangan ekonomi memperkuat keinginan masyarakat luar jawa untuk meniru struktur ekonomi di Pulau Jawa sehingga meningkatkan risiko munculnya gerakan separatis atau keinginan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat

Ketimpangan ekonomi hanya memengaruhi sektor pertanian di luar Jawa, masyarakat melihat adanya kesenjangan yang besar antara kesejahteraan mereka dan para elite, rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat. Hal ini dapat memicu protes, demonstrasi, atau bahkan konflik sosial.

Dokumen sejarah mencatat bahwa pemberontakan PKI Madiun memiliki dampak besar terhadap perkembangan politik Indonesia. Salah satu dampaknya adalah semakin menguatnya posisi militer dalam dinamika politik nasional. Militer yang dipimpin oleh Panglima Soedirman berhasil menumpas pemberontakan tersebut dalam waktu singkat. Namun, peristiwa ini juga meninggalkan luka politik yang memperburuk hubungan antar ideologi di Indonesia dan berpengaruh besar terhadap kebijakan politik Indonesia di masa-masa berikutnya. Beberapa pengaruh tersebut adalah …. pilih 3 jawaban benar

Memperkuat komitmen pemerintah menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Presiden Soekarno menggunakan momentum ini untuk menggalang dukungan terhadap Pancasila dan menolak ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap militer, awal semakin kuatnya peran militer dalam dinamika politik nasional, yang kemudian terus berkembang pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Pemerintah cenderung memperkuat kontrol pusat terhadap daerah dan memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi memberontak.

Membangun dialog. Pemerintah mengambil pendekatan yang lebih toleran atau akomodatif terhadap kelompok-kelompok oposisi yang memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintah.

Memperkuat aliansi. Pemerintah memperkuat aliansi dengan negara-negara komunis untuk mencegah pemberontakan serupa dan membentuk kerjasama yang dikenal “Porors Jakarta – Peking”.

Pada tahun 1948, Indonesia yang baru merdeka menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dengan munculnya pemberontakan PKI Madiun. Konflik ini dipicu oleh perbedaan ideologi yang tajam antara kelompok komunis dan kelompok nasionalis di Indonesia. Pemberontakan ini diwarnai oleh ketidakpuasan atas arah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mewakili kepentingan seluruh rakyat. Penyebab perbedaan ideologi antara kelompok komunis dan nasionalis menjadi faktor utama yang memicu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dalam hal pandangan ideologi politik adalah …. pilih 2 jawaban benar

Kelompok komunis mendukung ideologi sosialisme-marxisme yang ingin menerapkan sistem pemerintahan yang lebih berpihak pada kelas pekerja dan petani.

Kelompok nasionalis lebih condong pada ideologi yang mengutamakan persatuan bangsa, kestabilan politik, dan moderasi dalam menjalankan pemerintahan.

Kelompok nasionalis cenderung memilih sistem pemerintahan yang lebih sentris dan moderat, yang menjaga kestabilan politik pasca-kemerdekaan.

PKI berharap Indonesia akan mengadopsi sistem pemerintahan sosialis, yang sesuai dengan visi mereka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial.

Konflik ideologi ini berpotensi mengancam persatuan dan integritas negara, mengingat Indonesia yang baru merdeka harus menghadapi ancaman disintegrasi bangsa akibat perbedaan politik yang tajam antara berbagai kelompok.

Pada periode 1950-an hingga 1960-an, Indonesia menghadapi serangkaian pergolakan yang disebabkan oleh perbedaan ideologi di antara kelompok politik dan militer. Munculnya konsep "Demokrasi Terpimpin" oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 bertujuan untuk menyatukan berbagai ideologi di bawah satu sistem pemerintahan yang kuat. Namun, kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari beberapa pihak, terutama kelompok yang merasa sistem tersebut menguntungkan pihak tertentu dan membatasi kebebasan politik. Alasan utama kebijakan Demokrasi Terpimpin berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan ideologis yang memicu pergolakan di Indonesia pada tahun 1960-an dalam hal pembatasan partai politik dan kebebasan politik adalah ….

Peran partai oposi menjadi terbatas, kelompok lainpun merasa terpinggirkan dan memandang itu sebagai upaya untuk menguntungkan kelompok ideologis tertentu.

Demokrasi Terpimpin memberikan ruang lebih besar bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi salah satu pendukung kuat Presiden Soekarno.

Tidak mengakomodasi aspirasi daerah, yang menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok di luar Jawa dan memicu pergolakan di beberapa wilayah.

Kebijakan pemerintah berfokus pada stabilitas politik dengan mengabaikan aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sehingga ekonomi memburuk dan semakin memperparah ketegangan sosial.

Menciptakan persaingan ideologis yang semakin tajam antar kelompok yang memiliki visi politik dan ideologi yang sangat berbeda, yaitu ideologi komunis di satu sisi dan ideologi nasionalis-militer di sisi lain.

Pada akhir tahun 1940-an hingga 1960-an, Indonesia menghadapi beberapa pergolakan internal, termasuk pemberontakan PKI Madiun, PRRI/Permesta, dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pergolakan ini mengancam stabilitas negara yang baru merdeka dan berupaya memecah belah integrasi nasional. Pemerintah Indonesia pun mengerahkan kekuatan militer dan pendekatan diplomasi untuk menanggulanginya. Dampak serangkaian pergolakan internal tersebut terhadap proses integrasi nasional Indonesia adalah …. pilih 3 jawaban benar

Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat, diharapkan dapat mempertahankan kesatuan bangsa, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpuasan di beberapa wilayah yang merasa kurang diwakili.

Penurunan kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat, menciptakan ketidakpuasan di beberapa daerah, terutama yang merasa tidak adil dalam pembagian hasil pembangunan.

Kebijakan desentralisasi sebagai upaya menyelesaikan konflik sebagai upaya untuk meredam ketegangan, terutama di wilayah yang merasa kurang diperhatikan.

Ketegangan dengan kelompok daerah dan pergolakan lokal. Sistem Demokrasi Terpimpin dianggap tidak mengakomodasi aspirasi daerah, yang menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok di luar Jawa.

Menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan social yang membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh isu-isu ideologis yang memecah-belah.

Pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi pada akhir 1950-an dipicu oleh ketidakpuasan beberapa daerah terhadap pemerintahan pusat yang dianggap terlalu Jawa-sentris dan kurang memperhatikan daerah-daerah di luar Jawa. Konflik ini berdampak pada hubungan pusat-daerah dan menciptakan ketegangan politik di dalam negeri, tetapi pada akhirnya berhasil diatasi oleh pemerintah melalui kekuatan militer dan kebijakan desentralisasi. Pelajaran yang dapat diambil dalam menjaga integrasi nasional di Indonesia dari peristiwa PRRI/Permesta adalah …. pilih 3 jawaban benar

Pentingnya desentralisasi untuk mengurangi sentralisasi berlebihan. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengelola kebutuhan mereka secara lebih mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan dan ketegangan terhadap pemerintah pusat.

Penguatan identitas dan solidaritas kebangsaan. Menjaga persatuan nasional harus dilandasi oleh penguatan identitas kebangsaan dan solidaritas di antara warga negara.

Pentingnya komunikasi terbuka antara pusat dan daerah, sehingga mampu mencegah munculnya ketidakpuasan yang tidak tersalurkan.

Perlunya kebijakan nasional yang konsisten. Konflik PRRI/Permesta menunjukkan bahwa dalam perumusan kebijakan nasional perlu konsistensi berkelanjutan. Kebijakan pemerintah perlu diikuti dalam implementasinya kepada masyarakat agar tidak disalah gunakan demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Pendekatan kekuatan militer. Pentingnya pendekatan secara militer dan tidak perlu adanya dialog untuk menjaga keamanan, sehingga konflik yang berkembang kea rah terror kepada masyarakat segera terhindari.

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli yang mengakhiri sistem parlementer dan memulai era Demokrasi Terpimpin. Sistem ini ditujukan untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh perseteruan antara partai-partai yang sering berganti-ganti kabinet. Soekarno menginginkan stabilitas dan persatuan nasional yang kuat untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Presiden Soekarno merasa perlu menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 karena situasi politik Indonesia saat itu sangat tidak stabil. Sistem parlementer yang diterapkan sejak kemerdekaan menyebabkan kabinet sering kali berganti-ganti akibat konflik dan persaingan antar-partai. Kondisi ini membuat pemerintahan tidak berjalan efektif, menghambat stabilitas, dan mengancam persatuan bangsa. Dengan latar belakang ini, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian langkah tersebut mengubah struktur politik Indonesia dengan beberapa cara, yaitu …. pilih 3 jawaban benar

Penerapan konsep "Nasakom". Soekarno menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) sebagai upaya untuk menyatukan berbagai kelompok ideologis di bawah satu system untuk meredam konflik ideologis yang sering kali menyebabkan ketegangan antar-golongan.

Pembatasan peran parlemen dan partai politik. Demokrasi Terpimpin membatasi ruang gerak partai politik dan parlemen, sehingga presiden memiliki kontrol lebih besar atas kebijakan nasional tanpa adanya oposisi kuat.

Pembatasan kebebasan politik. Demokrasi Terpimpin mengurangi kebebasan politik dengan mengendalikan kegiatan politik yang dianggap bertentangan dengan prinsip persatuan nasional.

Perubahan sistem pemerintahan. Struktur politik Indonesia mengalami pergeseran dari sistem parlementer yang berbasis pada 1 (satu) partai menuju pemerintahan banyak partai di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno guna mewujudkan kestabilan politik menuju kesejahteraan rakyat

Penguatan peran badan eksekutif. Parlemen sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi tokoh sentral dengan kewenangan besar dalam pengambilan keputusan politik, erwenang mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet pemerintah.

Dalam Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno menggabungkan berbagai elemen ideologi, termasuk nasionalisme, agama, dan komunisme, yang disebut "Nasakom." Dengan konsep ini, presiden Soekarno berharap semua golongan ideologis di Indonesia dapat bersatu demi mencapai persatuan nasional. Namun, penerapan "Nasakom" menimbulkan kontroversi, terutama karena adanya ketidakcocokan antara ideologi yang berbeda. Konsep "Nasakom" yang diterapkan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin memiliki beberapa implikasi penting terhadap stabilitas politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Beberapa di antaranya adalah …. pilih 3 jawaban benar

Ketegangan antar-golongan. Meskipun bertujuan untuk menyatukan, "Nasakom" memperkuat ketegangan antar-ideologi, terutama antara kelompok nasionalis dan komunis serta kelompok agama (khususnya Islam).

Ketidakstabilan jangka panjang. Upaya presiden Soekarno untuk menggabungkan berbagai ideologi dalam satu konsep tidak berhasil sepenuhnya karena perbedaan ideologis yang mendasar.

Munculnya dualisme kekuatan politik. Konsep ini memperkuat posisi Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berpotensi menimbulkan kecemasan di kalangan militer dan kaum nasionalis.

Pembatasan sementara atas kebebasan sipil untuk stabilitas. Pada masa krisis, pemerintah perlu membatasi kebebasan sipil tertentu, seperti kebebasan berkumpul atau menyebarkan informasi, untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dapat memperburuk situasi atau memicu lebih banyak konflik.

Undang-undang darurat. Untuk memberlakukan undang-undang darurat agar pemerintah lebih berkuasa dalam menangani konflik politik. Undang-undang darurat memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang cepat dan tegas dalam situasi krisis yang membutuhkan respons segera.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menjalankan peran sentral dalam pemerintahan dan mengambil banyak keputusan politik yang tidak melibatkan persetujuan dari parlemen. Kebijakan ini memberi presiden Soekarno kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menimbulkan kritik bahwa pemerintahannya bersifat otoriter dan tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Implikasi kekuasaan sentralistik presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia memiliki beberapa pengaruh yang besar dan mencolok terhadap suatu situasi atau kondisi saat itu dan dapat dilihat atau dirasakan oleh banyak pihak. Pengaruh tersebut adalah …. pilih 3 jawaban benar

Penguatan pemerintahan yang otoriter. Demokrasi Terpimpin mengubah pemerintahan menjadi lebih otoriter, tercermin dalam banyaknya kebijakan yang dikeluarkan secara sepihak, tanpa mekanisme check and balance dari lembaga-lembaga demokrasi.

Penurunan fungsi parlemen dan kelembagaan demokrasi. Presiden Soekarno melemahkan fungsi parlemen sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Pembatasan kebebasan berpendapat. Kekuasaan presiden Soekarno yang besar menyebabkan ruang untuk berpendapat secara kritis mejadi sempit dan dibatasi/

Melemahkan budaya demokrasi dalam jangka waktu tertentu. Struktur kekuasaan yang sentralistik dan cenderung otoriter ini berdampak pada perkembangan budaya demokrasi Indonesia walau nanti akan pulih dengan sendirinya.

Pemusatan Ideologi Pancasila bertentangan dengan keragaman ideologi di masyarakat pluralis yang pasti berpandangan berbeda.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan adalah "Ekonomi Terpimpin," yang bertujuan untuk mengendalikan perekonomian negara agar dapat mendukung pembangunan nasional. Kebijakan ini sering dikritik karena terlalu mengandalkan peran negara dalam mengatur segala aspek perekonomian, termasuk sektor swasta. Kebijakan "Ekonomi Terpimpin" yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional melalui kontrol negara yang ketat terhadap perekonomian. Kebijakan ini memfokuskan pada perencanaan ekonomi yang terpusat dan mengurangi ketergantungan pada sektor swasta, dengan peran negara yang dominan dalam mengatur berbagai aspek perekonomian, mulai dari distribusi barang hingga pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ekonomi "Ekonomi Terpimpin" pada masa pemerintahan presiden Soekarno berdampak jangka panjang terhadap sektor swasta. Dampak tersebut adalah … pilih 3 jawaban benar

Stagnasi sektor swasta. Sektor swasta tidak bisa berinovasi atau mengembangkan kapasitasnya secara maksimal. Pembatasan dalam hal investasi dan regulasi yang ketat menyulitkan sektor swasta tumbuh dan berkompetisi dengan sektor publik yang lebih dominan.

Ketergantungan pada negara. Sektor swasta terhambat dalam mengembangkan diri, perusahaan swasta tidak memiliki ruang untuk berkembang secara bebas, karena kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan negara dan pengendalian pasar.

Penciptaan ketidakadilan ekonomi. Menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, karena sektor swasta yang terhambat lebih sulit berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan, sementara negara mengontrol sebagian besar perekonomian.

Pembangunan infrastruktur. Ekonomi terpimpin juga mengarah pada pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, meskipun pada beberapa titik program ini kurang optimal akibat ketergantungan pada pinjaman luar negeri.

Stabilitas ekonomi. Menciptakan stabilitas di tengah ketidakpastian pasca-kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Negara mengendalikan produksi dan distribusi barang strategis, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Program pembangunan "Deklarasi Ekonomi" yang diluncurkan oleh Presiden Soekarno berfokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran dan industrialisasi untuk mencapai swasembada. Meskipun program ini berhasil dalam beberapa aspek, namun kebijakan tersebut mengakibatkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan meningkatkan utang negara. Kebijakan pembangunan yang terfokus pada infrastruktur besar-besaran selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi, memang membawa beberapa dampak positif namun juga menimbulkan sejumlah tantangan jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif kebijakan tersebut adalah …. pilih 3 jawaban benar

Memperkuat fondasi ekonomi. Beberapa proyek infrastruktur, meskipun membutuhkan biaya tinggi, berkontribusi pada penguatan fondasi ekonomi Indonesia, memberikan landasan untuk program-program pembangunan di masa depan, dan membantu membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

Peningkatan infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya memberikan dampak positif dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia.

Mendorong pertumbuhan sektor industry. Program industrialisasi yang diusung dalam Deklarasi Ekonomi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mencapai swasembada pangan.

Terhambatnya pembangunan sektor lain. Fokus besar pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi juga menyebabkan sektor-sektor lain, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan, kurang mendapat perhatian. Ketidakmerataan dalam alokasi sumber daya ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antar sektor, serta mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

Inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Pembiayaan infrastruktur yang bergantung pada pinjaman luar negeri menyebabkan masalah inflasi, yang semakin memberatkan ekonomi domestik.

Pemerintah presiden Soekarno juga mengimplementasikan kebijakan "Nasakom" yang menggabungkan ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme dalam satu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini mengarah pada kontrol negara yang lebih besar terhadap sektor ekonomi dan distribusi kekayaan. Kebijakan "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya alam. Pengaruh utama kebijakan "Nasakom" terhadap kebijakan ekonomi Indonesia jangka panjang pada perekonomian Indonesia adalah …. pilih 2 jawaban benar

Menciptakan kesatuan ideologi di kalangan kelompok yang memiliki pandangan berbeda, namun kebijakan ini juga mengarah pada ketidakstabilan politik dan ekonomi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sektor ekonomi yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat tanpa adanya mekanisme pasar yang sehat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya yang sering kali tidak efisien.

Memperkuat kekuasaan birokrasi dan memperburuk ketimpangan sosial, karena kekayaan dan sumber daya tetap terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok yang mendukung pemerintah, terutama kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Sektor swasta yang kurang mendukung kebijakan pemerintah sering kali terpinggirkan. Hal ini mengurangi peran sektor swasta dalam perekonomian dan mengarah pada ketergantungan pada kebijakan-kebijakan negara yang sering kali tidak fleksibel.

Negara mengambil peran lebih besar dalam mengelola ekonomi, dan banyak sektor yang sebelumnya dikuasai oleh pihak swasta, terutama yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam, mulai dikuasai oleh negara.

Pada tahun 1955, Konferensi Asia-Afrika diadakan di Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh negara-negara dari Asia dan Afrika yang baru merdeka. Presiden Soekarno menggalang solidaritas di antara negara-negara tersebut untuk bersatu melawan kolonialisme, meningkatkan kerja sama, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Konferensi ini menjadi tonggak sejarah bagi negara-negara yang ingin keluar dari pengaruh Blok Barat dan Blok Timur. Faktor-faktor yang membuat Konferensi Asia-Afrika menjadi penting dalam upaya presiden Soekarno memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional adalah …. pilih 3 jawaban benar

Memperkuat kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Presiden Soekarno berhasil menampilkan Indonesia sebagai pemimpin yang menginisiasi persatuan negara-negara baru di Asia dan Afrika, memperkuat reputasi dan peran Indonesia di dunia internasional.

Menggagas blok alternatif di luar pengaruh Barat dan Timur. Dengan menggalang negara-negara Asia-Afrika, presiden Soekarno memulai langkah awal pembentukan Blok Non-Blok, memungkinkan negara-negara untuk bersikap netral di tengah Perang Dingin.

Meningkatkan kedaulatan Indonesia. Dukungan yang diperoleh dari negara-negara lain membantu Indonesia dalam menegaskan posisinya sebagai negara berdaulat yang bebas dari pengaruh besar Blok Barat maupun Blok Timur.

Warisan solidaritas Asia-Afrika. Hingga kini, Konferensi Asia-Afrika dianggap sebagai simbol solidaritas dan kerja sama, yang dirayakan setiap lima tahun sekali untuk memperingati sejarah hubungan baik antarnegara di kedua benua tersebut

Meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik. Konferensi Asia-Afrika mendorong kolaborasi ekonomi, politik, dan kebudayaan antarnegara Asia-Afrika, yang berdampak pada perdagangan dan pertukaran diplomasi yang lebih kuat.

Pada masa kepemimpinannya, Soekarno menginisiasi Gerakan Non-Blok yang bertujuan untuk menghindari keterlibatan langsung Indonesia dalam perseteruan antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Soekarno berusaha menjaga posisi independen Indonesia dengan tidak memihak salah satu blok, meskipun terdapat banyak tekanan dari kedua belah pihak. Dampak presiden Soekarno mendukung Gerakan Non-Blok terhadap posisi Indonesia di tengah persaingan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah …. pilih 3 jawaban benar

Peningkatan status diplomatik. Posisi netral memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok dan membuatnya disegani di panggung internasional.

Mendorong peran sebagai mediator global: Indonesia memiliki posisi yang unik untuk berperan sebagai mediator dalam berbagai forum internasional, baik dalam isu politik maupun ekonomi.

Penguatan hubungan antarnegara Non-Blok. Sikap independen Indonesia memperkuat solidaritas dengan negara-negara Non-Blok lainnya, membangun kerja sama politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas di antara negara-negara berkembang.

Menjaga kemandirian politik. Presiden Soekarno ingin memastikan Indonesia tetap merdeka dalam menentukan kebijakan luar negerinya, tanpa tekanan dari Blok Barat (Amerika Serikat) atau Blok Timur (Uni Soviet).

Memperjuangkan anti-kolonialisme. Gerakan Non-Blok memungkinkan Indonesia dan negara lain untuk memperjuangkan hak-hak negara berkembang yang sebelumnya terjajah, sesuai dengan semangat anti-kolonialisme Soekarno.

Setelah Konferensi Asia-Afrika, Presiden Soekarno semakin memperkuat peran Indonesia dalam gerakan politik non-Blok yang menolak keterlibatan dalam Blok Barat atau Blok Timur selama Perang Dingin. Presiden Soekarno, bersama pemimpin negara lain seperti Jawaharlal Nehru dan Josip Broz Tito, aktif mendukung gerakan ini dan mengadvokasi kebijakan luar negeri yang bebas dari pengaruh kedua blok tersebut. Prinsip-prinsip politik non-Blok yang diwariskan oleh Presiden Soekarno masih mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di era Reformasi, meskipun konteks global telah berubah sejak runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Di era ini, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya, sementara Tiongkok dan negara-negara lain mengalami kemajuan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, Indonesia tetap berpegang pada beberapa prinsip politik non-Blok untuk menjaga independensi dan keseimbangan dalam hubungan internasional. Beberapa dampak dan pengaruh prinsip-prinsip tersebut terhadap kebijakan luar negeri Indonesia saat ini adalah …. pilih 3 jawaban benar

Prinsip non-Blok mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam forum multilateral, seperti memimpin ASEAN, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan menginisiasi Bali Democracy Forum.

Indonesia tetap mengedepankan prinsip bebas aktif, yaitu tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional.

Politik non-Blok mendorong Indonesia untuk menjaga kemandirian dalam kebijakan ekonominya, meskipun tetap terbuka terhadap investasi asing.

Perlukan adaptasi terhadap realitas global dan upaya yang lebih besar dalam mengatasi tekanan eksternal maupun internal. Indonesia harus memanfaatkan posisi strategisnya secara lebih efektif untuk tetap relevan dan menjaga kemandirian politik luar negeri.

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens, terutama di kawasan Asia-Pasifik, menciptakan tekanan bagi negara-negara seperti Indonesia untuk berpihak pada salah satu kekuatan.

Presiden Soekarno memperkenalkan konsep "New Emerging Forces" (NEFO) sebagai respon terhadap dominasi "Old Established Forces" (OLDEFO) yang terdiri dari negara-negara maju di Barat. Konsep New Emerging Forces (NEFO) yang diusung oleh Presiden Soekarno mencerminkan pandangan beliau tentang peran Indonesia sebagai pemimpin gerakan global melawan dominasi kekuatan-kekuatan besar atau Old Established Forces (OLDEFO), yang terdiri dari negara-negara maju Barat, seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Soekarno memandang negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai kekuatan baru yang memiliki potensi besar untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, mandiri, dan bebas dari eksploitasi serta dominasi negara-negara besar. Dengan demikian, NEFO menandai aspirasi Indonesia untuk menjadi motor dalam pembentukan solidaritas internasional bagi negara-negara berkembang. Implikasi dari konsep NEFO terhadap hubungan internasional Indonesia pada masa itu adalah …. pilih 3 jawaban benar

Kebijakan konfrontatif terhadap barat. NEFO mendorong Soekarno untuk bersikap lebih konfrontatif terhadap negara-negara Barat, terutama yang berusaha mempertahankan pengaruh ekonomi dan politik mereka di Asia Tenggara dan negara-negara berkembang. Ini terlihat dalam kebijakan Soekarno yang semakin anti-Barat dan mengutamakan aliansi dengan negara-negara berhaluan kiri.

Percepatan ideologi anti-kapitalisme. NEFO mendukung pandangan Soekarno yang mengkritik kapitalisme dan imperialisme. Kebijakan ini juga mempengaruhi arah kebijakan domestik Indonesia yang semakin condong ke arah sosialisme, dengan penguatan peran negara dalam ekonomi dan sikap anti terhadap kapitalisme Barat.

Posisi indonesia di panggung internasional. NEFO memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang, menjadikannya sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Indonesia sering menjadi pusat perhatian dalam berbagai forum internasional yang dihadiri negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Solidaritas antar negara berkembang. Soekarno mendorong solidaritas di antara negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sama-sama pernah menjadi korban kolonialisme. Konsep NEFO mewakili keyakinannya bahwa negara-negara berkembang harus saling mendukung secara politik, ekonomi, dan militer untuk memperjuangkan kemandirian dan kebebasan mereka dari pengaruh kekuatan besar.

Peran aktif dalam membangun tatanan dunia yang baru. Soekarno berupaya menjadikan Indonesia bukan hanya sekadar negara yang pasif, melainkan pemain aktif yang mengambil inisiatif untuk memimpin negara-negara berkembang dalam merumuskan kebijakan internasional yang lebih adil.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia mengedepankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan terlibat aktif dalam Gerakan Non-Blok. Soekarno berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak kepada blok Barat atau Timur selama Perang Dingin. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia dapat memainkan peran penting dalam diplomasi internasional tanpa terpengaruh oleh kepentingan negara adidaya. Pengaruh prinsip bebas aktif Indonesia masa pemerintahan presiden Soekarno terhadap kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kini adalah …. Pilih 3 jawaban benar

Dukungan terhadap kedaulatan negara lain. Pengaruh prinsip bebas aktif mendorong Indonesia untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri.

Kemandirian dalam menentukan kebijakan. Prinsip bebas aktif memberi landasan bagi Indonesia untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya secara mandiri, tanpa harus bergantung atau berpihak kepada negara adidaya.

Peran aktif di panggung internasional. Mendorong Indonesia untuk tetap berperan aktif di berbagai forum internasional, seperti PBB, ASEAN, dan G20, serta dalam isu-isu global, termasuk perdamaian, perubahan iklim, dan penanganan pandemi.

Peran sebagai mediator dan penjaga perdamaian. Berpedoman pada prinsip non-Blok, Indonesia berusaha memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, terutama dalam kawasan Asia Tenggara.

Citra indonesia sebagai pejuang keadilan global. Partisipasi aktif dalam KAA memberikan Indonesia citra sebagai negara yang memperjuangkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan bagi negara-negara yang baru merdeka atau terjajah.

Pada masa pemerintahan Soekarno, kebijakan ekonomi terpimpin dijalankan dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional tanpa terlalu bergantung pada negara asing. Kebijakan ini mendorong kontrol penuh pemerintah dalam berbagai sektor ekonomi dan mencegah intervensi asing dalam pasar domestik. Namun, dampaknya adalah sektor swasta mengalami kesulitan berkembang, dan utang negara meningkat. Secara keseluruhan, warisan kebijakan ekonomi terpimpin Soekarno membentuk fondasi bagi kemandirian ekonomi nasional yang terus menjadi aspirasi dalam kebijakan ekonomi Indonesia, meskipun disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan di era globalisasi. Dampak jangka panjang kebijakan ekonomi terpimpin pada masa Soekarno masih dapat dirasakan dalam beberapa aspek perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Dampak tersebut adalah …. Pilih 3 jawaban benar

Ketergantungan pada sumber daya domestik. Kebijakan ekonomi terpimpin yang berfokus pada kemandirian mendorong Indonesia untuk mengandalkan sumber daya lokal. Prinsip ini bertahan hingga kini dalam bentuk keinginan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor,

Pengaruh kebijakan proteksionisme. Pola ini masih ada dalam kebijakan ekonomi sekarang, pemerintah menerapkan tarif dan aturan untuk melindungi industri lokal, meskipun ada pergeseran ke arah ekonomi pasar bebas yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional.

Pengembangan industri dasar dan infrastruktur. Kebijakan ekonomi terpimpin menitikberatkan pembangunan industri dasar yang membentuk fondasi bagi pertumbuhan sektor-sektor penting di Indonesia saat ini.

Penguatan peran eksekutif dalam pemerintahan. Eksekutif (presiden) masih memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai kebijakan negara. Meskipun Indonesia saat ini mengadopsi sistem demokrasi yang lebih desentralistik, kekuasaan presiden dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian kebijakan masih sangat besar, terutama dalam keadaan darurat atau krisis.

Pembangunan ideologi nasional. Penguatan Pancasila sebagai ideologi negara pada masa itu masih sangat relevan dan menjadi landasan politik Indonesia hingga saat ini. Pancasila terus diterima sebagai prinsip ideologi yang tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga sosial dan budaya.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami berbagai kebijakan besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan negara, termasuk dalam bidang politik. Salah satunya adalah kebijakan yang dikenal dengan nama "Demokrasi Terpimpin", yang memberikan Soekarno kekuasaan lebih besar dalam pemerintahan dan membatasi peran partai politik. Dampak jangka panjang penerapan Demokrasi Terpimpin terhadap perkembangan sistem politik Indonesia setelah masa pemerintahan Soekarno adalah …. Pilih 3 jawaban benar

Kultur politik yang lebih sentralistik. Demokrasi Terpimpin menanamkan budaya politik yang lebih otoriter dan sentralistik, keputusan penting lebih sering ditentukan oleh Presiden. Setelah era Soekarno, budaya ini berlanjut dalam Orde Baru dengan dominasi kekuasaan militer dan eksekutif yang kuat.

Pembatasan peran partai politik masih berlanjut. peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia masih terpengaruh oleh kebijakan Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan politik antara lembaga-lembaga negara.

Polarisasi politik yang mendalam. Kebijakan "Nasakom" (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang diterapkan oleh presiden Soekarno bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kelompok politik.

Pembangunan infrastruktur sebagai fondasi diplomasi ekonomi. Investasi besar pada infrastruktur di masa Soekarno memberikan dasar bagi diplomasi ekonomi di masa selanjutnya, Indonesia dapat menarik kerja sama ekonomi dan investasi asing yang mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan internasional.

Reputasi indonesia sebagai mediator global. Partisipasi aktif dalam Gerakan Non-Blok menjadikan Indonesia dipercaya sebagai mediator dalam konflik regional dan global. Indonesia diakui sebagai negara yang mengedepankan dialog dan solusi damai.

Salah satu warisan penting dari pemerintahan Soekarno adalah peran aktif Indonesia dalam pergerakan non-Blok yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara baru dan menentang imperialisme serta kolonialisme. Selain itu, Soekarno juga mengedepankan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memodernisasi Indonesia secara cepat. Berdasarkan konteks sejarah tersebut, maka pengaruh jangka panjang peran aktif Indonesia dalam Gerakan non-Blok dan pembangunan infrastruktur pada hubungan internasional Indonesia hingga masa kini adalah …. Pilih 3 jawaban benar

Peran sentral di gerakan non-Blok. Indonesia tetap menjadi salah satu negara yang berpengaruh di Gerakan Non-Blok, berperan dalam memediasi dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang serta mendukung dekolonisasi di berbagai wilayah.

Konsistensi politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia melanjutkan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif, sebuah prinsip yang mendasari pendekatan netral dalam konflik global dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjaga keseimbangan tanpa berpihak pada blok Barat atau Timur.

Pembangunan infrastruktur sebagai fondasi diplomasi ekonomi. Investasi besar pada infrastruktur di masa Soekarno memberikan dasar bagi diplomasi ekonomi di masa selanjutnya, sehingga diharapkan dapat menarik kerja sama ekonomi dan investasi asing yang mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan internasional.

Konflik antar kelompok sosial dan politik. Dalam sistem yang membatasi kebebasan politik dan memperbesar kekuasaan eksekutif, terjadi perpecahan yang tajam antara kelompok sosial dan politik yang berbeda.

Kultur politik yang lebih sentralistik. Demokrasi Terpimpin menanamkan budaya politik yang lebih otoriter dan sentralistik, keputusan penting lebih sering ditentukan oleh Presiden. Setelah era Soekarno, budaya ini berlanjut dalam Orde Baru dengan dominasi kekuasaan militer dan eksekutif yang kuat.

Asesmen Sejarah 12 Kuis

1.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran besar pecah di Surabaya antara para pejuang Indonesia dan tentara Sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia pasca-kemerdekaan. Ribuan pemuda Indonesia bersatu mempertahankan kemerdekaan di bawah serangan senjata berat dari pihak Sekutu. Pertempuran ini menjadi simbol perjuangan tanpa menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Dampak peristiwa Pertempuran Surabaya 10 November 1945 bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah …. pilih 3 jawaban benar

Mengakui kedaulatan. Indonesia berhak duduk sejajar dalam kancah internasional dan menjalin Kerjasama secara ekonomi dan social untuk menjaga perdamaian dunia

Mengukuhkan semangat anti-penjajahan. Mendorong perjuangan lebih lanjut dalam mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai bentuk, baik militer maupun diplomasi.

Meningkatkan semangat juang dan persatuan rakyat. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan gigih rakyat Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh pihak asing.

Pertempuran fisik. Memicu pertempuran di wilayah lainnya aeperti di Bandung dan Medan serta kota-kota besar di Indonesia dan kerusuhan masal yang dipicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Menarik perhatian dunia internasional. Memberikan gambaran kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang nyata dan diperjuangkan, sehingga mendukung upaya diplomasi dalam mencari pengakuan internasional.

2.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Setelah kemerdekaan diproklamasikan, diplomasi menjadi salah satu upaya penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah Perjanjian Linggarjati pada 1946. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Madura. Namun, perjanjian ini kemudian mendapat banyak kritik dari rakyat Indonesia yang merasa kesepakatan tersebut merugikan kepentingan bangsa. Pelajaran yang dapat diambil dari bentuk perjuangan diplomasi seperti Linggajati dalam konteks mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah …. pilih 3 jawaban benar

Kewaspadaan dalam menangani tekanan internasional. Perjanjian Linggajati menjadi pelajaran penting tentang bagaimana tekanan dari pihak asing dan keterlibatan pihak internasional dapat mempengaruhi keputusan diplomatik.

Pentingnya konsensus nasional. Tanpa dukungan dan persetujuan yang luas, perjanjian seperti ini rentan menuai kritik dan berpotensi menimbulkan konflik internal yang dapat melemahkan perjuangan nasional.

Diplomasi sebagai upaya bertahap. langkah bertahap menuju pengakuan kedaulatan penuh. dan menjadi landasan untuk memperjuangkan kedaulatan lebih luas dalam negosiasi selanjutnya.

Pentingnya kemandirian dalam keputusan diplomatik. Perjanjian Linggajati tidak mencerminkan kemandirian dalam membuat keputusan diplomatik.

Keterlibatan rakyat. Rakyat atau masyarakat perlu dilibatkan dalam mengambil keputusan penting negara melalui referendum.

3.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Jenderal Soedirman beserta pasukan TNI dan para pejuang berhasil melancarkan serangan terhadap Belanda. Peristiwa ini memiliki dampak signifikan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terutama untuk memperlihatkan bukti kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis dan memiliki kekuatan militer yang mampu melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi pandangan internasional terhadap legitimasi perjuangan Indonesia. Dampak penting peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah …. pilih 3 jawaban benar

Membuktikan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Republik Indonesia masih ada dan memiliki kemampuan militer untuk melawan, meskipun Belanda sebelumnya mengklaim telah menguasai Yogyakarta dan wilayah penting lainnya.

Meningkatkan dukungan internasional bagi Indonesia. Setelah Serangan Umum 1 Maret, negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Asia, semakin mendukung perjuangan Indonesia untuk merdeka sepenuhnya.

Keseimbangan antara diplomasi dan pertahanan militer. Perjanjian-perjanjian mengajarkan bahwa diplomasi perlu disertai kesiapan pertahanan militer untuk menjaga posisi tawar.

Pentingnya kemandirian militer. Bangsa Indonesia perlu memiliki kekutan militer guna mendukung keputusan diplomatik tanpa terlalu bergantung pada kepentingan pihak asing.

Memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan diplomatik. Peristiwa ini menunjukkan kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia.

4.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Diplomasi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perundingan Roem-Roijen pada tahun 1949 menjadi salah satu tonggak diplomasi Indonesia yang berhasil. Dalam perjanjian ini, pihak Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan untuk menghentikan permusuhan dan mempersiapkan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, yang bertujuan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara tuntas. Kontribusi utama Perundingan Roem-Roijen dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah …. pilih 3 jawaban benar

Meningkatkan dukungan internasional untuk Indonesia. Indonesia berkomitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai.

Memperoleh dukungan internasional yang lebih besar. mendorong simpati internasional karena memperlihatkan ketidakadilan yang dilakukan Belanda.

Menunjukkan kekuatan diplomasi Indonesia. kemampuan diplomasi Indonesia dalam menghadapi tekanan internasional dan menegosiasikan kepentingan nasional dengan pihak asing.

Mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Salah satu hasil utama perundingan ini adalah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dari pengasingan Belanda.

Mengakui wilayah de facto Republik Indonesia. Meskipun terbatas, Perundingan Renville menghasilkan pengakuan Belanda atas wilayah Republik Indonesia secara de facto yang meliputi sebagian Jawa dan Sumatra.

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, salah satu tantangan utama adalah mempertahankan wilayah dari upaya rekolonisasi oleh Belanda melalui Agresi Militer I pada tahun 1947. Di tengah tekanan militer, pemerintah Indonesia harus menemukan solusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kemerdekaannya di tengah upaya rekolonisasi oleh Belanda adalah …. pilih 3 jawaban benar

Para diplomat Indonesia (Sutan Sjahrir, Sumitro Joyohadikusumo, Charles Tambu, Sujatmoko, L.N Palaar dan H. Agus Salim), aktif di forum internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mendapatkan dukungan internasional. Diplomasi yang dilakukan melalui PBB berhasil membuat konflik antara Indonesia dan Belanda dibahas di forum internasional.

Memperkuat basis sumber daya manusia dengan mengirimkan putra-putri Indonesia belajar ke luar negeri (Uni Soviet, Cekoslovakia, dan negara lainnya) beaya sepenuhnya tanggungan negara.

Dasar perjuangan Indonesia untuk mendapat pengakuan. Menandatangani Perjanjian Linggajati pada Maret 1947 (walau merugikan pemerintah Indonesia) seagai pijakn ke Langkah berikutnya.

Meminta bantuan persenjataan dari negara-negara yang tergabung pada Blok Timur guna menambah kekuatan militer Indonesia menghadapi Belanda.

6.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, para pemimpin Indonesia menghadapi ancaman serius dari Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Selain melakukan perlawanan bersenjata, diplomasi menjadi salah satu strategi penting. Salah satu hasil diplomasi Indonesia adalah Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian ini memberikan pengakuan de facto dari Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura. Meskipun kontroversial, Perjanjian Linggarjati menunjukkan bahwa Indonesia mencoba mengatasi konflik melalui jalur damai dan diplomasi. Mengapa strategi diplomasi dianggap penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, meskipun pada saat itu hasilnya tidak sepenuhnya menguntungkan? (pilih 3 jawaban benar)

Membuka jalan untuk perundingan selanjutnya. Perjanjian Linggajati, meskipun kurang menguntungkan, menjadi fondasi bagi perundingan diplomatik berikutnya.

Posisi tawar Indonesia menguntungkan. Perundingan seperti Linggajati meningkatkan wilayah Indonesia secara de facto yang diakui oleh dunia bukan hanya diakui oleh Belanda.

Menarik dukungan dan simpati internasional. Melalui upaya diplomasi, Indonesia berhasil menarik perhatian dan simpati dari negara-negara lain serta organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kemampuan diplomasi handal. Diplomasi membantu memperlihatkan kemampuan Indonesia untuk berdiskusi langsung dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk meminta bantuan dan memperkuat posisi militer Indonesia.

Memperoleh pengakuan internasional. Perjanjian Linggajati, membantu Indonesia mendapatkan pengakuan de facto atas beberapa wilayah penting (Jawa, Sumatra, dan Madura). Meskipun terbatas, pengakuan ini memberikan legitimasi internasional yang penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya di mata dunia.

7.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Pada 1 Maret 1949, Serangan Umum di Yogyakarta dipimpin oleh Jenderal Soedirman dan pasukan TNI untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada meskipun Yogyakarta telah dikuasai Belanda. Serangan ini berdampak besar terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan, karena berhasil menarik perhatian internasional dan menegaskan keberadaan pemerintahan Republik Indonesia. Setelah peristiwa ini, Indonesia berhasil memperoleh momentum dalam negosiasi yang mengarah pada Perundingan Roem-Roijen dan akhirnya Konferensi Meja Bundar (KMB). Pelajaran penting yang dapat dipetik dari strategi militer Indonesia dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam mempertahankan kemerdekaan adalah …. pilih 3 jawaban benar

Kekuatan simbolis untuk meningkatkan moral. Selain menarik perhatian dunia, Serangan Umum ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan militer yang kuat dan keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan.

Kekuatan militer. Serangan militer menjadi satu-satunya cara efektif untuk mengusir Belanda dari Indonesia yang tetap ingin menguasai sumber daya alam demi kepentingan negaranya.

Pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Hanya dengan serangan militer besar-besaran, Republik Indonesia dapat memperoleh pengakuan dari Belanda dan dunia internasional.

Menggunakan momentum untuk negosiasi yang lebih kuat. Keberhasilan dalam serangan ini memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dalam perundingan diplomatik.

Menyinergikan strategi militer dan diplomasi. Memperlihatkan bahwa strategi militer yang terencana dapat menjadi landasan yang kuat untuk memajukan jalur diplomasi.

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, yang diselenggarakan setelah serangkaian perundingan dan tekanan diplomatik yang panjang. Perjanjian ini melibatkan sejumlah biaya besar, baik untuk diplomasi maupun untuk perang yang berlangsung sebelumnya. Sebagai contoh, total anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah Indonesia pada masa itu untuk keperluan diplomasi dan militer dalam upaya mempertahankan kemerdekaan adalah sekitar 750 juta rupiah. Jika pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 60% untuk strategi militer dan sisanya untuk diplomasi, maka dana yang diperlukan untuk diplomasi adalah ….

200 juta rupiah

250 juta rupiah

300 juta rupiah

450 juta rupiah

500 juta rupiah

9.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Setelah perang kemerdekaan berakhir, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pasca-kemerdekaan, seperti nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan reformasi agraria, bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pasca-kemerdekaan berdampak besar pada perkembangan ekonomi Indonesia. Dampak baik atau positif bagi perekonomian masyarakat Indonesia adalah…. pilih 3 jawaban benar

Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda menimbulkan kesulitan dalam hal pengelolaan, karena Indonesia pada masa itu masih kekurangan tenaga ahli dan manajer yang berpengalaman, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya operasional perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi..

Nasionalisasi menyebabkan ketidakstabilan dalam kegiatan ekonomi dan peralihan kepemilikan yang sering kali berjalan kurang lancar, yang berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas di beberapa sektor ekonomi.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memberikan kendali penuh kepada Indonesia atas aset-aset strategis yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing, sehingga memperkuat kedaulatan ekonomi nasional..

Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi menjadi fondasi untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kemudian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik

Banyak warga negara Indonesia yang memperoleh kesempatan kerja di sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh pekerja Belanda, yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

10.

MULTIPLE SELECT QUESTION

2 mins • 1 pt

Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang berat akibat dampak perjuangan panjang melawan penjajah. Sumber daya yang terkuras, infrastruktur yang rusak, serta ketidakstabilan politik mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, masyarakat Indonesia terus berupaya membangun perekonomian dan kehidupan sosialnya secara mandiri dan bertahap. Seiring waktu, dampak perjuangan ini terlihat dalam munculnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Implikasi jangka panjang dampak sosial perjuangan kemerdekaan terhadap pembangunan sosial-ekonomi Indonesia di masa mendatang adalah …. pilih 3 jawaban benar

Penguatan rasa persatuan dan gotong-royong. Pengalaman perjuangan bersama menciptakan semangat solidaritas dan gotong-royong di antara masyarakat.

Pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan sosial-ekonomi dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan bangsa.

Menguasai perekonomian dunia. Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikut untuk mewujudkan kesejahteraanp pro rakyat dan meningkatkan akses layanan publik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan kebijakan pro-rakyat. Pengalaman masa perjuangan yang keras dan kondisi sosial-ekonomi yang sulit setelah kemerdekaan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada para

Pembangunan infrastruktur untuk kemajuan ekonomi. Kerusakan infrastruktur akibat perang memberikan pelajaran penting tentang pentingnya infrastruktur dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asesmen Sejarah 12

40 questions

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for History