Pengelolaan Kontrak PBJ

Pada perjanjian dalam Hukum Perdata, Kontrak disebut juga sebagai …....

• Perjanjian tertulis
• perjanjian tidak tertulis
• perjanjian lisan
• perjanjian biasa
• -

Perjanjian menurut hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Suatu perjanjian adalah …...

• suatu perbuatan di mana satu orang mengikuti orang lain
• suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
• suatu perbuatan di mana satu lembaga atau badan usaha melakukan pengikatan
• suatu perbuatan di mana suatu organisasi melakukan pengikatan terhadap suatu hal
• -

dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian, kecuali…

• sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
• kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
• suatu perbuatan tertentu yang ada di dunia.
• suatu sebab yang halal
• -

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara…..

• Penyedia dengan kontraktor ataupun konsultan konstruksi
• PA/KPA/PPK dengan Pejabat PPSPM
• Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola
• PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola
• -

Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu….

• Pihak pertama adalah PA/KPA & Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola
• Pihak pertama adalah PPK & Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola
• Pihak pertama adalah PPSMP & Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola
• Pihak pertama adalah Kuasa PA & Pihak kedua adalah PPK
• -

Penandatangan Kontrak adalah..…...

• kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA atau PPK.
• kewenangan KPA yang dapat dilimpahkan kepada PPK.
• kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada Bendahara
• kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada Penyedia
• -

Terkait penandatanganan konstrak, di bawah ini yang TIDAK BENAR adalah….

• PA sebagai yang memiliki untuk menandatangani Kontrak
• KPA memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah mendapatkan pendelegasian dari PA
• PPK memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah mendapatkan penugasan dari PA/KPA
• PPK memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak sebelum dibayar
• -

Ruang lingkup pengelolaan Kontrak dilaksanakan sejak…..

• Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.
• Penetapan SPM, penandatanganan Spesifikasi teknis, pengendalian pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.
• Penetapan Rincian Anggaran Biaya (RAB), penandatanganan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.
• Penetapan KAK/ RAB, penandatanganan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.
• -

Dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, maka PPK….

• dilarang mengadakan memberhentikan pengadaan dan Kontrak dengan Penyedia.
• dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia.
• Melanjutan kegiatan kontrak pengadaan agar PBJ tetap jalan
• Melakukan revisi anggaran agar bisa dibelanjakan
• -

Untuk melakukan hal tersebut, PPK dapat dibantu oleh personel yang mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan, antara lain…..

• Tim Pengadaan dan Penyedia
• Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan Tim Pendukung
• Tim Teknis, KPA, PPSMP, PBJ dan pegawai
• Tim Swakelola dan KPA
• -