Quiz Kebijakan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah hendak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah, namun ada ketidaksesuaian antara anggaran yang disediakan dan kebutuhan riil. Berdasarkan UU No. 23/2014, langkah yang tepat adalah...

• Mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut.

• Menyesuaikan rencana pembangunan dengan prioritas dan anggaran yang tersedia.

• Mengurangi anggaran pembangunan di semua sektor untuk menyesuaikan kebutuhan.

• Membuat perubahan besar dalam alokasi anggaran tanpa konsultasi dengan pihak terkait.

• Menunda pembangunan hingga anggaran mencukupi tanpa melakukan perubahan rencana.

Pemerintah daerah akan mengembangkan kawasan industri di lokasi yang tidak memenuhi standar tempat penimbunan berikat. Berdasarkan PP No. 32/2009, tindakan yang tepat adalah...

• Mengabaikan ketentuan PP dan melanjutkan pengembangan kawasan industri.

• Menyesuaikan rencana pembangunan dengan ketentuan tempat penimbunan berikat.

• Memindahkan lokasi industri ke daerah yang sesuai tanpa mempertimbangkan dampaknya.

• Mengabaikan ketentuan PP dan melanjutkan rencana pembangunan tanpa perubahan.

• Menunda pembangunan kawasan industri hingga ada kebijakan baru dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan fasilitas umum yang akan berdampak pada situs cagar budaya yang terdaftar. Berdasarkan PP No. 1/2022, langkah yang tepat adalah...

• Membangun fasilitas umum tanpa memperhatikan keberadaan situs cagar budaya.

• Memindahkan proyek ke lokasi lain meskipun ada situs yang terlupakan.

• Menunda proyek sampai cagar budaya tersebut terdaftar dalam daftar lain.

• Melakukan kajian dampak dan mencari solusi pembangunan yang tidak merusak situs cagar budaya.

• Melanjutkan pembangunan tanpa konsultasi dengan instansi terkait.

Pemerintah daerah mengadakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai yang paling penting untuk diterapkan dalam kegiatan tersebut adalah...

• Hanya menekankan pada prinsip kebebasan individu tanpa memperhatikan kerjasama.

• Mengutamakan persatuan dan kerukunan antar masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

• Menekankan pada kepentingan pribadi dan mengabaikan nilai kebersamaan.

• Fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial.

• Mengutamakan kebebasan berpendapat meskipun menimbulkan perpecahan.

Sebuah daerah memutuskan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Berdasarkan UU No. 23/2014, langkah yang paling tepat adalah...

• Mengurangi kewenangan daerah agar pemerintahan lebih terkendali.

• Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dengan pelatihan yang relevan dan peningkatan infrastruktur pemerintahan.

• Mengalihkan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah pusat untuk efisiensi.

• Mengurangi anggaran untuk sektor pemerintahan lokal agar anggaran daerah lebih terfokus.

• Mengabaikan aspek peningkatan kapasitas pemerintah dan hanya fokus pada infrastruktur.

Pemerintah daerah ingin memperbarui data geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No. 4/2011, langkah yang tepat adalah...

• Mengabaikan data geospasial terbaru dan melanjutkan rencana pembangunan berdasarkan data lama.

• Melakukan pemutakhiran data geospasial secara teratur untuk mendukung perencanaan yang berbasis data yang akurat.

• Mengandalkan data geospasial dari sumber luar tanpa melakukan verifikasi.

• Menunda pembaruan data geospasial dan hanya menggunakan data yang sudah ada.

• Menggunakan data lama meskipun sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Pemerintah daerah berencana mengubah fungsi ruang yang berada di kawasan rawan bencana. Berdasarkan PP No. 21/2021, langkah yang tepat adalah...

• Mengubah fungsi ruang tanpa memperhatikan potensi dampak bencana.

• Melakukan kajian risiko bencana dan menyesuaikan fungsi ruang agar tidak

Berdasarkan PP No. 21/2021, langkah yang tepat adalah...

• Mengubah fungsi ruang tanpa memperhatikan potensi dampak bencana.

• Melakukan kajian risiko bencana dan menyesuaikan fungsi ruang agar tidak meningkatkan kerentanannya.

• Mengabaikan potensi bahaya dan melanjutkan perubahan fungsi ruang.

• Menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk perubahan fungsi ruang.

• Memindahkan semua kegiatan ke lokasi yang tidak berisiko.

Pemerintah daerah hendak menetapkan batas wilayah yang baru dengan daerah tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih. Berdasarkan Permendagri No. 141/2017, langkah yang tepat adalah...

• Menyelesaikan klaim batas wilayah secara sepihak tanpa konsultasi dengan daerah tetangga.

• Melakukan koordinasi dan penyelesaian secara bersama dengan pihak terkait untuk menetapkan batas wilayah yang jelas.

• Mengabaikan klaim tumpang tindih dan tetap melanjutkan proses penetapan batas wilayah.

• Menunda penetapan batas wilayah sampai ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

• Menyerahkan keputusan penetapan batas wilayah sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah merencanakan pengembangan kawasan wisata di pulau yang terletak di luar wilayah teritorial negara. Berdasarkan UU No. 43/2008, tindakan yang tepat adalah...

• Mengabaikan status wilayah dan melanjutkan rencana pembangunan.

• Memastikan bahwa kawasan yang dikembangkan berada dalam wilayah negara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• Mengembangkan kawasan wisata di luar wilayah negara tanpa memperhatikan hukum internasional.

• Menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai status wilayah tersebut.

• Mengalihkan pembangunan ke lokasi lain yang tidak berada di luar wilayah negara.