SKB HUKUM PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN PART 2

Sebagai Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan,

perencanaan adalah tahap kritis yang memainkan peran sentral dalam

menentukan keberhasilan. Perencanaan yang baik memastikan bahwa

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai

dengan standar kualitas yang ditetapkan. Proses perencanaan ini

melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan komprehensif,

dimulai dari analisis awal hingga penyusunan rencana eksekusi yang

terinci. Dengan memperhatikan semua langkah dalam perencanaan,

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan dapat

memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses,

tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

Manakah yang bukan merupakan tahapan dalam proses perencanaan

dalam menjabat jabatan fungsional Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan?

• Analisis Situasi

• Desain Mode

• Evaluasi Risiko

• Pelaksanaan pekerjaan

• Pemantauan pekerjaan

Sebuah rencana tertulis yang menguraikan berbagai aspek terkait

dengan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan kepada

para peserta. Rencana ini mencakup detail kegiatan, tujuan, target,

metode, dan jadwal yang akan digunakan dalam upaya meningkatkan

standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, hal tersebut

berfungsi sebagai panduan atau kerangka kerja yang membantu dalam

merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan Penyusun

Materi Hukum dan Perundang-Undangan dengan tujuan

meningkatkan dan memberikan manfaat bagi peserta, disebut dengan

…..

• Inisiatif Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

• Proyek Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

• Agenda Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

• Program Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

• Daftar acara Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

Kompetensi Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat

majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki

wawasan kebangsaan adalah ...

• Kompetensi teknis

• Kompetensi habituasi

• Kompetensi manjerial

• Kompetensi intansi

• Kompetensi sosial kultural

Pegawai ASN Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan

pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam

penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan adalah ....

• Jabatan fungsional keterampilan penyelia

• Jabatan fungsional keterampilan mahir

• Jabatan fungsional keterampilan pemula

• Jabatan fungsional keterampilan terampil

• Jabatan fungsional keterampilan pertama

Setiap kegiatan yang dilakukan dan hasil akhir dari kegiatan yang

dilakukan oleh Pegawai ASN Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Ini menyoroti pentingnya tanggung jawab

atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang mereka

layani. Pernyatan tersebut, arti dari asas .....

• Asas proporsionalitas

• Asas profesionalitas

• Asas kepastian hukum

• Asas keterpaduan

• Asas akuntabilitas

Dalam menjalankan tugas negaranya, pemerintah memiliki kewajiban

untuk memberikan perlindungan atau jaminan kepada Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan. Jaminan ini bisa berupa berbagai macam

bentuk. Sehingga dalam menjalankan tugas negara, Pemerintah wajib

memberikan jaminan kepada ASN Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan berupa ....

• Jaminan perorangan

• Jaminan kebendaan

• Jaminan kecelakaan kerja

• Jaminan kesejahteraan

• Jaminan rumah pegawai

Dalam proses pembuatan kebijakan, tidak cukup hanya memiliki

informasi mentah. Diperlukan suatu pendekatan analisis kebijakan

yang sistematis untuk mengolah informasi tersebut menjadi

argumenargumen yang kuat dan mendukung. Pendekatan analisiskebijakan ini melibatkan berbagai metode dan teknik untuk

menganalisis data, mempertimbangkan berbagai dampak kebijakan,

serta mengevaluasi alternatif kebijakan yang mungkin. Dengan

pendekatan ini, keputusan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih

terinformasi, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam

menghasilkan informasi dan argumen-argumen dalam suatu

kebijakan diperlukan pendekatan analisis kebijakan, yakni...

• Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan

  pendekatan preskriptif

• Pendekatan empiris, pendekatan deksriptif, dan pendekatan

  preskriptif.

• Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan

  prosfektif.

• Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan

  normatif.

• Pendekatan valuatif, pendekatan normatif, dan pendekatan

  retrospektif.

Seorang Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan yang

secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di

bidangnya. Jika terdapat 4 penulis dalam Karya Tulis/Karya Ilmiah,

berapa persen Angka Kredit yang akan diterima oleh penulis utama?

• 20%

• 30%

• 40%

• 50%

• 60%

Tindakan yang dilakukan oleh seorang Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan sesuai dengan rencana tertentu. Ini bisa

mencakup serangkaian langkah atau proses yang mereka ambil untuk

memastikan kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebuah proses atau langkah-langkah yang diambil oleh seorang

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan berdasarkan

suatu rencana. Tindakan tersebut termasuk dalam tahapan……

• Analisis

• Data objektif

• Evaluasi

• Implementasi

• Perencanaan

Suatu kasus atau situasi yang tidak dapat diselesaikan dengan cara

yang umum atau biasa digunakan. Ini menunjukkan bahwa masalah

atau peristiwa yang sedang dibicarakan memiliki tingkat kompleksitasyang memerlukan pendekatan khusus atau solusi. Dalam konteks

tertentu, hal ini bisa merujuk pada situasi di mana metode atau

prosedur standar tidak efektif dalam menangani masalah yang

dihadapi, sehingga memerlukan pemikiran kreatif, penelitian

mendalam, atau keterlibatan pihak-pihak tambahan untuk

menemukan solusi yang tepat. Dalam suatu kasus yang tidak dapat

diselesaikan dengan cara biasa, ASN dituntut untuk …

• Berpasrah dengan keadaan dan mengharapkan bantuan dari

  pihak lain

• Melakukan inovasi dan menggerakkan sumber daya yang ada

  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

• Memberikan penyelesaian tanggung jawab tersebut kepada

  pimpinan atau rekan kerja lain yang telah berkompeten

• Meminta alokasi anggaran yang lebih banyak karena

  permasalahannya cukup sulit

• Mengabaikan permasalahan dan tidak melakukan tindakan apa

  pun