PPh Badan Terutang

UU Nomor 36 Tahun 2008 merupakan pembaruan dari

• UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

• UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

• UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.

• UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Apa yang dimaksud dengan pajak terutang menurut Pasal 1 Ayat 10 UU KUP?

• Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak.

• Pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak.

• Pajak yang dihitung berdasarkan omzet kotor badan usaha.

• Pajak yang dibayar oleh karyawan kepada perusahaan.

Apa yang menjadi objek pajak dalam PPh Badan?

• Harta kekayaan perusahaan

• Jumlah seluruh utang perusahaan

• Penghasilan karyawan

• Laba bersih setelah dikurangi biaya operasional

Peraturan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Badan diatur dalam:

• UU Nomor 7 Tahun 1983

• UU Nomor 28 Tahun 2007

• UU Nomor 36 Tahun 2008

• UU Nomor 21 Tahun 2020

Tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

• 10% dari omzet kotor

• 22% dari laba bersih

• 0,5% dari total penghasilan bruto

• 25% dari penghasilan kena pajak

PPh Badan UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif:

• 22% dari laba bersih

• 25% dari omzet bruto

• 0,5% dari omzet kotor

• 10% dari penghasilan kena pajak

Kapan jatuh tempo pembayaran PPh Badan Tahunan?

• Akhir bulan setelah tahun pajak berakhir.

• Tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

• Pada saat laba perusahaan diumumkan.

• Akhir tahun pajak berjalan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, apa kewajiban utama badan usaha terkait pajak?

• Memiliki NPWP, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT Tahunan.

• Melaporkan pajak setiap lima tahun sekali.

• Membayar pajak hanya jika diminta oleh otoritas pajak.

• Hanya membayar pajak penghasilan tanpa melaporkan SPT.

Apa tujuan dari pembaruan UU Nomor 7 Tahun 1983 menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008?

• Menghapus kewajiban pajak bagi badan usaha kecil.

• Mengurangi tarif pajak badan menjadi 5%.

• Menyesuaikan aturan perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan negara.

• Memberlakukan pajak hanya bagi badan usaha asing.

Dalam hal PPh Badan, biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto adalah:

• Biaya promosi yang wajar.

• Utang perusahaan.

• Modal saham yang ditanamkan oleh investor.

• Pembayaran dividen kepada pemegang saham.