UAS IPEM dan PEMDA

Apa tujuan utama dari birokrasi pemerintahan?

• Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pemimpin
  birokrat

• 
  Mengelola sumber daya alam negara
  l

• 
  Memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif
  

• 
  Menjaga stabilitas politik antar partai
  

• Meningkatkan jumlah pegawai negeri sipil

Salah satu ciri utama birokrasi pemerintahan menurut Max Weber adalah…

• Kewenangan bersifat informal dan personal
  

• Hierarki kekuasaan yang terorganisir
  

• Fokus pada keuntungan pribadi dan institusi
  

• Tidak adanya aturan tertulis atau informal
  

• Keputusan diambil secara demokratis

Apa yang dimaksud dengan "red tape" dalam konteks birokrasi?

• Regulasi yang mempercepat proses kerja birokrasi
  

• Hambatan administratif akibat aturan yang berlebihan
  

• Sistem koordinasi antar departemen pemerintahan
  

• Program reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi bersih

• Kebijakan yang mendukung transparansi

Apa fungsi birokrasi dalam penerapan kebijakan publik?

• Mengawasi kinerja legislatif dan kebijakannya

• Menyusun rancangan undang-undang
  

• 
  Melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan
  

• Menjaga hubungan antar lembaga politik
  

• Menentukan prioritas politik negara

Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk…

• Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil diganti dengan AI
  

• Meningkatkan kinerja birokrasi untuk pelayanan publik

• Mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi
  

• Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pemerintahan
  

• 
  Menghapus struktur hierarki dalam pemerintahan

Pemerintah daerah Kota A berencana mengubah anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi program pemberdayaan ekonomi lokal setelah mendapatkan masukan dari masyarakat. Namun, beberapa anggota dewan menolak karena dianggap bertentangan dengan rencana strategis daerah yang sudah disusun sebelumnya.

Berdasarkan kasus tersebut, prinsip pemerintahan yang sedang diuji adalah…

• Keadilan sosial
  

• Efisiensi anggaran
  

• Partisipasi masyarakat
  

• Transparansi anggaran
  

• Desentralisasi kekuasaan

Partai politik X mengusulkan kebijakan subsidi bahan bakar bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Namun, pemerintah pusat menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa anggaran subsidi sudah dialokasikan untuk sektor lain.

Konflik dalam kasus ini mencerminkan perbedaan pandangan antara…

• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
  

• Partai politik dan masyarakat umum
  

• Ekonomi pasar dan ekonomi terencana nasional
  

• Kepentingan politik dan alokasi anggaran
  

• Kebijakan publik dan politik internasional

Seorang kepala daerah memutuskan untuk meningkatkan pajak lokal guna membiayai proyek kesehatan. Namun, banyak masyarakat menolak kebijakan ini karena merasa beban pajak sudah terlalu tinggi.

Dalam kasus ini, kepala daerah menghadapi dilema antara…

• Memprioritaskan proyek kesehatan atau pendidikan
  

• Memenuhi kebutuhan masyarakat atau menekan kritik publik
  g

• Meningkatkan pelayanan publik atau mempertahankan dukungan politik
  

• Menerapkan desentralisasi atau sentralisasi kekuasaan
  

• Menurunkan pajak atau mencari sumber pendanaan asing

Dalam pemilu tahun ini, kandidat MZ menawarkan program penghapusan biaya pendidikan untuk tingkat dasar. Namun, pesaingnya, kandidat KY, menyatakan bahwa program tersebut tidak realistis mengingat defisit anggaran yang dialami negara.

Dalam kasus ini, perdebatan antara kandidat lebih berfokus pada…

• Ideologi politik masing-masing kandidat
  

• Keterlibatan masyarakat dalam pemilu

• Keseimbangan antara populisme dan realisme kebijakan

• Komitmen kandidat terhadap kebijakan pendidikan

• Strategi kampanye dan retorika politik

Sebuah undang-undang yang mengatur batasan penggunaan media sosial dalam kampanye politik mendapat dukungan luas dari parlemen. Namun, beberapa aktivis menyebut kebijakan ini membatasi kebebasan berekspresi.

Kasus ini menggambarkan konflik antara…

• Kebijakan publik dan kebijakan privat
  

• Kebebasan berekspresi dan regulasi politik

• Media tradisional dan media modern

• Partai politik dan aktivis sosial

• Hak individu dan hak kolektif