TES DIAGNOSTIK XII GENAP

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

• Parlementer

• Monarki

• Presidensiil

• Trias Politica

• Koasi Parlementer

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

• Membuat perjanjian bilateral dengan negara lain

• Mengangkat dan memberhentikan menteri

• Menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

• Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU

• Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

• menentukan anggaran militer

• menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

• menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

• melakukan impeachment

• menjalin kerja sama dengan negara lain

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

• mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

• terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

• terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

• menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden

• memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan

  arah kebijakan

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

• pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

  menurut asas otonomi

• pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

  memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

• bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

• pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

• pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya

  pemerintahan

Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?

• KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya

• Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen

  dalam penyelesaiannya

• Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945

• Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu

• Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian

  hukum yang mengikat

Perhatikan data berikut!

1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar

2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara

3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden

4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD

5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden

6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya

Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....

• 1, 2, dan 3
  

• 2, 4, dan 6
  

• 3, 4, dan 5
  

• 3, 4, dan 6
  

• 4, 5, dan 6
  

Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....

• tingkat kesadaran masyarakat rendah
  

• banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
  

• kurang tegasnya aparat penagak hukum
  

• kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
  

• tingkat disiplin masyarakat yang rendah
  

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....

• penentuan kondisi kritis ekonomi
  

• penentuan keadaan darurat negara
  

• penentuan anggaran belanja negara
  

• penentuan kerja sama multilateral negara
  

• penentuan perumusan perpu
  

Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....

• membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi
  

• memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
  

• mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah

  disepakati bersama

• selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan

  dan pengetahuan

• membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun

  di luar kelas