SOAL TWK AMANDEMEN UUD 1945

Pada proses amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 1999, beberapa perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Salah satu hasil amandemen yang signifikan adalah perubahan terhadap struktur kelembagaan negara, di antaranya mengenai perubahan posisi dan kewenangan lembaga negara. Berdasarkan hal tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat terkait dengan dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia?

a. Amandemen UUD 1945 menambah jumlah lembaga negara yang terlibat dalam proses legislasi, termasuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya tidak ada.

b. Amandemen UUD 1945 menghapuskan lembaga negara yang tidak relevan, seperti MPR, dan menurunkan kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan pejabat tinggi negara.

c. Amandemen UUD 1945 memperkuat sistem checks and balances dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga legislatif dalam pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

d. Amandemen UUD 1945 mengurangi peran MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi, serta mengubah sistem pemilihan Presiden menjadi lebih terpusat pada mekanisme pemilu langsung oleh rakyat.

e. Amandemen UUD 1945 hanya memfokuskan perubahan pada hak asasi manusia tanpa mempengaruhi struktur kelembagaan negara.

• A

• B

• C

• D

• E

Amandemen UUD 1945 membawa sejumlah perubahan dalam struktur kelembagaan negara. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR. Berdasarkan hasil amandemen, manakah dari pernyataan berikut yang tepat mengenai kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945?

a. MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

b. MPR kehilangan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya memiliki kewenangan terbatas dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945.

c. MPR diperkuat dengan tambahan kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

d. MPR dibubarkan dan digantikan dengan lembaga legislatif baru yang terdiri dari DPR dan DPD.

e. MPR diperkenalkan kembali setelah dihapuskan pada amandemen sebelumnya.

• A

• B

• C

• D

• E

Salah satu dampak dari amandemen UUD 1945 adalah perubahan terhadap mekanisme pemilihan Presiden. Bagaimana amandemen tersebut mengubah sistem pemilihan Presiden Indonesia?

a. Presiden dipilih oleh MPR melalui sidang paripurna yang melibatkan seluruh anggota MPR.

b. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat gabungan.

c. Presiden dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat Indonesia, yang sebelumnya dilakukan oleh MPR.

d. Presiden tetap dipilih melalui sistem konvensional tanpa perubahan apa pun dalam amandemen UUD 1945.

e. Pemilihan Presiden dilakukan oleh Presiden sebelumnya dengan ketentuan tertentu.

• A

• B

• C

• D

• E

Amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan pada sistem perwakilan di Indonesia. Bagaimana amandemen mempengaruhi posisi dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

a. DPD dihapuskan karena dianggap tidak relevan dengan sistem demokrasi Indonesia.

b. DPD mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

c. DPD hanya memiliki fungsi sebagai lembaga konsultatif tanpa kewenangan dalam pembentukan undang-undang.

d. DPD memperkuat kedudukannya dengan diberi kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

e. DPD memiliki kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah.

• A

• B

• C

• D

• E

Perubahan dalam amandemen UUD 1945 juga memberikan pengaruh pada hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang diatur dalam amandemen tersebut adalah:

a. Penghapusan hak-hak dasar warga negara yang tidak sesuai dengan Pancasila.

b. Penetapan Undang-Undang Dasar sebagai sumber utama dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

c. Pengakuan secara eksplisit terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi dan penegasan perlindungan terhadap hak tersebut.

d. Pembentukan lembaga baru yang khusus untuk menangani hak asasi manusia.

e. Pengaturan hak asasi manusia hanya berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu.

• A

• B

• C

• D

• E

Setelah amandemen UUD 1945, proses perubahan konstitusi dilakukan dengan ketentuan baru. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai prosedur amandemen UUD 1945 setelah perubahan?

a. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

b. Amandemen hanya dapat dilakukan oleh MPR dengan persetujuan mayoritas anggota MPR yang hadir.

c. Amandemen dapat dilakukan oleh MPR dengan syarat lebih dari 50% dari jumlah anggota MPR hadir dan setuju.

d. Amandemen dilakukan dengan mekanisme referendum yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

e. Amandemen hanya dapat dilakukan oleh DPR dan DPD bersama-sama dengan persetujuan Presiden.

• A

• B

• C

• D

• E

Amandemen UUD 1945 membawa sejumlah perubahan dalam struktur kelembagaan negara. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR. Berdasarkan hasil amandemen, manakah dari pernyataan berikut yang tepat mengenai kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945?

a. MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

b. MPR kehilangan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya memiliki kewenangan terbatas dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945.

c. MPR diperkuat dengan tambahan kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

d. MPR dibubarkan dan digantikan dengan lembaga legislatif baru yang terdiri dari DPR dan DPD.

e. MPR diperkenalkan kembali setelah dihapuskan pada amandemen sebelumnya.

• A

• B

• C

• D

• E

Salah satu dampak dari amandemen UUD 1945 adalah perubahan terhadap mekanisme pemilihan Presiden. Bagaimana amandemen tersebut mengubah sistem pemilihan Presiden Indonesia?

a. Presiden dipilih oleh MPR melalui sidang paripurna yang melibatkan seluruh anggota MPR.

b. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat gabungan.

c. Presiden dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat Indonesia, yang sebelumnya dilakukan oleh MPR.

d. Presiden tetap dipilih melalui sistem konvensional tanpa perubahan apa pun dalam amandemen UUD 1945.

e. Pemilihan Presiden dilakukan oleh Presiden sebelumnya dengan ketentuan tertentu.

• A

• B

• C

• D

• E

Amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan pada sistem perwakilan di Indonesia. Bagaimana amandemen mempengaruhi posisi dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

a. DPD dihapuskan karena dianggap tidak relevan dengan sistem demokrasi Indonesia.

b. DPD mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

c. DPD hanya memiliki fungsi sebagai lembaga konsultatif tanpa kewenangan dalam pembentukan undang-undang.

d. DPD memperkuat kedudukannya dengan diberi kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

e. DPD memiliki kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah.

• A

• B

• C

• D

• E

Perubahan dalam amandemen UUD 1945 juga memberikan pengaruh pada hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang diatur dalam amandemen tersebut adalah:

a. Penghapusan hak-hak dasar warga negara yang tidak sesuai dengan Pancasila.

b. Penetapan Undang-Undang Dasar sebagai sumber utama dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

c. Pengakuan secara eksplisit terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi dan penegasan perlindungan terhadap hak tersebut.

d. Pembentukan lembaga baru yang khusus untuk menangani hak asasi manusia.

e. Pengaturan hak asasi manusia hanya berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu.

• A

• B

• C

• D

• E