TUGAS 2

setelah serangkaian amandemen UUD NRI Tahun 1945 struktur dan fungsi lembaga negara Indonesia mengalami perubahan signifikan, termasuk MPR. fungsi utama MPR setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 ialah. .....

• menetapkan UUD

• mengangkat presiden

• mengawasi pemerintah

• memberhentikan Presiden

• menetapkan anggaran negara

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 Dewan Perwakolan Daerah (DPD) memiliki peran yang lebih spesifik dalam proses legislatif. Peran DPD berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah. .....

• Membuat UUD

• mengawasi DPR

• mengangkat Presiden

• Menjadi lembaga eksekutif

• Memberikan pertimbangan atas RUU terkait daerah

Sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Diberikan mandat khusus berdasarkan konstitusi. Tugas utama BPK yaitu. .....

• memberantas korupsi

• mengelola keuangan negara

• menyelengarakan pemilu

• memeriksa pengelolaan keuangan negara

• menetapkan anggaran pendapatan belanja

Lembaga negara yang menangani sengketa hasil pemilhan umum dan pembubaran partai politik di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu. (a)  

Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme pembuatan Undang-Undang di Indonesia yang melibatkan kerjasama antarlembaga negara. Proses legislatif di DPR setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 melibatkan

• DRP membuat UU tanpa Presiden

• DPR dan DPD membuat UU bersama

• DPR dan Presiden membuat UU bersama

• DPR membuat UU dengan persetujuan MK

• DPR, DPD dan Presiden membuat UU bersama

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki peran yang lebih besar dalam proses penganggaran di Indonesia yang menekankan pada partisipasi legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi DPR dalam proses penganggaran setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 yaitu. .....

• menetapkan anggaran negara

• menyusun anggaran negara

• mengaudit anggaran negara

• memberikan saran kepada Presiden

• mengimplementasikan anggaran negara

Lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, kemudian laporan hasil diserahkan kepada DPR, DPD dan Presiden, lembaga ini juga memiliki wewenang untuk menetapkan akuntasi pemerintahan. Dari pernyataan tersebut lembaga yang dimaksud adalah. (a)  

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 perbedaan signifikan antara DPD dan DPR menjadi lebih jelas, terutama dalam hal peran dan wewenang mereka dalam sistem legislatif di Indonesia. Pernyataan berikut ini yang membedakan kedudukan DPD dengan DPR setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah. .....

• DPD memiliki wewenang membuat UUD

• DPR bertugas mengangkat Presiden

• DPD memberikan pertimbangan atas RUU terkait daerah

• DPR dan DPD sama-sama memiliki fungsi pengawasan pemerintah

• DPD bertindak sebagai penghubung antar pemerintah pusat dan daerah

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan seluruh UU yang ada sesuai dennga UUD NRI Tahun 1945. Jika MK menemukan sebuah UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang terjadi adalah.....

• UU tersebut dibatalkan

• UU tersebut tetap berlaku

• UU tersebut direvisi oleh Presiden

• UU tersebut direvisi oleh DPR

• UU tersebut dikirim ke MA untuk peninjauan

Sebagai lembaga legislatif yang mewakili daerah, DPD memiliki fungsi khusus dalam proses pembuatan UU yang memungkinkan aspirasi dan kepentingan daerah terwakili di tingkat nasional. Peran DPD dalam proses legislasi adalah. .....

• Memyusun APBN

• Menetapkan UUD NRI Tahun 1945

• Mengadili sengketa pemilu

• Mengawasi pelaksanaan UU

• Memberikan pertimbangan UU terkait otonomi daerah