Soal PPN

Dalam kondisi overpayment PPN pada masa pajak tertentu, restitusi dapat diajukan jika memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah:

• Menjadi PKP selama 5 tahun berturut-turut

• Tidak pernah terlambat melaporkan SPT Tahunan

• Tidak memiliki utang pajak lain yang belum diselesaikan

• Semua jawaban benar

Jika PKP tidak membuat faktur pajak sesuai waktu yang ditentukan, sanksi administrasi yang dikenakan adalah:

• 1% dari DPP
• 2% dari PPN yang terutang
• 1% dari harga jual
• 2% dari harga jual

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) secara konsinyasi harus membuat faktur pajak pada saat:

• BKP dikirimkan ke pihak penerima konsinyasi
• BKP terjual ke konsumen akhir
• Pembayaran diterima dari pihak penerima konsinyasi
• Akhir bulan berikutnya setelah penjualan

PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri jika luas bangunan melebihi:

• 150 m²
• 200 m²
• 300 m²
• 100 m²

Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan untuk barang-barang tertentu, salah satunya adalah:

• Barang ekspor
• Barang kebutuhan pokok
• Barang modal yang diimpor untuk kegiatan tertentu
• Barang mewah impor

Dalam kasus Faktur Pajak tidak lengkap/salah, PKP harus melakukan:

• Pembetulan faktur pajak
• Membuat faktur pajak pengganti
• Menghapus faktur pajak
• Tidak perlu melakukan tindakan apa pun

Dalam mekanisme PPN, siapa yang menanggung beban pajak secara ekonomi?

• Konsumen akhir
• Pengusaha Kena Pajak
• Penjual
• Pemerintah

Jika PKP melaporkan SPT Masa PPN terlambat, maka sanksi administrasi berupa denda adalah:

• 100.000

• 500.000

• sesuai dengan tarif KMK
• 2% dari total kurang bayar

Dalam transaksi penggabungan perusahaan, penyerahan BKP yang dilakukan antarperusahaan biasanya:

• Dikenai PPN normal
• Dibebaskan dari PPN
• Dikenai PPN final
• Tidak dianggap sebagai penyerahan

Untuk mengajukan restitusi PPN, PKP dengan kriteria tertentu dapat menggunakan mekanisme:

• Audit terbatas
• Pemeriksaan biasa
• Pengembalian pendahuluan
• Pengurangan pajak langsung