Penatausahaan PBB P5L 2025 (Diklat AR)

Yang tidak termasuk objek pajak dalam sektor lainnya pada PBB sektor P5L berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.03/2022 (Perubahan atas PMK 186/2019) adalah...

• Tol Laut

• Perikanan/Pembudidayaan Ikan

• Jaringan pipa/kabel

• Fasilitas penyimpanan dan pengolahan

SPOP sektor PBB P5L yang telah dapat disampaikan kembali ke DJP sejak tanggal 1 Februari, kecuali...

• Pertambangan Mineral atau Batubara

• Perkebunan

• Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

• Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi

Pada aplikasi coretax dalam proses bisnis penatausahaan PBB yang belum diakomodir oleh sistem adalah...

• Penelitian Material PBB

• Penelitian Formal PBB

• Pendaftaran OP PBB

• Pelaporan (SPOP) PBB

Sektor PBB P5L yang meliputi onshore, offshore, dan tubuh bumi adalah...

• Pertambangan Mineral atau Batu Bara

• Perkebunan

• Perhutanan

• Lainnya

Sektor PBB P5L yang dokumen pendukung isian SPOPnya antara lain berupa Rencana Kerja Tahunan adalah...

• Pertambangan Mineral atau Batu Bara

• Perkebunan

• Perhutanan

• Lainnya

Kesesuaian luas bumi onshore yang dikenakan PBB untuk setiap jenis areal merupakan uraian penelitian material SPOP (LHPdK) pada objek pajak PBB sektor, kecuali...

• Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

• Pertambangan pengusahaan Panas Bumi

• Pertambangan Mineral atau Batu Bara

• Lainnya

Sektor PBB P5L yang dinilai dengan Nilai Jual Pengganti dengan komponen Biaya Produksi yang tidak ditetapkan dengan KepDirJen (Rasio Biaya Produksi) adalah...

• Perhutanan (Hutan Alam)

• Lainnya (Perikanan Tangkap)

• Pertambangan Mineral atau Batu Bara

• Lainnya (Budidaya Ikan)

Sektor PBB P5L yang penilaiannya sama sekali tidak menggunakan Nilai Jual Pengganti adalah...

• Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

• Pertambangan pengusahaan Panas Bumi

• Pertambangan Mineral atau Batu Bara

• Perkebunan

Kriteria penentuan WP dalam penyusunan Kertas Kerja Analisis, kecuali...

• Penelitian awal terhadap posisi kepatuhan WP dalam CRM

• Pembuatan variabel-variabel penentuan WP yang akan menjadi populasi DSPP

• Penyajian data riwayat himbauan dan konseling beserta tanggapan WP

• Pemilihan penyusun Kertas Kerja Analisis pada KPP dan Kanwil

Regulasi Pemeriksaan PBB selain diatur dalam SE-15/PJ/2018 juga diatur dalam...

• PMK-186/PMK.03/2019

• PMK-234/PMK.03/2022

• SE-11/PJ/2022

• PMK-256/PMK.03/2014