Pemerintahan2

Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, bahwa Kedaulatan …

• Tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
• Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar
• Berada di tangan Presiden
• Berada di tangan Presiden bersama-sama DPR

Calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah ….

• Warga Negara Indonesia Asli
• Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri
• Warga Negara Indonesia meskipun pernah berkewarganegaraan lain
• Memiliki kewarganegaraan Ganda

Berdasarkan Perbup Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan dalam APB Desa adalah penerimaan berupa uang yang diterima dan disalurkan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, manakah yang merupakan bagian dari pendapatan transfer ?

• Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
• Bantuan Keuangan Umum Kabupaten
• Hasil Usaha Simpan Pinjam Desa
• Bagi Hasil Investasi Desa

Setiap Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan …… untuk mendapat persetujuan bersama.

• MPR
• MK
• Presiden
• MA

Badan Peradilan yang berada di bawah MA adalah ……, kecuali

• Peradilan umum
• Peradilan niaga
• Peradilan agama
• Peradilan militer

Yang berwenang megadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD adalah

• MK
• MA
• PT
• PN

Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang benar tentang pengelolaan Tanah Bengkok bertdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok, kecuali …..

• Tanah bengkok dikelola oleh desa dengan mekanisme kerjasama desa
• Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
• Hasil pengelolaan Tanah Bengkok masuk dalam APB Desa sebagai pendapatan asli desa
• Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa

BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan mempunyai perwakilan pada masing-masing …

• Provinsi
• Kabupaten
• Kotamadya
• Eks Karesidenan

Berikut yang merupakan kriteria pengadaan barang/jasa di desa jika dilihat dari nilai pengadaan sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang/jasa di desa, adalah …..

• Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
• Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
• Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
• Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi disebut …..

• Dekonsentrasi
• Otonomi
• Tugas Pembantuan
• Delegasi