PRE Bimtek POKIN SIPD Kab. Mempawah

Apa tujuan utama dari penjenjangan kinerja instansi pemerintah?

• Meningkatkan transparansi anggaran

• Mengoptimalkan efisiensi internal

• Mengukur kinerja pegawai individual

• Menciptakan akuntabilitas publik

Apa peran laporan kinerja instansi dalam siklus manajemen kinerja?

• Mengidentifikasi kelemahan kebijakan

• Memastikan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran

• Memonitor pelaksanaan anggaran tahunan

• Sebagai umpan balik untuk pengambilan keputusan strategis

Apa hubungan antara akuntabilitas publik dan penjenjangan kinerja?

• Akuntabilitas publik memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran

• Penjenjangan kinerja meningkatkan transparansi publik

• Penjenjangan kinerja membatasi pengawasan masyarakat terhadap birokrasi

• Akuntabilitas publik hanya mengukur capaian program sosial

Penjenjangan kinerja instansi pemerintah sering kali menggunakan pendekatan SMART. Apa yang dimaksud dengan SMART?

• Specific, Measurable, Accurate, Relevant, Timely

• Strategic, Measurable, Accountable, Realistic, Time-bound

• Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely

• Systematic, Measurable, Attainable, Reliable, Timely

Dalam evaluasi penjenjangan kinerja, aspek mana yang paling penting untuk menilai capaian hasil organisasi?

• Hasil output dari proses internal

• Tingkat penggunaan anggaran

• Dampak sosial dari program kebijakan

• Kepuasan pegawai terhadap kinerja organisasi

"Key Performance Indicators" (KPI) digunakan dalam evaluasi kinerja untuk:

• 
  Mengukur pencapaian target strategis organisasi

• Menentukan gaji pegawai

• Mengarahkan manajemen terhadap inovasi

• Mengidentifikasi kebutuhan anggaran tahunan

Dasar hukum utama yang mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah ....

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019

• 
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022

Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang...

• Transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi

• Cepat, rahasia, dan eksklusif

• Hemat biaya, manual, dan sederhana

• Mandiri, tertutup, dan bebas pengawasan

Fungsi utama dari Sistem Informasi Perangkat Daerah adalah untuk...

• Mengintegrasikan seluruh sistem komunikasi antar daerah

• Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan

• Mengurangi anggaran pembangunan daerah

• Mengelola dokumen rahasia pemerintahan pusat

Sistem Informasi Perangkat Daerah dapat digunakan untuk menyusun dokumen berikut, kecuali..

• Rencana Kerja Pemerintah Daerah

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Laporan Akhir Tahun Anggaran Daerah

• Rencana Strategis Nasional