Quis PKN 1

Quis PKN 1

12th Grade

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Latihan Pendidikan Pancasila

Latihan Pendidikan Pancasila

6th Grade - University

10 Qs

Kelompok 3 Ganjil XII IPS 2

Kelompok 3 Ganjil XII IPS 2

12th Grade

10 Qs

KELOMPOK SOSIAL

KELOMPOK SOSIAL

10th - 12th Grade

10 Qs

APBN..

APBN..

12th Grade

10 Qs

POST TEST APBN

POST TEST APBN

9th - 12th Grade

10 Qs

KUIS PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH

KUIS PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH

12th Grade - University

10 Qs

Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Bag.2 (XII)

Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Bag.2 (XII)

12th Grade

10 Qs

Suara Demokrasi

Suara Demokrasi

9th - 12th Grade

10 Qs

Quis PKN 1

Quis PKN 1

Assessment

Quiz

Other

12th Grade

Hard

Created by

Aedil Akmal

Used 2+ times

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 10 pts

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, otonomi daerah sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan solusi efektif untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah?

Memberikan kebebasan penuh kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya

Menarik kembali kewenangan daerah dan mengembalikannya ke pemerintah pusat

Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan

Menyeragamkan kebijakan pembangunan di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi lokal

Membiarkan daerah berkembang sendiri sesuai kemampuan masing-masing tanpa intervensi pusat

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Salah satu prinsip utama dalam konsep Negara Kesatuan adalah adanya supremasi pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, Indonesia menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak melemahkan keutuhan NKRI?

Mewajibkan semua kepala daerah berasal dari partai yang sama dengan pemerintah pusat

Mengawasi kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional

Mengurangi kewenangan daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi dan sosial

Memberikan anggaran lebih besar kepada daerah yang memiliki kontribusi ekonomi tinggi

Menetapkan satu kebijakan nasional yang harus diterapkan tanpa pengecualian di setiap daerah

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam konteks NKRI, keberagaman budaya dan suku bangsa menjadi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Manakah strategi paling efektif untuk memperkuat persatuan dalam masyarakat yang multikultural?

Menerapkan satu budaya nasional yang menggantikan budaya lokal

Membatasi ekspresi budaya lokal untuk menghindari konflik sosial

C. Mendorong dialog antarbudaya dan meningkatkan pendidikan multikultural

Menyediakan wilayah khusus bagi kelompok budaya tertentu untuk mencegah gesekan sosial

Menyeragamkan sistem nilai dan norma sosial agar tidak ada perbedaan mencolok

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sistem politik Indonesia menganut prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam penerapan demokrasi yang berkualitas. Bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia?

Membatasi jumlah partai politik agar lebih mudah dikontrol pemerintah

Memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah

Menghapus pemilihan umum langsung dan menggantinya dengan sistem penunjukan

Mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti ideologi partai yang berkuasa

Menetapkan presiden sebagai pemimpin seumur hidup untuk stabilitas politik

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

NKRI sebagai negara hukum harus memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Namun, masih ada kasus di mana hukum tidak diterapkan secara adil. Apa langkah konkret yang bisa diambil untuk memastikan supremasi hukum di Indonesia?

Memperketat kebebasan pers agar tidak mengkritik pemerintah

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum

Membatasi hak asasi manusia demi menjaga stabilitas negara

Memberikan kekuasaan mutlak kepada aparat penegak hukum tanpa pengawasan

Menunda proses hukum bagi pejabat negara demi menjaga citra pemerintahan