Latihan Ujian PPKN

Pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai Pasal 18 (1) UUD 1945: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa…

• pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya

• pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur semua wilayah negaranya

• pemerintah pusat mengambil wewenang pemerintahan dari pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga daerah tidak mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya

• pemerintah pusat melarang wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya

• pemerintah pusat mengurangi wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya

Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang bangsa, negaram dan wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan di berbagai kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya wawasan nusantara adalah dalam rangka...

• Untuk memotivasi para penyelenggara negara dalam pelaksanaan pemerintahan

• Mengamankan kepentingan nasional dalam hubungan dan kerja sama antarbangsa bangsa di dunia

• Mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara demi keutuhan bangsa dan negara

• Motivasi dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan negara

• Mewujudkan rasa nasionalisme/patriotisme agar pembagunan dapat berjalan lancar

Berdasarkan data berikut ini! Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh ketua MPR. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh KPK. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Berdasarkan data di atas keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan…

• 1, 2 dan 3

• 1, 3 dan 5

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 4

• 3, 4 dan 5

Perhatikan data berikut ini! Perbedaan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia:

Berdasarkan data di atas yang menjadi perbedaan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia ditunjukkan pada nomor…

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 san 3

• 3 dan 4

• 4 dan 5

Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Fungsi wawasan nusantara adalah…

• Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

• Pedoman untuk mengadakan hubungan antar bangsa berlandaskan persamaan kedudukan senagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

• mengutamakan kepentingan nasonal daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah

• Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945.

• Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia

Berdasarkan data di atas perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa…

• 1, 2 dan 3

• 1, 3 dan 5

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 4

• 3, 4 dan 5

Berdasarkan data di atas sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan…

• 1, 2 dan 3

• 1, 3 dan 5

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 4

• 3, 4 dan 5

Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas, yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor...

• 1 dan 5

• 1 dan 3

• 2 dan 5

• 2 dan 4

• 3 dan 5

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam kontek geopolitik bangsa Indonesia adalah...

• Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara sebagai wujud kedaulatan bangsa

• Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup

• Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah tanah air Indonesia

• Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu milik bersama bangsa

• Ancaman terhadap suatu pulau pada hakikatnya ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia