KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

• setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja

• setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja

• setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

• setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

• setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

• A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar

• B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku

• C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar

• D. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah

• E. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya

3. Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

• A. negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa indonesia

• B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting

• C. negara dapat menertibkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun

• D. negara akan menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk keamanan dalam negeri jika keadaan genting

• E. negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air

4. Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni .…

• A. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan

• B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat

• C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat

• D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat

• E. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

5. Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ….

• A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya

• B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye

• C. setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik

• D. negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang

• E. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara

6. Perda yang dilansir dalam gambar tersebut menurut kamu merupakan tindakan yang bertujuan untuk ….

• A. meninggikan derajat manusia dari makhluk lainnya

• B. manusia Indonesia berpendidikan

• C. manusia Indonesia beragama

• D. manusia Indonesia memiliki lembaga perkawinan

• E. manusia Indonesia dilarang mengumbar hawa Nafsunya

7. Dari klausul hukum yang disampaikan perda tersebut, kita dianggap melakukan pelanggaran HAM jika melakukan hal berikut ini, kecuali ….

• A. berpelukan di tempat umum yang mengundang prasangka buruk

• B. melakukan tindak amoral di taman

• C. melakukan tindakan pelecehan seksual baik sengaja maupun tidak

• D. melakukan tindakan yang dianggap oleh masyarakat amoral walaupun tidak ada yang terusik

• E. mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuai dengan klausul perda tersebut

8. Menurut gambar, maksud dari klausul perda tersebut dengan kata “menimbulkan persangkaan….” mengindikasikan bahwa ….

• A. setiap orang boleh saling curiga jika terjadi penyimpangan

• B. setiap orang harus waspada terhadap segala bentuk penyimpangan

• C. setiap orang boleh berburuk sangka apabila ada masyarakat yang pergi ke taman, jalan, dan tempat umum

• D. masyarakat memiliki standar nilai asusila berdasarkan persepsi masing-masing

• E. perilaku yang menimbulkan kecurigaan atas standar nilai kesusilaan di masyarakat tidak boleh dilakukan

9. Pernyataan berikut ini dapat dikategorikan asumsi terhadap isi perda pada gambar sebagai warga negara yang baik, yakni ….

• A. masyarakat Indonesia kini mengindikasikan berperilaku tidak bermoral

• B. banyaknya tindakan yang tidak terpuji di tempat-tempat umum

• C. langkah preventif untuk kepentingan perlindungan HAM

• D. agar tempat umum bersih dari perbuatan yang menyimpang

• E. memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia bermoral baik

10. Manakah asumsi pemerintah yang paling tepat ketika menetapkan perda pada gambar dalam upaya meningkatkan nilai martabat kemanusiaan …

• A. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan YME menjadi tanggung jawab negara

• B. memperkenalkan kepada seluruh dunia tentang ajaran hak asasi manusia versi Indonesia

• C. negara hendak mengatur urusan pribadi seluruh bangsa Indonesia

• D. kekhawatiran terjadinya kejahatan seksual di tempat-tempat umum

• E. banyak terjadi kejahatan seksual yang terjadi di tempat-tempat umum