gsbpm1

Jenis Statistik berdasarkan UU RI No.16 Tahun 1997 adalah

• Statistik Khusus; Statistik Umum; Statistik Dasar

• Statistik Dasar; Statistik Sektoral; Statistik lintas Sektor

• Statistik Dasar; Statistik Sektoral; Statistik Khusus

• Statistik Sektoral; Statistik Khusus; Statistik Umum

Metadata merupakan elemen penting dalam penyebaran (dissemination) suatu statistik (UNSD, 2015). Fungsi metadata adalah

• Mendefinisikan konten dan hubungan antara objek dan proses secara unik dan formal.

• Menentukan parameter-parameter teknis yang terkait.

• Memberikan transparansi dan relevansi statistik yang berdaya saing.

• a dan  b 

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional (UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik). Dari sudut pandang cakupan, kegiatan statistik dapat berupa: 

• Kompilasi produk administrasi

• Sensus

• Survei

• a, b dan c benar

Dalam menghasilkan statistik, penyelenggara kegiatan statistik harus menerapkan proses bisnis yang sesuai dengan kerangka baku dan terminologi proses statistik yang harmonis. Hal ini bertujuan agar statistik-statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan baik dari segi metodologi dan komponennya lainnya, dapat diintegrasikan antara data dan standar metadata pada proses dokumentasi, adanya harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses quality assessment dan perbaikan. Kerangka baku yang diterapkan pada proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik mengacu pada GSBPM, yaitu:

• General Statistical Bussiness Process Model 

• Generic Statistical Bussiness Process Model 

• Generic Statistical Bussiness Procedure Model 

• Generic Statistician Bussiness Process Model  

Secara intensitas kebutuhan data dapat dikategorikan 2 (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. Berikut adalah tujuan dari identifikasi kebutuhan data statistik kecuali

• Untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan. 

•  Untuk mengetahui berbagai sumber finansial yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program 

• Untuk mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. 

• Berfungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Konsultasi dan konfirmasi sangat dibutuhkan sebagai bagian dari tahapan Identifikasi kebutuhan data statistik. Dalam tahapan ini kebutuhan pengguna data harus dipahami dengan tujuan

• Penyelenggara kegiatan statistik dapat mengetahui sumber pembiayaan yang diharapkan, kapan statistik didiseminasikan dan bagaimana penghitungannya. 

• Penyelenggara kegiatan statistik dapat mengetahui apa yang diharapkan, kapan statistik didiseminasikan, bagaimana penghitungannya, dan mengapa statistik itu diperlukan. 

• Penyelenggara kegiatan statistik dapat mengetahui apa yang diharapkan,  bagaimana penghitungannya, dan mengapa statistik itu diperlukan.

• Penyelenggara kegiatan statistik dapat mengetahui apa yang diharapkan, kapan statistik didiseminasikan dan mengapa statistik itu diperlukan.

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interopabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Induk. Dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disebutkan terdapat 4 (empat) cakupan data. Berikut yang bukan merupakan cakupan data menurut Perpres tersebut.

• Data statistik, yaitu data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

• Data geospasial, yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 

• Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, yaitu data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan 11 kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

• Jenis data lainnya yang dihasilkan oleh lembaga swasta yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan

Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan merupakan syarat dari interoperabilitas data. Apa yang dimaksud dengan interoperabilitas data adalah:

• Kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 

• Kesiapan ddata untuk dipublikasikan melalui website

• Kesiapan data untuk didiseminasikan

• Kesiapan data untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan

Tugas walidata sesuai dengan  Perpres no. 39 Tahun 2019 adalah sebagai berikut kecuali:

• Kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 

• Mengecek bahwa data yang disampaikan oleh Produsen data memenuhi Prinsip prinsip data spasial sesuai Pasal 16; 

• Menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data sesuai Pasal 19; 

• Membantu Pembina data dalam membina Produsen data;

Dalam Perpres no. 39 Tahun 2019, yang bukan sebagai Pembina Data adalah:

• Badan Pusat Statistik sebagai Pembina data Statistik; 

• Badan Informasi Geospasial sebagai Pembina data Geospasial; 

• Kementerian Keuangan sebagai Pembina data Keuangan; 

• Kementrian Sosial sebagai Pembina data lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.