UUJK No. 2 tahun 2017

Apa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi dalam UU No. 2 Tahun 2017?

• Layanan jasa transportasi dan logistik

• Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi

• Layanan jasa keuangan dan investasi

• Layanan jasa pemasaran dan periklanan

Apa tujuan utama dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut UU ini?

• Meningkatkan jumlah proyek konstruksi

• Meningkatkan keuntungan kontraktor

• Menjamin ketertiban&kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi

• Mempermudah prosedur perizinan proyek

Apa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut UU ini?

• Kejujuran dan keadilan

• Keuntungan jangka pendek

• Kepentingan investor asing

• Peraturan daerah yang berlaku

Siapa yang termasuk dalam kategori Pengguna Jasa menurut UU ini?

• Pemerintah pusat dan daerah

• Investor asing yang membiayai proyek

• Kontraktor yang mengerjakan proyek

• Pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi

Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi?

• Pengguna jasa

• Penyedia jasa

• Tenaga kerja konstruksi

• Pemerintah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menggantikan Undang-Undang Nomor berapa?

• UU No. 1 Tahun 2000

• UU No. 18 Tahun 1999

• UU No. 30 Tahun 2005

• UU No. 5 Tahun 2012

Siapakah yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan jika terjadi dalam jangka waktu 10 tahun setelah proyek selesai?

• Penyedia Jasa

• Pengguna Jasa

• Masyarakat sekitar

• Pemerintah Pusat

Bagaimana klasifikasi usaha Jasa Konstruksi dalam UU ini?

• Usaha nasional dan asing

• Usaha besar dan kecil

• Usaha kecil, menengah, dan besar

• Usaha individu dan kelompok

Siapa yang berwenang memberikan izin usaha bagi badan usaha Jasa Konstruksi asing di Indonesia?

• Kementerian PUPR

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Pemerintah daerah setempat

• Menteri yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Salah satu tujuan utama dari pengembangan usaha jasa konstruksi adalah

• Mempermudah regulasi perizinan bangunan

• Menghilangkan peran pemerintah dalam proyek

• Meningkatkan daya saing dan kualitas konstruksi

• Menekan jumlah pekerja konstruksi