Perencanaa Kegiatan Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, memiliki 4 (empat) tujuan, kecuali:

• Hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

• Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik;

• Memenuhi pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM tertentu.

Terdapat berapa komponen dalam standar pelayanan publik yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik ?

• 13 (tiga belas);

• 14 (empat belas);

• 15 (lima belas);

• 16 (enam belas).

Layanan yang diberikan oleh K/L/D kepada masyarakat diharapkan mempunyai akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan layanan yang berkualitas dan meminimalisir tindakan-tindakan mal administrasi, seperti apa contohnya dari maladministrasi yang tidak diharapkan ?

• Dibuat standard pelayanan;

• Pungutan liar;

• Penyimpangan prosedur;

• Penundaan berlarut-larut.

Keberhasilan dari pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara, harus didukung oleh penentu utama adalah:

• Sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan;

• Jumlah dan jenis pelayanan publik yang sesuai dengan situasi dan kondisi;

• Cakupan pelayanan publik sesuai dengan kewilayahan;

• Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat dan kerjasama yang baik dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan dan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan secara terus menerus.

Pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan, terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan proses dan pendekatan substansi. Manakah yang bukan termasuk pendekatan proses:

• Pendekatan Politik;

• Pendekatan Pembangunan;

• Pendekatan Teknokratis;

• Pendekatan Partisipatif dan Atas bawah.

Pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan pendekatan substansi di bawah ini, kecuali:

• Pendekatan Tematik;

• Pendekatan Holistik;

• Pendekatan Inisiatif Baru;

• Pendekatan Integratif dan Spasial.

Pendekatan spasial adalah:

• Pendekatan perencanaan yang akan dilakukan disesuaikan dengan tema-tema prioritas sesuai dengan isu-isu global dan regional maupun lokal dengan jangka waktu yang sesuai;

• Pendekatan yang dilakukan dengan satu rangkaian kegiatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holders;

• Pendekatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar K/L/D dapat mempunyai akses terhadap pendanaan yang efektif dan efisien serta dapat bersumber dari KPBU, CSR dan lain sebagainya;

• Perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan denga pendekatan kewilayahan antara Pusat dengan Pusat, Pusat dan Daerah, Daerah dengan Daerah lain.

Kegiatan prioritas nasional manakah yang bukan memenuhi kriteria-kriteria pertimbangan kegiatan output yang spesifik dalam rangka pencapaian nasional:

• Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam Renstra dan Renja K/L/D;

• Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

• Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat;

• Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L/D dan Kegiatan Teknis Non-Prioritas, termasuk dalam:

• Kriteria program dan kegiatan;

• Kriteria program teknis;

• Kriteria kegiatan generik;

• Kriteria dukungan teknis.