SLM SUBTEMA 1 DAN 2 IPS KELAS 9

Manakah dari periode berikut ini yang ditandai dengan upaya nasionalisasi aset-aset ekonomi yang dikuasai Belanda?

• Orde Baru

• Orde Lama

• Reformasi

• Masa Transisi

Apa tujuan utama pembangunan pada masa Orde Baru?

• Pemerataan pembangunan

• Pertumbuhan ekonomi yang cepat

• Demokratisasi

• Nasionalisasi aset

Konsep pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dikenal sebagai ....

• Pembangunan berkelanjutan

• Pembangunan terpusat

• Pembangunan merata

• Pembangunan mandiri

Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah....

• Kestabilan politik

• Kesenjangan sosial

• Inflasi tinggi

• Kurangnya sumber daya alam

Program pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di daerah dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah adalah....

• Repelita

• Pembangunan berwawasan lingkungan

• Otonomi daerah

• Pembangunan nasional

Salah satu dampak positif dari globalisasi bagi pembangunan Indonesia adalah....

• Meningkatnya pengangguran

• Menurunnya daya saing produk dalam negeri

• Meningkatnya investasi asing

• Meningkatnya konflik sosial

Apa peran utama swasta dalam pembangunan Indonesia?

• Memberikan bantuan sosial

• Mengelola aset

• Mengatur kebijakan pemerintah

• Menciptakan lapangan kerja

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang relevan dengan Indonesia adalah....

• Mengurangi emisi karbon

• Meningkatkan akses pendidikan berkualitas

• Mengurangi jumlah penduduk

• Meningkatkan ekspor produk primer

Apa yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur?

• Pembangunan gedung-gedung pemerintah

• Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan

• Pembangunan industri berat

• Pembangunan kawasan permukiman

Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan?

• Agar pemerintah tidak perlu bekerja keras

• Agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat

• Agar pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat

• Agar masyarakat dapat mengontrol pemerintah