SOAL UJIAN SEMESTER VI FASE F LANJUTAN

Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang dikuatkan dengan ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. pada dasarnya, surat ini berisi perintah kepada Jenderal Soeharto agar,.....

• Dalam keadaan negara menjadi tak terkendali, Soeharto dapat mengambil alih kekuasaan untuk sementara sambil menunggu pemilu

• Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindak tegas para pelaku G30S/PKI serta segala Ormas pendukungnya

• Segera menyelenggarakan Pemilihan Umum yang diikuti oleh sebanyak-banyaknya partai politik pada masa itu

• Melanjutkan demokrasi terpimpin sambil menyiapkan jalan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen

• Mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang makin kacau dan sulit dikendali

Perhatikan Informasi berikut !

" Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Soeharto telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan melarang ideologi komunis ada di Indonesia. masa Orde Baru memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati kondisi yang jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Pembangunan di segala bidang yang direncanakan secara bertahap dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). selain itu keberhasilan penyelenggaraan pemilu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 merupakan sederetan catatan keberhasilan demokrasi pada masa Orde Baru."

berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal yang tidak termasuk kebijakan pada masa Orde Baru adalah,....

• menghapuskan segala pengaruh PKI dalam ideologi Bangsa

• Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

• pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyarwarah dan Mufakat

• Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dalam waktu lima tahun melalui Repelita

• Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan melalui program Indonesia Bangkit

Pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan penyederhanaan Partai Politik dengan tujuan,.....

• Mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar partai

• Mengakomodasi unsur-unsur kepentingan partai dalam pemerintahan

• Menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Agar partai-partai yang ada dapat menyesuaikan dengan sistem Demokrasi Pancasila

• Agar pimpinan partai yang ada dapat bersaing dengan sehat dalam memperebutkan kekuasaan

Setelah dikeluarkannya Supersemar, Jenderal Soeharto mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi politik yang tidak stabil. Salah satu langkah yang diambil adalah,.....

• Mengadakan dialog dengan semua partai politik yang ada

• Menjalankan program-program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

• Menetapkan keadaan darurat di seluruh Indonesia

• Melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI dan pendukungnya

• Membentuk kabinet baru yang lebih stabil dan akomodatif

Dalam rangka memperkuat posisi pemerintah, Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang paling signifikan adalah,.....

• Penghapusan semua bentuk organisasi yang dianggap subversif

• Peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan

• Pembatasan jumlah partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilu

• Pembentukan lembaga-lembaga sosial untuk mendukung pemerintah

• Pengawasan ketat terhadap media massa

Selama masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi salah satu fokus utama. Salah satu program yang diluncurkan untuk mendukung pembangunan tersebut adalah,.....

• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

• Program Keluarga Berencana

• Program Pembangunan Infrastruktur Dasar

• Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)

• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru diawali dengan melakukan sebuah penyederhanaan sistem kepartaian. dua kekuatan yang dominan pada masa orde baru adalah,.....

• Golongan Karya dan ABRI

• PPP dan Golongan Karya

• PDI dan Golongan Karya

• PDI dan ABRI

• PDI dan PPP

perhatikan pernyataan berikut!

1) Indonesia mengakui berdirinya Republik Singapura yang dipimpin oleh Lee Kaun Yew

2) Menjadi ketua dalam organisasi regional seperti OKI, OPEC, APEC, dan ASEAN

3) Pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok

4) Menarik seluruh staf kedutaan yang ada di Malaysia

Kebijakan politik luar negeri yang dijalankan pada masa Orde Baru ditunjukkan dengan nomor,....

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 dan 3

• 2 dan 4

• 3 dan 4

Dalam Doktrin tentang kekaryaan ABRI, konsep yang diterapkan tentang dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru adalah bahwa ABRI,.......

• Turut serta menentukan haluan dan politik negara

• Bertugas sebagai penjaga dalam pertahanan negara

• Bertugas menjaga keamanan dan pertahanan batas negara

• Turut serta dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah

• Selain bertugas sebagai pertahanan negara, harus ikut aktif dalam menentukan haluan dan politik negara

Perhatikan teks berikut !

Anggota ABRI juga mendapat jatah kursi baik di MPR, maupun di DPR. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ABRI merupakan dinamisator dan stabilisator. Artinya sebagai dinamisator, militer berperan sangat aktif sejak perang kemerdekaan, sedangkan arti peran stabilisator yang telah dilakukan ABRI yaitu upaya mencegah perpecahan bangsa setelah peristiwa G30S/PKI.

berdasarkan teks diatas, upaya ABRI dalam perannya menjaga stabilitas negara dari disintegrasi bangsa adalah,.....

• ABRI berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia

• Memastikan dekmokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan konstitusi negara

• menumpas pemberontakan dalam peristiwa G30S/PKI

• ABRI menduduki kursi pemerintahan seperti MPR dan DPR

• Mengawasi pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia