Quiz Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2024

Berapakah persentase realisasi anggaran dan nilai IKPA pada Ditjen Badan Peradilan Umum di tahun 2024?

• 98,00% dan 95,54

• 99,00% dan 96,54

• 97,15% dan 95,54

• 96,50% dan 96,66

indikator apakah yang menjadi pengurang dalam nilai IKPA?

• Pengelolaan UP dan TUP

• Penyelesaian Tagihan

• Dispensasi SPM

• Revisi DIPA

fokus utama dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 adalah...

• Pengurangan Sumber Dana

• Peningkatan Pagu

• Pengurangan Belanja

• Akselerasi Kontrak

Siapa yang berwenang menentukan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap?

• A) KPA

• B) PPK

• C) Bendahara Pengeluaran

• D) PPSPM

Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan definisi …

• Administrasi Keuangan Negara

• Manajemen Administrasi Negara

• 
  Manajemen Keuangan Negara

• 
  Pengelolaan APBN

Berapa Persen Minimal Revolving yang harus dilakukan setiap 2 minggu sebagai strategi peningkatan IKPA?

• 
  50%

• 75%

• 25%

• 100%

Untuk memperoleh nilai 100 berapakah ambang batas ratarata deviasi bulanan halaman III DIPA?

• 
  5%

• 10%

• 0,5%

• 2,5%

Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA disampaikan oleh Satuan Kerja paling lambat pada...

• hari kerja kesepuluh awal triwulan

• 
  hari kerja ke tujuh awal semester

• hari ke 14 awal triwulan

• 
  hari kerja ke lima awal triwulan

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, apa yang dimaksud dengan "e-procurement"?

• Proses pengadaan yang tidak memerlukan dokumen

• Proses pengadaan secara pengiriman manual

• Proses pengadaan menggunakan teknologi informasi

• Proses pengadaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bertatap muka langsung

Berikut ini merupakan objek pajak penghasilan, KECUALI ...

• Sewa kendaraan untuk operasional instansi pemerintah

• Jasa yang diberikan oleh Penyedia

• Dokumen yang memuat jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5juta

• 
  Honor yang dibebankan ke APBN