Talakim Jau 2

Apabila tidak ada informasi asuransi maka dalam Nilai Transaksi harus ditambahkan

• 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Free On Board (FOB)

• 5% (lima persen) dari nilai Free On Board (FOB)

• 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR)

• 5% (lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR)

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari barang berikut, kecuali

• etil alkohol atau etanol

• minuman yang mengandung etil alkohol

• hasil tembakau

• Kantong plastik

Penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang benar adalah

• Bea masuk dihitung untuk setiap seri barang impor dan dibulatkan dalam ribuan penuh ke atas untuk setiap serinya

• Pembualatan PPN adalah dibulatkan kebawah dalam rupiah penuh untuk setiap seri barang

• Pembualatan PPN adalah dibulatkan keatas dalam ribuan rupiah penuh untuk setiap seri barang

• Pembualatan PPH adalah dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh untuk setiap seri barang

Penghitungan PPN apabila barang impor berupa barang kena cukai adalah

• PPN = %PPN x Nilai Pabean

• PPN = %PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk)

• PPN = %PPN x (Nilai Pabean + Cukai)

• PPN = %PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk + Cukai)

Penghitungan PPN apabila barang impor berupa barang yang dikenakan bea masuk anti dumping adalah

• PPN = %PPN x Nilai Pabean

• PPN = %PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk)

• PPN = %PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk Anti Dumping)

• PPN = %PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk + Bea Masuk Anti Dumping)

Barang          yang    dikirim melalui    Penyelenggara    Pos   sesuai dengan     peraturan perundang-undangan di bidang pos, disebut

• Barang Kiriman

• Barang Bawaan

• Barang Impor

• Barang Ekspor

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk adalah Penyelenggara Pos yang ditugaskan oleh pemertntah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dala1n Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union) adalah

• PT Pos Indonesia

• JNE

• DHL

• Fedex

• TNT

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang telah mendapatkan persetujuan dart Direktur Jenderal, dapat diberikan penundaan pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang dalam jangka waktu paling lama

• 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai

• 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai

• 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai

• 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Pejabat Bea dan Cukai

Untuk dapat diberikan penundaan pembayaran, Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk hams menyerahkan jaminan

• Jaminan Tunai

• Jaminan Bank

• Jaminan Perusahaan (corporate guarantee)

• Customs bond

PJT yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan, harus menyerahkan jaminan sebagai berikut kecuali

• Jaminan Tunai

• Jaminan Bank

• Jaminan Perusahaan (corporate guarantee)

• Customs bond