Tugas ke-7

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami berbagai kebijakan besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan negara, termasuk dalam bidang politik. Salah satunya adalah kebijakan yang dikenal dengan nama "Demokrasi Terpimpin", yang memberikan Soekarno kekuasaan lebih besar dalam pemerintahan dan membatasi peran partai politik. Dampak jangka panjang penerapan Demokrasi Terpimpin terhadap perkembangan sistem politik Indonesia setelah masa pemerintahan Soekarno adalah …. (Pilih 3 jawaban benar)

• Pembangunan infrastruktur sebagai fondasi diplomasi ekonomi. Kerja sama ekonomi dan investasi asing yang mendukung pertumbuhan industri

• Kultur politik yang lebih sentralistik. Setelah era Soekarno, budaya ini berlanjut dalam Orde Baru dengan dominasi kekuasaan militer dan eksekutif yang kuat.

• Reputasi Indonesia sebagai mediator global. Partisipasi aktif dalam Gerakan Non-Blok menjadikan Indonesia dipercaya sebagai mediator dalam konflik regional dan global.

• Polarisasi politik yang mendalam. Kebijakan "Nasakom" (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang diterapkan oleh presiden Soekarno bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kelompok politik.

• Pembatasan peran partai politik masih berlanjut. Peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia masih terpengaruh oleh kebijakan Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan politik antara lembaga-lembaga negara.

Salah satu warisan penting dari pemerintahan Soekarno adalah peran aktif Indonesia dalam pergerakan non-Blok yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara baru dan menentang imperialisme serta kolonialisme. Selain itu, Soekarno juga mengedepankan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memodernisasi Indonesia secara cepat. Berdasarkan konteks sejarah tersebut, maka pengaruh jangka panjang peran aktif Indonesia dalam Gerakan non-Blok dan pembangunan infrastruktur pada hubungan internasional Indonesia hingga masa kini adalah ….  (Pilih 3 jawaban benar)

• Konflik antar kelompok sosial dan politik. Dalam sistem yang membatasi kebebasan politik dan memperbesar kekuasaan eksekutif, terjadi perpecahan yang tajam antara kelompok sosial dan politik yang berbeda.

• Peran sentral di gerakan non-Blok. Indonesia tetap menjadi salah satu negara yang berpengaruh di Gerakan Non-Blok, berperan dalam memediasi dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang serta mendukung dekolonisasi di berbagai wilayah

• Konsistensi politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia melanjutkan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif, sebuah prinsip yang mendasari pendekatan netral dalam konflik global dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjaga keseimbangan tanpa berpihak pada blok Barat atau Timur.

• Kultur politik yang lebih sentralistik. Demokrasi Terpimpin menanamkan budaya politik yang lebih otoriter dan sentralistik, keputusan penting lebih sering ditentukan oleh Presiden. Setelah era Soekarno, budaya ini berlanjut dalam Orde Baru dengan dominasi kekuasaan militer dan eksekutif yang kuat.

• Pembangunan infrastruktur sebagai fondasi diplomasi ekonomi. Investasi besar pada infrastruktur di masa Soekarno memberikan dasar bagi diplomasi ekonomi di masa selanjutnya, sehingga diharapkan dapat menarik kerja sama ekonomi dan investasi asing yang mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan internasional.

Pada 11 Maret 1966, situasi politik di Indonesia semakin tidak menentu akibat ketidakstabilan ekonomi dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang menuntut perubahan. Di tengah kondisi tersebut, Presiden Soekarno menerima tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmud, yang kemudian membawa sebuah dokumen yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Surat ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikan situasi negara.
Berdasarkan konteks historis, dampak utama dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) terhadap dinamika politik di Indonesia adalah ….

• Militer semakin melemah dan kehilangan perannya dalam politik nasional setelah keluarnya Supersemar.

• Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin kuat dalam pemerintahan karena mendapat dukungan dari Soekarno.

• Soekarno memperkuat kekuasaannya merangkul kaum nasionalis dan komunis dalam kabinet baru yang lebih loyal.

• Konstitusi Indonesia diamendemen untuk menghapuskan jabatan presiden seumur hidup yang diusulkan oleh Soekarno.

• Memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikan situasi negara, yang akhirnya berujung pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

Salah satu fokus utama kebijakan ekonomi Orde Baru adalah sektor pertanian melalui program Revolusi Hijau. Pemerintah menerapkan program ini dengan memberikan bantuan berupa pupuk, benih unggul, dan teknologi pertanian modern kepada petani untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Hasilnya, Indonesia yang sebelumnya bergantung pada impor beras, berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak jangka panjang yang kurang menguntungkan, terutama bagi petani kecil.

Penyebab program Revolusi Hijau yang diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi petani kecil adalah …

• Teknologi pertanian yang digunakan dalam Revolusi Hijau tidak efektif meningkatkan produksi pangan.

• Program Revolusi Hijau gagal total dan menyebabkan Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras.

• Petani kecil mengalami kesulitan karena ketergantungan pada pupuk dan benih unggul yang harganya mahal.

• Pemerintah mengganti sistem pertanian tradisional dengan perkebunan besar yang dimiliki oleh investor asing

• Swasembada pangan mengakibatkan kelebihan produksi sehingga harga hasil panen petani kecil menurun drastis.

Setelah berkuasa, Presiden Soeharto mengubah kebijakan luar negeri Indonesia yang sebelumnya condong ke blok Timur di era Soekarno menjadi lebih pro-Barat. Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada tahun 1966 setelah sebelumnya keluar pada 1965. Selain itu, Soeharto mempererat hubungan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Jepang melalui kerja sama ekonomi dan investasi. Kebijakan ini membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia, tetapi juga menimbulkan ketergantungan terhadap modal asing.

Berdasarkan kebijakan luar negeri Soeharto yang lebih condong ke Barat, maka dampak jangka panjang yang ditimbulkan bagi Indonesia adalah ….

• Stabilitas politik Indonesia meningkat karena mendapat dukungan penuh dari blok Barat.

• Indonesia menjadi lebih mandiri dalam sektor ekonomi dan tidak bergantung pada investasi asing.

• Kebijakan luar negeri Indonesia menjadi semakin tertutup dan tidak terlibat dalam organisasi internasional.

• Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, tetapi juga terjebak dalam utang luar negeri yang besar.

• Hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur semakin erat karena pendekatan diplomasi yang seimbang.

Selama lebih dari tiga dekade, pemerintahan Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan eksekutif dengan dukungan penuh dari militer dan Golkar. Stabilitas politik yang diciptakan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga membatasi kebebasan berpendapat dan menguatkan korupsi di berbagai sektor. Ketika krisis ekonomi melanda pada 1997-1998, kondisi ini memicu gelombang protes besar-besaran yang akhirnya mengakhiri pemerintahan Orde Baru dan membuka jalan bagi era Reformasi.

Berdasarkan analisis terhadap warisan politik Orde Baru, maka dampak utama sistem pemerintahan Soeharto terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini adalah ….

• Demokrasi di Indonesia berkembang dengan baik karena sistem pemerintahan otoriter Soeharto masih dipertahankan.

• Transisi menuju demokrasi berjalan lambat karena masih adanya pengaruh sistem pemerintahan yang sentralistis.

• Stabilitas politik di Indonesia tetap bergantung pada peran militer seperti yang diterapkan pada masa Orde Baru.

• Sistem multipartai dan kebebasan pers menjadi lebih kuat karena masyarakat belajar dari kesalahan masa lalu.

• Kebebasan berpendapat makin terbatas karena warisan Orde Baru tetap diterapkan dalam sistem politik saat ini.

Era Reformasi yang dimulai sejak 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah penghapusan sistem sentralisasi kekuasaan yang diterapkan pada masa Orde Baru dan penerapan desentralisasi melalui kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta mempercepat pembangunan daerah. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti ketimpangan pembangunan antar daerah dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan konteks di atas, dampak utama kebijakan Otonomi Daerah terhadap sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah ….

• Sentralisasi kekuasaan tetap dipertahankan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan efisien.

• Pemerintah pusat kehilangan kendali atas kebijakan nasional karena seluruh wewenang diberikan kepada daerah sebagai dampak diterapkan otonomi daerah.

• Sistem politik di Indonesia menjadi lebih tertutup karena daerah tidak memiliki kebebasan dalam mengatur wilayahnya, karena dibatasi oleh Undang-Undang.

• Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan meningkat, tetapi muncul tantangan dalam pengawasan tata kelola daerah sebagai konsekuensi Otonomi Daerah yang diterapkan setelah Reformasi.

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah berjalan merata tanpa kendala berarti, karena masing-masing daerah memiliki potensi alam melimpah dan sumber daya manusia yang memadai.

Setelah Reformasi, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya prinsip demokratisasi. Salah satu dampak utama dari perubahan ini adalah meningkatnya jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Jika pada masa Orde Baru hanya ada tiga partai yang diakui, kini masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpinnya. Namun, meningkatnya jumlah partai juga membawa tantangan tersendiri, seperti fragmentasi politik, koalisi yang tidak stabil, dan meningkatnya biaya politik dalam pemilu.

Meskipun meningkatnya jumlah partai politik pasca-Reformasi memperkuat demokrasi dan meningkatkan keterwakilan politik, hal ini juga membawa tantangan besar dalam stabilitas pemerintahan, efektivitas kebijakan, serta meningkatnya biaya politik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan mekanisme yang lebih baik untuk menyeimbangkan kebebasan politik dengan efektivitas pemerintahan agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik.

Jika demi stabilitas pemerintahan, presiden Jokowi memasukkan banyak partai dalam kabinet, bahkan partai oposisi seperti Gerindra diakomodasi, yang menunjukkan koalisi lebih berbasis pragmatisme ketimbang ideologi. Koalisi besar ini sering kali menimbulkan gesekan antarpartai dalam cabinet, sehingga koalisi tidak stabil. Oleh karena itu solusi tepat utuk mengatasi hal demikian pada masa mendatang adalah ….

• Pendanaan Partai Politik dari APBN/APBD untuk mengurangi ketergantungan partai terhadap donatur besar dari pihak swasta.

• Penyederhanaan partai politik melalui ambang batas parlemen dan aturan kepengurusan partai di berbagai daerah terpenuhi.

• Regulasi media sosial dan kampanye digital untuk mengurangi penyebaran hoaks, SARA dan ujaran kebencian.

• Mekanisme presidential threshold, hanya partai dengan dukungan signifikan yang bisa mencalonkan presiden.

• Pembatasan kampanye berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam UU Pemilu

Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam desentralisasi kewenangan ke daerah. Hal ini bertujuan agar pembangunan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti praktik korupsi di daerah, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan tantangan yang muncul dalam era desentralisasi, langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah tanpa mengorbankan otonomi daerah adalah ….

• Menghapus sistem desentralisasi dan mengembalikan wewenang penuh ke pemerintah pusat.

• Memperketat pengawasan melalui lembaga independen dan meningkatkan transparansi anggaran daerah.

• Membatasi jumlah anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi penyalahgunaan dana.

• Menyerahkan seluruh kewenangan ekonomi daerah kepada pihak swasta untuk mempercepat pembangunan

• Memberikan kebebasan penuh kepada kepala daerah dalam pengambilan keputusan tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Salah satu ciri khas era Reformasi adalah kebebasan pers dan ekspresi yang lebih luas dibandingkan dengan masa Orde Baru. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang tajam di masyarakat, terutama melalui media sosial.

Cara yang paling efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan upaya mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan di era Reformasi tanpa mengorbankan kebenaran informasi adalah ….

• Membatasi kebebasan pers dengan sensor ketat dari pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi yang salah.

• Membiarkan masyarakat bebas mengakses dan menyebarkan informasi tanpa batas sebagai bentuk demokrasi total.

• Menutup semua media sosial yang berpotensi menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah baik itu digital maupun non digital.

• Mengembangkan literasi digital dan edukasi masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar, tidak asal membagikan info yang diterima dari medsos ke orang lain.

• Memberikan kewenangan penuh kepada aparat keamanan untuk menghapus konten media sosial yang meresahkan masyarakat tanpa melalui birokrasi panjang atau proses hukum.