Soal Review TWK 6

Amandemen UUD 1945 menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah apa yang paling efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan amandemen UUD 1945?

• Penguatan lembaga anti-korupsi

• Pemberian insentif kepada pejabat yang berintegritas

• Pembatasan kebebasan pers

• Penyederhanaan birokrasi

• Pengawasan masyarakat yang aktif

Answer explanation

Amandemen UUD 1945 menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu langkah paling efektif untuk mewujudkannya adalah memperkuat lembaga anti-korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), serta memastikan adanya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan independen.

Pilihan lain:

• B. Pemberian insentif kepada pejabat yang berintegritas → Bisa membantu, tetapi tidak cukup efektif tanpa adanya penegakan hukum yang kuat.

• C. Pembatasan kebebasan pers → Justru bertentangan dengan prinsip transparansi dan demokrasi.

• D. Penyederhanaan birokrasi → Bisa mengurangi potensi korupsi, tetapi tidak cukup kuat sebagai solusi utama.

• E. Pengawasan masyarakat yang aktif → Penting, tetapi harus didukung oleh sistem hukum yang kuat.

Sebuah daerah memiliki potensi wisata yang besar. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, apa langkah yang paling tepat untuk mengembangkan sektor pariwisata?

• Membangun infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan

• Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan wisata

• Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan wisata kepada pemerintah pusat

• Memberlakukan tarif masuk yang sangat tinggi untuk semua wisatawan

• Mengizinkan pembangunan tanpa batas oleh perusahaan swasta

Answer explanation

Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan wisata merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan budaya lokal, memastikan keberlanjutan pariwisata, dan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap potensi wisata di wilayah mereka.

Dengan adanya penambahan tujuh ayat baru pada Pasal 18 UUD 1945, bagaimana seharusnya pemerintah daerah mengelola sumber daya alam yang berlimpah?

• Menjual sumber daya alam kepada investor asing tanpa olah lebih lanjut

• Mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan

• Membiarkan pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan sumber daya alam

• Mengabaikan prinsip konservasi demi keuntungan jangka pendek

• Menutup akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam

Answer explanation

Amandemen Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengelola sumber daya alam secara mandiri dengan prinsip keberlanjutan, agar:

• - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

• - Mencegah eksploitasi yang merusak lingkungan

• - Menjamin manfaat jangka panjang bagi daerah

• - Menghindari ketergantungan pada pihak asing atau pusat

Seorang anggota DPR berpendapat bahwa pertimbangan DPR harus selalu diikuti oleh Presiden menurut amandemen Pasal 13 ayat (2) UUD 1945. Apa yang mencerminkan pemahaman yang benar tentang perubahan pasal ini?

• Presiden wajib mengikuti setiap pertimbangan DPR

• Presiden harus mempertimbangkan masukan, tetapi tidak selalu mengikutinya

• Presiden bebas mengabaikan pertimbangan DPR sepenuhnya

• Presiden hanya perlu mempertimbangkan pertimbangan DPR dalam keadaan tertentu

• Presiden dan DPR harus mencapai konsensus dalam setiap kebijakan

Answer explanation

Amandemen Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini berarti DPR memberikan pertimbangan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Dalam konteks kesetaraan di hadapan hukum, bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok warga?

• Mengizinkan aksi dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum

• Melarang semua bentuk demonstrasi

• Memberikan izin hanya jika aksi mendukung pemerintah

• Menggunakan kekuatan untuk membubarkan aksi secara paksa

• Mengabaikan aksi tersebut dan tidak memberikan respons apapun

Answer explanation

Pemerintah harus menghormati hak asasi manusia dan mendengarkan suara rakyat dengan mengizinkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok warga, dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum. Pendekatan ini dapat membantu membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, mendorong dialog dan solusi, serta menjaga stabilitas politik dan sosial

Pancasila sebagai basic belief system menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Dalam konteks globalisasi, bagaimana Pancasila dapat mempertahankan identitas nasional tanpa mengisolasi Indonesia dari pengaruh global?

• Dengan menutup diri dari kerjasama internasional

• Melalui adaptasi nilai-nilai global yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

• Dengan memperkuat barisan pertahanan terhadap budaya asing

• Melalui penolakan terhadap investasi asing di sektor strategis

• Dengan mempromosikan Pancasila sebagai model tata kelola global

Answer explanation

Sebagai basic belief system, Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus membuka diri terhadap perubahan global. Dalam era globalisasi, Indonesia perlu menyaring pengaruh global, mengadopsi nilai-nilai yang selaras dengan Pancasila, serta menjaga identitas nasional tanpa menutup diri dari dunia luar.

Pilihan lain :

• A. Dengan menutup diri dari kerja sama internasional → Tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam hubungan internasional yang tetap menjaga kepentingan nasional.

• C. Dengan memperkuat barisan pertahanan terhadap budaya asing → Kurang tepat, karena bukan hanya bertahan, tetapi juga perlu mengadaptasi hal-hal positif dari budaya global.

• D. Melalui penolakan terhadap investasi asing di sektor strategis → Tidak sepenuhnya tepat, karena investasi asing bisa memberikan manfaat jika dikelola dengan baik.

• E. Dengan mempromosikan Pancasila sebagai model tata kelola global → Kurang relevan, karena fokus utama adalah mempertahankan identitas nasional, bukan menjadikan Pancasila sebagai sistem global.

Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi dasar dalam pengejawantahan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan dalam kebijakan publik?

• Dengan memberlakukan aturan yang memihak pada satu agama

• Melalui kebijakan yang mendiskriminasi kelompok minoritas

• Dengan mengesampingkan kebebasan beragama

• Menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan bagi semua warga negara

• Mengutamakan pendapat mayoritas dalam setiap kebijakan

Answer explanation

Menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan bagi semua warga negara merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan menjamin kebebasan beragama, diharapkan dapat meningkatkan toleransi, keadilan, dan persatuan bangsa, serta memperkaya khazanah budaya Indonesia.

Sebagai tolok ukur dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana prinsip ini mempengaruhi pembuatan UU yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan?

• UU harus dibuat untuk menguntungkan golongan tertentu saja

• Redistribusi kekayaan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat

• Pembuatan UU tidak memperhatikan kesenjangan sosial

• UU dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata

• Redistribusi kekayaan hanya dilakukan pada saat tertentu

Answer explanation

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi pedoman utama dalam pembuatan UU yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan. UU tersebut harus dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai kemakmuran.

Apabila terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara dua kelompok masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga prinsip persatuan?

• Mengadakan debat terbuka untuk menyelesaikan perbedaan.

• Memfasilitasi mediasi oleh tokoh netral dan dihormati kedua belah pihak.

• Menerapkan sanksi kepada kelompok yang dianggap mengganggu persatuan

• Mengabaikan perbedaan tersebut demi menjaga keharmonisan.

• Membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak untuk meredakan ketegangan

Answer explanation

Mediasi oleh tokoh netral dan dihormati kedua belah pihak merupakan strategi terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang tajam antara dua kelompok masyarakat dan menjaga persatuan. Melalui mediasi, kedua kelompok dapat didorong untuk mencari solusi bersama yang adil dan saling menguntungkan, serta membangun komunikasi yang konstruktif dan saling menghormati.

Dalam konteks Prinsip Persatuan Indonesia, mengapa penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai persatuan?

• Untuk menghindari konflik dan perpecahan antar kelompok.

• Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu.

• Untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

• Untuk memastikan keberlangsungan budaya dan tradisi lokal.

• Untuk mencegah terjadinya dominasi oleh kelompok tertentu.

Answer explanation

Memahami dan mengamalkan nilai-nilai persatuan merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Persatuan sangatlah penting untuk menghindari konflik, memperkuat kebersamaan, mempercepat pembangunan, dan menjaga identitas nasional. Dengan bersatu, bangsa Indonesia dapat mencapai cita-cita kemerdekaan dan membangun masa depan yang lebih gemilang.