Latihan Soal US 2025 Fase F UUD NRI

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Namun, dalam perkembangannya, UUD ini mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kondisi politik saat itu. Konstitusi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1949 adalah...

• Undang-Undang Dasar 1945
• Undang-Undang Dasar Sementara 1950
• Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
• Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945
• Undang-Undang Dasar 1969

Pada tahun 1950, Indonesia kembali mengubah sistem pemerintahan dan mengganti konstitusinya dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Salah satu alasan utama perubahan konstitusi ini adalah...

• Keinginan untuk kembali ke sistem kerajaan
• Kegagalan sistem negara serikat dalam mempertahankan persatuan nasional
• Adanya intervensi dari negara asing dalam pemerintahan Indonesia
• Ketidaksiapan rakyat dalam menjalankan sistem demokrasi
• Pemberontakan besar-besaran dari berbagai daerah terhadap pemerintah pusat

Seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kelalaian perusahaan dalam menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, negara menjamin perlindungan hukum bagi setiap pekerja yang mengalami pelanggaran hak dalam hubungan industrial. Dalam kasus ini, hukum mana yang lebih tepat digunakan oleh pekerja untuk menuntut haknya?

• Hukum pidana, karena kelalaian perusahaan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan pekerja.
• Hukum perdata, karena pekerja bisa menggugat perusahaan atas kerugian yang dialami akibat kelalaian dalam hubungan kerja.
• Hukum adat, karena penyelesaian sengketa ketenagakerjaan lebih efektif melalui jalur musyawarah dalam komunitas.
• Tidak ada hukum yang dapat diterapkan karena kecelakaan kerja adalah risiko alami dalam dunia industri.
• Pekerja tidak bisa menuntut karena telah menerima gaji sesuai perjanjian kerja, sehingga perusahaan tidak wajib bertanggung jawab.

Dalam sistem hukum Indonesia, perbedaan antara hukum pidana dan perdata menjadi lebih jelas setelah amandemen UUD 1945. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa hukum pidana bertujuan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat, sementara hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban individu. Dalam konteks bisnis, jika terjadi sengketa kontrak antara dua perusahaan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi salah satu pihak, hukum mana yang paling tepat digunakan?

• Hukum pidana, karena perusahaan yang merugikan pihak lain harus dihukum penjara.
• Hukum perdata, karena sengketa kontrak adalah masalah hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak.
• Hukum adat, karena dalam dunia bisnis, penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan berdasarkan norma sosial yang berlaku di daerah masing-masing.
• Tidak ada hukum yang bisa digunakan, karena dalam bisnis setiap risiko sudah menjadi bagian dari perjanjian bisnis.
• Hukum pidana dan perdata sekaligus, karena setiap kasus bisnis dapat diproses dengan dua hukum tersebut secara bersamaan.

Salah satu prinsip demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam industri kimia, bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam era keterbukaan informasi?

• Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses hasil riset terkait dampak lingkungan dari suatu produk
• Menutup akses informasi mengenai kandungan produk agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat
• Menyerahkan semua keputusan kepada perusahaan tanpa melibatkan pihak luar
• Mengabaikan keluhan masyarakat terkait dampak produk kimia yang beredar di pasaran
• Hanya memperbolehkan tenaga ahli yang memahami kimia untuk mengakses informasi tentang bahan berbahaya

Dalam UUD NRI 1945, keterbukaan informasi publik dijamin untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks profesi analis kimia, prinsip ini penting untuk memastikan...

• Informasi tentang bahan berbahaya dalam produk kimia tersedia bagi masyarakat untuk mencegah dampak negatif
• Data hasil analisis hanya digunakan oleh pihak laboratorium tanpa pengawasan eksternal
• Semua hasil analisis, termasuk yang belum terverifikasi, dapat dipublikasikan tanpa batasan
• Setiap perusahaan bebas menyembunyikan data analisis jika dianggap merugikan bisnis
• Laporan hasil analisis dapat dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar

Belakangan ini banyak terjadi kasus penggusuran paksa terhadap warga di beberapa daerah untuk pembangunan infrastruktur. Warga yang terdampak mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan kompensasi yang adil dan layak. Jika dikaitkan dengan hak warga negara, kebijakan penggusuran dapat dianggap sebagai pelanggaran apabila...

• Pemerintah tidak memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga
• Warga menolak untuk pindah meskipun sudah ditawarkan tempat relokasi
• Penggusuran dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan
• Tidak ada transparansi dalam proses ganti rugi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan
• Pembangunan infrastruktur lebih mengutamakan kepentingan publik daripada individu

Kasus pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon semakin banyak terjadi di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tindakan ini termasuk dalam pelanggaran hak karena...

• Perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk memutus hubungan kerja tanpa kompensasi
• Pekerja tidak dapat menuntut haknya jika sudah menandatangani kontrak kerja
• Hak atas pekerjaan bukanlah hak yang dijamin oleh UUD NRI 1945
• Semua pekerja berhak mendapatkan pesangon, kecuali jika mengundurkan diri
• PHK adalah kebijakan internal perusahaan yang tidak bisa digugat oleh pekerja

Sebuah perusahaan farmasi memproduksi obat dengan bahan aktif yang tidak sesuai standar dan tetap memasarkannya tanpa melakukan uji klinis yang memadai. Sebagai analis kimia, seseorang memiliki kewajiban moral dan profesional untuk...

• Tetap mengikuti instruksi perusahaan untuk menjaga stabilitas bisnis
• Mengubah data hasil analisis agar sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan
• Menjual informasi ini kepada pesaing untuk keuntungan pribadi
• Menyimpan informasi ini sebagai rahasia perusahaan tanpa memberitahu pihak lain
• Melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang agar masyarakat tidak dirugikan

Dalam profesi analis kimia, salah satu kewajiban warga negara adalah berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Jika ditemukan bahwa suatu produk makanan mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak sesuai standar BPOM, langkah yang sesuai dengan tanggung jawab sebagai warga negara adalah...

• Mengabaikan temuan tersebut karena bukan bagian dari tanggung jawabnya
• Menjaga informasi ini sebagai rahasia agar tidak berdampak pada industri makanan
• Menggunakan informasi ini untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak sosial
• Menyerahkan hasil analisis kepada perusahaan tanpa memastikan tindak lanjutnya
• Menyampaikan hasil analisis kepada pihak terkait agar dilakukan tindakan pencegahan