Kuis Bank Umum (D)

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, apakah definisi Bank Umum?

• Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

• Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

• Lembaga keuangan yang hanya memberikan kredit kepada masyarakat

• Bank yang hanya melayani penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan

• Bank yang khusus melaksanakan kebijakan moneter pemerintah

Manakah yang bukan termasuk usaha Bank Umum?

• Menerbitkan surat pengakuan hutang

• Melakukan kegiatan perasuransian

• Melakukan kegiatan dalam valuta asing

• Melakukan kegiatan penyertaan modal

• Melakukan usaha kartu kredit

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Bank Umum dapat:

• Beroperasi tanpa izin dari OJK

• Mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan

• Mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi

• Menerbitkan uang kertas dan logam

• Menjalankan kebijakan moneter secara independen

Bank Umum wajib memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi aspek:

• Kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas

• Permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas

• Permodalan, investasi, manajemen risiko, dan solvabilitas

• Kualitas SDM, teknologi, manajemen, dan modal

• Likuiditas, profitabilitas, stabilitas, dan integritas

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023, integrasi sektor keuangan bertujuan untuk:

• Mengurangi persaingan antar lembaga keuangan

• Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan

• Memperluas pangsa pasar bank-bank kecil

• Memfasilitasi pengawasan oleh Bank Indonesia

• Mempermudah bank asing beroperasi di Indonesia

Bank Umum dapat membuka kantor cabang di luar negeri setelah mendapat:

• Persetujuan dari Menteri Keuangan

• Persetujuan dari OJK

• Rekomendasi dari OJK dan persetujuan BI

• Persetujuan dari Presiden

• Izin dari Kementerian Luar Negeri

Bank Umum dalam era P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) didorong untuk:

• Fokus pada nasabah korporasi saja

• Mengurangi penggunaan teknologi digital

• Meningkatkan inklusi dan literasi keuangan

• Membatasi akses layanan perbankan di daerah terpencil

• Memprioritaskan keuntungan dibanding manajemen risiko

Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa:

• Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas

• Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Perseorangan

• Perseroan Terbatas dan Perusahaan Negara

• Perseroan Terbatas dan Koperasi

• Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan Perseroan Terbatas

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital, Bank Umum diwajibkan untuk:

• Mengutamakan keamanan data nasabah dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen

• Mengkonversi seluruh layanan konvensional menjadi digital

• Menutup seluruh kantor cabang fisik dalam 5 tahun

• Mengalihkan seluruh transaksi ke platform blockchain

• Menghentikan penerbitan kartu ATM dan kartu kredit fisik

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 2023, Bank Umum dilarang:

• Memberikan kredit tanpa agunan

• Melakukan kegiatan trust

• Melakukan penyertaan modal pada perusahaan non-bank

• Memiliki kepemilikan silang dengan bank lain dalam kelompok usaha yang sama

• Memberikan kredit untuk pembelian saham