PKN Kelas XI 5 Mar 2025

Tujuan utama bagi para tenaga kerja dalam pembangunan nasional bidang ketenaga kerjaan di indonesia adalah untuk mencapai....

• kemakmuran dan kesejahteraan

• keadilan dan ketertiban

• kemajuan dan perkembangan

• keseimbangan dan keselarasan

• kekuatan dan pemberdayaan

Otoritas tertinggi di negara yang memegang kekuasaan dan memiliki keharusan memperhatikan nasib tenaga kerja adalah....

• Organisasi Serikat Buruh

• Pemerintah

• Asosiasi Pengusaha

• Pebisnis

• Investor

Bonus demografi bisa dimanfaatkan oleh beberapa negara untuk memajukan negara tersebut. Kaitan bonus demografi dengan tenaga kerja dan potensinya adalah....

• Bonus demografi berarti terbatasnya tenaga kerja sehingga harus lebih memanfaatkan teknologi

• Bonus demografi berarti melimpahnya penduduk usia non produktif sehingga harus mendatangkan tenaga kerja asing

• Bonus demografi berarti melimpahnya penduduk usia produktif atau usia tenaga kerja sehingga perlu dididik dan dilatih

• Bonus demografi berarti terbatasnya usia usia non produktif sehingga perlu dilakukan impor dan investasi asing

• Bonus demografi hanya bisa disikapi dengan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan

Setiap tenaga kerja sepatutnya memahami bahwa secara hukum, mereka dilindungi oleh aturan hukum yakni Undang - Undang....

• UU No. 10 Tahun 2013

• UU No. 11 Tahun 2013

• UU No. 12 Tahun 2013

• UU No. 13 Tahun 2013

• UU No. 14 Tahun 2013

Sebagai bangsa yang ingin memajukan ekonominya. Indonesia harus memastikan bahwa iklim ketenaga kerjaan berjalan dengan kondusif. Sikap yang baik dari tenaga kerja dalam menyikapi hal ini adalah....

• lebih banyak menuntut hak dengan seadil adilnya

• memastikan tidak ada tenaga kerja yang mengalami diskriminasi

• menekan pengusaha agar tidak semena - mena dalam memperlakukan tenaga kerja

• mendorong pemerintah untuk terus berpihak kepada tenaga kerja dengan aturan yang menguntungkan

• memiliki etos kerja dan dedikasi yang baik, serta tetap kritis dan kontruktif dalam menjaga iklim ketenaga kerjaan

Perumusan dan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) oleh Pemerintah daerah yang melibatkan unsur buruh (tenaga kerja) dan pengusaha (perusahaan) merupakan salah satu contoh perlindungan tenaga kerja ....

• Teknis

• Sosial

• Hukum

• Ekonomis

• Politik

Salah satu perbedaan aturan berasaskan keadilan yang khusus diberikan kepada tenaga kerja perempuan adalah....

• jaminan hari tua

• cuti melahirkan

• cuti tahunan

• tunjangan lauk pauk

• perlindungan tenaga kerja

Pasal 76 UU No.13 Tahun 2013 mengatur perlindungan dalam hal kerja malam bagi tenaga kerja perempuan yaitu pada pukul 23.00 sampai 07.00 WIB.dengan ketentuan yakni perusahaan wajib....

• memberi makanan dan minuman yang bergizi

• menjaga kesehatan dan keamanan

• menyediakan fasilitas antar jemput pergi dan pulang

• membayar uang gaji berlipat lipat

• melakukan pembinaan kedisiplinan

Pasal 82 UU No.13 Tahun 2013 mengatur perlindungan bagi tenaga kerja perempuan untuk mendapatkan hak upah secara penuh saat melaksanakan cuti hamil dan melahirkan dengan ketentuan waktu....

• 2,5 bulan sebelum melahirkan dan 2,5 bulan sesudah melahirkan

• 2 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan

• 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan

• 1 bulan sebelum melahirkan dan 1 bulan sesudah melahirkan

• 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan

Sistem Jaminan sosial yang dikembangkan di indonesia berlandaskan funded social security. artinya adalah bahwa jaminan sosial tersebut....

• berlaku secara menyeluruh, baik tenaga kerja yang bekerja di sektor formal maupun non formal.

• jaminan yang didanai oleh perusahaan berlaku secara menyeluruh, baik tenaga kerja yang bekerja di sektor formal maupun non formal.

• jaminan yang didanai oleh pemerintah berlaku secara menyeluruh, baik tenaga kerja yang bekerja di sektor formal maupun non formal.

• jaminan yang didanai oleh pemerintah dan hanya berlaku bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal

• jaminan yang didanai oleh tenaga kerja dan masih terbatas berlaku bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal.