PSAJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NAMA LENGKAP :

KELAS :

• XII. TKJ 1
• XII. TKJ 2
• XII. TKJ 3
• XII. TSM

RUANG UJIAN :

• RUANG 1
• RUANG 2
• RUANG 3
• RUANG 4

NO. UJIAN :

SESI :

• I (SATU)
• II (DUA)

Berikut ini yang dimaksud kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk ....

• A. Menetapkan undang-undang
• B. Melaksanakan undang-undang
• C. Mengawasi jalannya peraturan
• D. Mengangkat duta dan konsul
• E. Melakukan hubungan internasional

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

• A. Mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislative
• B. Terjadinya check and balances dalam menjalankan kekuasaan
• C. Terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislative
• D. Menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan dpr dan presiden
• E. Memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah ....

• A. TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara
• B. Polri
• C. Kejaksaan
• D. Komisi Pemberantasan Korupsi
• E. Mahkamah Konstitusi

Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerja sama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Contoh penerapan kerja sama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah...

• A. Penyusunan rancangan undang- undang APBN untuk dilakukan pem- bahasan secara bersama-sama
• B. Membuat undang-undang dan undang- undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
• C. Menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
• D. Mengangkat gubernur dan bupati/ walikota di seluruh wilayah Indonesia
• E. Menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali...

• A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
• B. Memutus sengketa kewenangan lem- baga negara
• C. Membuat partai politik
• D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
• E. Memutus pembubaran partai politik