LATIHAN SOAL PAL 2025

Apa tujuan utama pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014?

• Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas

• Untuk meningkatkan populasi desa

• Untuk mengurangi pengeluaran pemerintah

• Untuk mempromosikan pariwisata

Answer explanation

Tujuan utama pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Siapa yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa?

• Kepala desa

• Pemimpin komunitas

• Dewan desa

• Pemerintah lokal

Answer explanation

Kepala desa adalah pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah Kepala desa.

Lily, sebagai sekretaris desa, sedang menghadapi beberapa tugas. Manakah di antara berikut ini yang BUKAN tugas dari sekretaris desa?

• Menyusun laporan keuangan

• Koordinasi pengelolaan teknis keuangan desa

• Mengumpulkan pajak

• Menyusun peraturan desa

Answer explanation

Mengumpulkan pajak adalah tugas yang biasanya dilakukan oleh petugas pajak atau pemerintah daerah, bukan sekretaris desa. Tugas sekretaris desa lebih fokus pada administrasi dan pengelolaan dokumen desa.

Apa yang diperlukan sebelum melakukan pengeluaran desa?

• Suara komunitas

• Persetujuan dari dewan desa

• Pengumuman publik

• Rencana anggaran yang terverifikasi

Answer explanation

Sebelum melakukan pengeluaran desa, diperlukan rencana anggaran yang terverifikasi untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen apa yang harus diverifikasi oleh sekretaris desa sebelum pembayaran?

• Surat Keputusan

• Kuitansi

• Rencana Anggaran Biaya (RAB)

• Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Answer explanation

Sekretaris desa harus memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebelum melakukan pembayaran, karena SPP adalah dokumen resmi yang meminta pembayaran dan memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti.

Apa peran Bendahara dalam pengelolaan keuangan desa?

• Untuk mewakili desa dalam urusan eksternal

• Untuk menyusun undang-undang desa

• Untuk mengelola keuangan desa dan melaporkannya

• Untuk mengawasi pertemuan desa

Answer explanation

Peran Bendahara adalah untuk mengelola keuangan desa dan melaporkannya, yang mencakup pengelolaan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan desa.

Berapa jumlah maksimum yang tidak dikenakan PPh Pasal 22?

• Rp1.000.000

• Rp2.000.000

• Rp500.000

• Rp3.000.000

Answer explanation

Jumlah maksimum yang tidak dikenakan PPh Pasal 22 adalah Rp1.000.000. Pilihan ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana batasan tersebut ditetapkan untuk mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

Manakah di antara berikut ini yang merupakan syarat bagi kepala desa terkait APBDesa?

• Melaksanakan pemilihan desa

• Mengelola layanan kesehatan desa

• Mengumpulkan pajak dari warga desa

• Menyetujui semua pengeluaran desa

Answer explanation

Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyetujui semua pengeluaran desa, yang merupakan syarat penting dalam pengelolaan APBDesa. Pilihan lain tidak terkait langsung dengan kewenangan kepala desa dalam konteks ini.

Apa tujuan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)?

• Untuk menguraikan rencana pembangunan desa

• Untuk merinci anggaran kegiatan desa

• Untuk mencatat rapat desa

• Untuk mengelola personel desa

Answer explanation

Tujuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah untuk merinci anggaran kegiatan desa, sehingga semua biaya yang diperlukan untuk pembangunan dan kegiatan dapat diatur dengan jelas.

Apa yang harus dilakukan dengan pajak yang dikumpulkan oleh Bendahara?

• Harus disimpan di kas desa

• Dapat digunakan untuk pengeluaran pribadi

• Harus disetorkan ke kas negara

• Harus dilaporkan kepada pemerintah setempat

Answer explanation

Pajak yang dikumpulkan oleh Bendahara harus disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk mendukung keuangan negara. Pilihan lain tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.