Pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik, salah satunya adalah desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Dampak utama dari kebijakan ini adalah…

• Meningkatnya kewenangan pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan daerah

• Terpusatnya anggaran negara di Jakarta untuk mendukung pembangunan nasional

• Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di tingkat lokal

• Berkurangnya peran pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan regional

• Hilangnya kewenangan legislatif daerah dalam menyusun peraturan daerah

Reformasi ekonomi Indonesia setelah krisis 1998 ditandai dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Salah satu dampak kebijakan liberalisasi ekonomi yang diterapkan adalah…

• Meningkatnya proteksi terhadap produk dalam negeri sehingga mengurangi impor

• Bertambahnya intervensi pemerintah dalam sektor industri untuk mengendalikan pasar

• Terbukanya pasar bagi investasi asing yang mendorong persaingan usaha

• Meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian tradisional

• Berkurangnya peran swasta dalam sektor ekonomi karena regulasi yang ketat

Dalam sistem demokrasi pasca-1998, Indonesia menerapkan pemilu langsung untuk memilih presiden dan kepala daerah. Salah satu tantangan utama dari sistem ini adalah…

• Meningkatnya partisipasi politik rakyat dalam pemilihan umum

• Berkurangnya pengaruh partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah

• Potensi politik uang dan kampanye negatif yang dapat merusak demokrasi

• Penghapusan sistem multipartai yang mempersempit pilihan politik masyarakat

• Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu

Salah satu peristiwa penting dalam reformasi hukum di Indonesia setelah 1998 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Peran utama MK dalam sistem hukum Indonesia adalah…

• Menyusun peraturan perundang-undangan untuk menggantikan peran DPR

• Mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dan menguji konstitusionalitas undang-undang

• Mengawasi pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan konstitusi

• Memberikan sanksi kepada lembaga eksekutif yang melanggar kebijakan publik

• Mengatur dan mengawasi pemilu agar berjalan adil dan transparan

Dalam kebijakan ekonomi era Reformasi, Indonesia berusaha menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan hal ini adalah…

• Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi akibat distribusi kekayaan yang tidak merata

• Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing yang menguasai sektor industri

• Menurunnya daya beli masyarakat akibat kebijakan moneter ketat

• Berkurangnya investasi asing karena peraturan yang terlalu longgar

• Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pembatasan ekspor komoditas utama

Salah satu perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-Reformasi adalah amandemen UUD 1945. Apa dampak paling signifikan dari amandemen tersebut terhadap sistem pemerintahan?

• Menghapus peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara

• Memberikan kewenangan lebih besar kepada

Apa dampak paling signifikan dari amandemen tersebut terhadap sistem pemerintahan?

• Menghapus peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara

• Memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden dalam menentukan kebijakan ekonomi

• Meningkatkan kekuasaan legislatif dalam menyusun kebijakan tanpa intervensi eksekutif

• Mewujudkan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

• Menghapuskan sistem multipartai untuk memperkuat stabilitas politik

Namun, salah satu dampak negatif dari kebijakan ini adalah…

• Meningkatnya efisiensi dalam birokrasi daerah

• Terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah

• Berkurangnya peran pemerintah pusat dalam mengawasi daerah

• Meningkatnya kontrol politik pusat terhadap kebijakan daerah

• Menurunnya anggaran daerah akibat intervensi legislatif pusat

Namun, tantangan utama dalam sistem pemilu langsung di Indonesia adalah…

• Meningkatnya keterlibatan militer dalam proses pemilihan

• Kurangnya pengawasan terhadap partisipasi politik warga negara

• Praktik politik uang yang masih marak dalam proses pemilihan

• Berkurangnya jumlah partai politik yang mengikuti pemilu

• Sulitnya masyarakat dalam mengakses hak pilih karena birokrasi

Namun, salah satu dampak negatif dari kebijakan ini adalah…

• Meningkatnya monopoli negara dalam berbagai sektor ekonomi

• Berkurangnya daya saing perusahaan swasta nasional di pasar global

• Meningkatnya ketergantungan terhadap investasi asing dalam sektor strategis

• Menurunnya transparansi dalam tata kelola perusahaan negara

• Meningkatnya peran negara dalam mengendalikan harga barang pokok